TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan terus mengawal gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk memastikan Indonesia bersih dari kegiatan ilegal itu.
"Ada beberapa informasi dari masyarakat yang merasa jangan-jangan Saber Pungli sifatnya hangat-hangat tahi ayam. Saya katakan tidak. Sebelum bumi bersih dari pungli, kami tidak akan berhenti," kata Wiranto dalam kampanye budaya antipungli di Monas, Jakarta, Ahad, 18 Desember 2016.
Menurut Wiranto, pungli merupakan salah satu kegiatan yang hampir menjadi budaya. Artinya, banyak orang yang menghalalkan kegiatan itu. Padahal pungli merupakan suatu tindakan yang ilegal dan tidak halal. Selain itu, Wiranto mengatakan sapu bersih pungli adalah wujud dari tekad Presiden Joko Widodo melaksanakan revolusi mental.
Dalam pelaksanaan pelayanan publik, Wiranto menemukan banyak hal yang tidak sehat. Karena itu, pihaknya berniat mereformasi birokrasi dengan membentuk Satgas Saber Pungli sebagai salah satu perintah utama presiden untuk menertibkan hal-hal yang bersangkutan dengan pelayanan publik.
Tim ini sudah berjalan selama sebulan lebih. Sejauh ini, kata Wiranto, sambutan masyarakat sangat positif. Hal itu dibuktikan dengan adanya 17.600 laporan dari masyarakat kepada tim Satgas Saber Pungli. "Artinya, masyarakat tidak ragu-ragu, tidak takut melaporkan kegiatan pungli pada satgas. Dan satgas dengan secara sungguh-sungguh melaksanakan aksi menyambut laporan masyarakat," ujarnya.
Untuk memaksimalkan kerja Satgas Saber Pungli, Wiranto memanfaatkan ajang hari bebas kendaraan bermotor untuk membuka acara kampanye budaya antipungli di Monas. Sejumlah pejabat pun tampak hadir dan duduk bersama, seperti Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M. Laode Syarif, Ketua Tim Satgas Saber Pungli, Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, dan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono.
Sumarsono mengatakan dia mendukung penuh kegiatan sosialisasi ini. Menurut dia, gerakan Saber Pungli perlu diketahui warga Jakarta. Menurut dia, kampanye ini menunjukkan sikap pembaharuan dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan tekad menciptakan pemerintahan yang bersih.
"Ini sebenarnya langkah-langkah konkrit, enggak banyak omong, itu lah kerja pemerintah," tuturnya.
FRISKI RIANA
