Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LSM Antikorupsi: 109 Kasus Korupsi di Sulsel Mandek  

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Wakil Staf Badan Pekerja Anticorruption Committee Sulawesi Selatan Kadir Wokanubun mengatakan ada 109 kasus dugaan korupsi yang penanganannya mandek di sejumlah instansi penegak hukum.

Misalnya, di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makassar, Kepolisian Daerah Sulsel, dan Kepolisian resor Kota Besar Makassar.

"Padahal sejumlah kasus ini ada sejak 2009. Namun, sampai sekarang 2016 tidak ada perkembangan," kata Kadir saat merilis catatan akhir tahun 2016 bertema "Jalan Santai Pemberantasan Korupsi" di kantornya, Rabu, 28 Desember. 

Kadir merinci ada 23 kasus dugaan korupsi mandek di tahap penyelidikan dan 6 kasus di tahap penyidikan di Kejati Sulawesi Selatan. Sedangkan di Kejari Makassar, ada 47 kasus mandek di tahap penyelidikan dan 18 kasus ditahap penyidikan. Untuk Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar, ada 6 kasus tahap penyelidikan dan 33 kasus tahap penyidikan. 

"Seperti, kasus dugaan korupsi pengadaan alat Laboratorium Bahasa Dinas Pendidikan di Kabupaten Wajo yang ditangani Kejati sejak 2011," kata dia. Selain itu, ada kasus korupsi gerakan nasional kakao di Luwu pada 2009 dan korupsi logistik KPU Sulawesi Selatan juga ada sejak 2013. 

Sementara, Kadir melanjutkan, ada 21 kasus korupsi yang dihentikan di tahap penyidikan dan penyelidikan oleh Kejati Sulsel. Bahkan dia mengatakan kasus yang divonis bebas itu merupakan catatan buruk. "Memang agenda pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan tak maksimal, yang seharusnya itu menjadi prioritas," ujar Kadir. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sangat mudah penegak hukum mengeluarkan vonis bebas kepada para terdakwa korupsi. Contohnya, kasus rekening gendut Bupati Pinrang Andi Aslam Patonangi. Itu dihentikan di tahap penyelidikan." 

Kadir mendesak kasus-kasus korupsi yang mandek ini menjadi agenda prioritas 2017. Menurut dia, polisi dan jaksa harus bekerja sama.

"Mayoritas kasus korupsi itu dari sektor infrastruktur, beda dengan 2015 lalu yang didominasi kasus pengadaan barang dan jasa," kata Kadir.

Adapun saat dimintai tanggapannya soal ini, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulawesi Selatan Salahuddin mengatakan tidak ada kasus dugaan korupsi yang mandek. "Setahu saya, semua perkara berjalan sesuai koridor. Memang ada beberapa perkara yang penyelesaiannya agak lamban," kata dia. Kendati demikian, lanjut Salahuddin, penanganan kasus-kasus itu bukan berarti tidak berjalan. Terkait dengan kasus yang diduga masih mandek, ia mengaku akan mengeceknya. "Besok (Kamis, 29 Desember), saya cross check datanya," kata dia.

DIDIT HARIYADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sebelum diberangkatkan ke Jakarta di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9) malam. OK Arya Zulkarnaen bersama enam orang, diantaranya pejabat pemerintahan Batubara dan pengusaha tersebut terjaring OTT oleh KPK terkait pengurusan sejumlah proyek di Batubara. ANTARA FOTO
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.


Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Tersangka Direktur Utama PT Mahkota Negara Marisi Matondang (tengah). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.


Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Dok. TEMPO
Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.


Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jatim, 19 Oktober 2016. Dahlan Iskan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010 diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PT PWU). ANTARA FOTO
Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.