Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kawal Jokowi-JK, PDIP Soroti Soal HAM, Korupsi, dan Hukum

Editor

Budi Riza

image-gnews
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan (kedua kiri) bersama Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat DPP PDI Perjuangan Sirra Prayuna (kiri), Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska (kedua kanan) dan Masinton Pasaribu menyampaikan catatan akhir tahun Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan di Jakarta, 23 Desember 2015. ANTARA FOTO
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan (kedua kiri) bersama Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat DPP PDI Perjuangan Sirra Prayuna (kiri), Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska (kedua kanan) dan Masinton Pasaribu menyampaikan catatan akhir tahun Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan di Jakarta, 23 Desember 2015. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan meluncurkan buku terbaru dari seri Catatan Akhir Tahun Hukum dan HAM. Buku yang diluncurkan dalam kegiatan tahunan DPP PDIP ini bertajuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Menegakkan Keadilan dan Kebhinekaan.

Buku ini diluncurkan untuk mengawal penegakan hukum pada era pemerintahan Jokowi-JK. Sejumlah poin penting menjadi catatan PDIP terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi ulasan dalam buku ini. "Ini bagaimana kami menyoroti dua tahun pemerintahan Jokowi," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Trimedya Panjaitan dalam acara peluncuran buku tersebut di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Desember 2016.

BacaLIPI: Maritim Indonesia Masih Kalah Dibanding Filipina

Poin-poin yang menjadi catatan PDIP adalah proses penegakan hukum pada era Jokowi-JK yang dinilai kurang optimal. PDIP membenarkan Jokowi lebih condong berkonsentrasi pada bidang ekonomi selama dua tahun terakhir ini. PDIP berharap pemerintahan Jokowi akan memberikan perhatian lebih besar terhadap penegakan hukum pada tahun ketiga nanti.

Persoalan lainnya yang disoroti adalah soal penyelesaian kasus HAM masa lalu yang dinilai masih mengambang dan tidak jelas arahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

SimakMK Tolak Uji Materi Undang-undang Tax Amnesty

Selain itu, upaya penanganan kasus korupsi dinilai masih minim. Menurut pejabat Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan, jumlah kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, yang sampai dengan pengadilan, hanya berjumlah 60-70 kasus dari total rata-rata pengaduan 7.000 tiap tahun.

DENIS RIANTIZA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Tegaskan Pentingnya Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia

18 November 2023

Bamsoet Tegaskan Pentingnya Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia

Bambang Soesatyo menekankan bahwa walaupun penegakan hukum di Indonesia berorientasi kepada undang-undang (codified law), keberadaan yurisprudensi tetap bisa dijalankan.


TGB Zainul Majdi Bicara Solusi Redam Konflik Horizontal

14 Agustus 2019

Ilustrasi kerusuhan. Getty Images
TGB Zainul Majdi Bicara Solusi Redam Konflik Horizontal

TGB Zainul Majdi bicara berdasarkan pengalamannya mengkaji rendahnya konflik horizontal di Lombok Utara.


Pembebasan Abu Bakar Baasyir Berpotensi Kacaukan Sistem Hukum

20 Januari 2019

Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat 18 Januari 2019. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Pembebasan Abu Bakar Baasyir Berpotensi Kacaukan Sistem Hukum

Pembebasan terhadap Abu Bakar Baasyir dinilai tanpa landasan. "Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi,"


PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

10 Januari 2018

Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk
PPP Bersedia Mendukung PDIP di Pilgub Sumut dengan 4 Syarat

PDIP butuh dukungan PPP untuk menggenapi syarat mengusung calonnya di pilgub Sumut.


PDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti

10 Januari 2018

Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama putrinya Puan Maharani dan ketua fraksi MPR Ahmad Basarah (kanan), saat myaksikan pameran dan dokumenter perjalanan mantan ketua MPR Taufik Kiemas, disela-sela acara Kongres IV PDI Perjuangan, di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, 10 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Tunjuk Ahmad Basarah Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti

Sebelumnya nama Ahmad Basarah sempat disebut bakal dicalonkan sebagai wakil gubernur dari PDIP.


PDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul

10 Januari 2018

Saifullah Yusuf. Dok. TEMPPO//Fully Syafi
PDIP Sambut Baik Keputusan Gerindra Dukung Gus Ipul

Dengan bergabungnya Gerindra ke kubu Gus Ipul, maka koalisi ini merupakan koalisi pertama antara Partai Gerindra dan PDIP dalam pilkada 2018.


Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno, PKS Tetap Bergabung dengan PDIP

10 Januari 2018

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat temu jumpa dengan wartawan media nasional di gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, 19 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno, PKS Tetap Bergabung dengan PDIP

Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan partainya tetap mendukung Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jatim 2018.


PDIP Resmi Usung Puti Guntur Soekarno Dampingi Gus Ipul

10 Januari 2018

Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri atau Puti Guntur Soekarno. Dok.TEMPO/M. Iqbal Ichsan
PDIP Resmi Usung Puti Guntur Soekarno Dampingi Gus Ipul

PDIP memutuskan untuk mengusung Puti Guntur Soekarno setelah mendapat masukan dari Gus Ipul serta pesan dari kiai, alim ulama, dan tokoh masyarakat.


Di HUT PDIP, Jokowi Ingatkan Pejabat Tak Tergiur Tawaran Politik

10 Januari 2018

Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya melihat-lihat pakain di salah satu toko di Mall Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juli 2017. Dalam kunjungannya, terlihat paspampres mengenakan batik. TEMPO/Iqbal Lubis
Di HUT PDIP, Jokowi Ingatkan Pejabat Tak Tergiur Tawaran Politik

Presiden Jokowi mengatakan bahwa kader PDIP dan pejabat pemerintah masih harus bekerja keras karena banyak tugas yang belum usai.


Kesal dengan Hoax, Megawati: Kalau Mau Tempur, Mari secara Jantan

10 Januari 2018

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberi kata sambutan dalam peringatan HUT ke-45 PDIP yang digelar di Jakarta Convention Center, 10 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Kesal dengan Hoax, Megawati: Kalau Mau Tempur, Mari secara Jantan

Megawati menyebut pihak-pihak yang menggunakan hoax untuk menjatuhkan lawan politik sebagai pengecut.