TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Noor Achmad mengakui ada lobi-lobi politik di balik terbitnya izin fakultas kedokteran baru pada Maret lalu. Politikus Partai Golkar ini termasuk yang melobi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir agar memberi izin operasi membuka program studi pendidikan dokter kepada Universitas Wahid Hasyim di Semarang.
"Kalau yang namanya melobi, hampir tidak mungkin kalau tidak. Artinya, semua orang yang punya kepentingan, ya, tetap melobi," kata Noor di gedung DPR, dua pekan lalu.
Sebelum menjadi anggota DPR, Noor adalah mantan Rektor Universitas Wahid Hasyim. Ia mengatakan lobi tersebut merupakan hal yang lumrah.
Staf Khusus Menrisetdikti, Abdul Wahid Maktub, juga mengakui banyak tokoh masyarakat, tokoh organisasi, serta politikus di Senayan yang pernah melobi terkait dengan rencana pembentukan fakultas kedokteran baru. Abdul mengatakan aspirasi dari mereka diserap, lalu disampaikan kepada Menteri Nasir. "Saya sempatkan menyerap dan bertanya, dan saya berikan saat berdua dengan Pak Menteri. Saya kasih tahu apa yang saya dapatkan di bawah," kata Abdul, bulan lalu.
Pada 29 Maret lalu, Kemenrisetdikti mengumumkan delapan perguruan tinggi yang mendapat izin membuka program studi pendidikan dokter. Mereka, di antaranya Universitas Surabaya, Universitas Islam Negeri Alauddin di Makassar, Universitas Khairun di Ternate, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Wahid Hasyim di Semarang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang, Jawa Timur, serta Universitas Bosowa di Makassar.
Tim Evaluasi Program Studi Dokter yang dibentuk Kemenrisetdikti menilai hanya dua dari delapan kampus tersebut yang memenuhi syarat untuk diberi izin, yaitu Universitas Surabaya dan UIN Alauddin. Sementara Universitas Khairun disetujui dengan status afirmasi atau di bawah pengawasan pemerintah selama dua tahun.
Abdul juga mengakui jika hanya tiga kampus yang direkomendasikan Tim Evaluasi. Namun, menurut dia, Kemenrisetdikti memiliki pertimbangan tersendiri sehingga mengizinkan kelima kampus lain membuka fakultas kedokteran baru. "Masak yang mengajukan lebih dari 30, yang diberi izin cuma tiga. Jadi itu yang harus mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat," kata Abdul. Baca Investigasi Majalah Tempo berjudul "Obral Izin Sekolah Dokter" edisi 19-24 Desember 2016.
TIM INVESTIGASI
