Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polda Tetapkan Eks Bupati Sula Tersangka Kasus Lahan Bandara  

image-gnews
Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara (Malut) Hi. Ahmad Hidayat Mus menonton Pacuan Kuda Talibo Derby 2013 di Arena Pacua Kuda Pulo Mas, Jakarta, Minggu (10/3). TEMPO/Subekti
Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara (Malut) Hi. Ahmad Hidayat Mus menonton Pacuan Kuda Talibo Derby 2013 di Arena Pacua Kuda Pulo Mas, Jakarta, Minggu (10/3). TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Ternate - Kepolisian Daerah Maluku Utara menetapkan bekas Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Bobong, Kepulauan Taliabu. Pembebasan lahan bandara itu disinyalir merugikan keuangan daerah Rp 4,6 miliar.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara Komisari Besar Mansur, penetapan Hidayat Mus sebagai tersangka diputuskan setelah polisi menemukan dua alat bukti. Penetapan tersangka, kata dia, juga sebagai wujud keseriusan polisi mengusut kasus Bandara Bobong. 

"Ada empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Ahmad Hidayat Mus. Karena itu, kasus ini masih terus dikembangkan," kata Mansur, Senin, 26 Desember 2016.

Mansur berujar, dalam kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, tiga berkas perkara tersangka bahkan sudah ada yang memiliki putusan pengadilan. Polisi, kata dia, untuk sementara sedang menuntaskan berkas perkara Hidayat Mus. “Saat ini, kami masih akan memeriksa lagi yang bersangkutan,” ujar Mansur.

Saat dihubungi Tempo terkait dengan penetapan tersangka oleh polisi, Hidayat tidak menjawab. Disambangi ke rumahnya, dia sedang tidak berada di tempat. “Tuan rumah sedang tidak di rumah,” ujar salah satu penjaga keamanan sembari menutup pagar rumah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain kasus pembebasan lahan Bandara Bobong, Hidayat terseret kasus korupsi pembangunan Masjid Raya Sula. Namun proses hukumnya mengalami pasang-surut. Hingga Kapolda Maluku Utara berganti beberapa kali, dari Brigadir Jenderal Affan Richwanto, Brigadir Jenderal Mahfud Arifin, Brigadir Jenderal Sobri Effendi Surya, Brigadir Jenderal Zulkarnain, sampai kini Brigadir Jenderal Tugas Dwi Aprianto, kasus ini belum juga tuntas.

Kasus ini bahkan sempat dihentikan saat pemilihan kepala daerah Maluku Utara digelar pada 2013. Polisi beralasan, penghentian sementara kasus itu untuk menghindari tudingan politisasi. Pengusutan kasus dilanjutkan seusai pilkada.

BUDHY NURGIANTO

Baca juga:
Rizieq Shihab Dipolisikan PMKRI, Dituding Menistakan Agama
Penjelasan Kapolri Soal Telegram Rahasia
Ini Tanda 'Pengantin' Teroris Akan Bom Waduk Jatiluhur?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


KontraS Minta Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Mahasiswa di Halmahera Utara

6 Oktober 2022

Ilustrasi Penyiksaan oleh Polisi atau Kekerasan oleh Polisi. shutterstock.com
KontraS Minta Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Mahasiswa di Halmahera Utara

KontraS mengungkapkan adanya dugaan penyiksaan terhadap seorang mahasiswa karena mengkritik polisi di Halmahera Utara.


Tim SAR Cari Korban Kapal Terbakar di Perairan Maluku Utara

30 Mei 2021

Asap mengepul dari kapal kontainer MV X-Press Pearl di lepas pantai Pelabuhan Colombo, Sri Lanka, 25 Mei 2021. Sri Lanka Airforce Media/Handout via REUTERS
Tim SAR Cari Korban Kapal Terbakar di Perairan Maluku Utara

Kapal terbakar di Maluku Utara sedang mengangkut 275 penumpang dan 14 ABK. Satu penumpang masih dalam pencarian.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Penerima Duit Korupsi Eks Bupati Kepulauan Sula Menurut KPK

23 November 2018

Calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus, saat menjawab pertanyaan wartawan setelah diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018. Mantan Bupati Kepulauan Sula itu ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, tahun anggaran 2009. TEMPO/Imam Sukamto
Penerima Duit Korupsi Eks Bupati Kepulauan Sula Menurut KPK

Menurut KPK, duit diberikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Sula Iwan Mansur Rp 265 juta, Kajari Kepulauan Sula Rp 35 juta,dan jaksa Rp 7,5 juta.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sebelum diberangkatkan ke Jakarta di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9) malam. OK Arya Zulkarnaen bersama enam orang, diantaranya pejabat pemerintahan Batubara dan pengusaha tersebut terjaring OTT oleh KPK terkait pengurusan sejumlah proyek di Batubara. ANTARA FOTO
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.