TEMPO.CO, Jombang - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta menyelidiki dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah pada 2013 senilaiRp 39 miliar. Permintaan itu dikemukakan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) Joko Fattah Rachim.
Menurut Joko, bansos dan dana hibah dicairkan berdasarkan pengajuan proposal kegiatan pembangunan atau pengadaan barang oleh masyarakat kepada masing-masing anggota DPRD Kabupaten Jombang. Pengajuan proposal dsampaikan kepada anggota Dewan sesuai daerah pemilihannya dan disetujui oleh instansi atau dinas terkait.
Joko menjelaskan, FRMJ pernah melaporkan kasus itu ke Kejaksaan Negeri Jombang pada 2014. Kejaksaan pernah memeriksa sejumlah orang, tapi tidak jelas perkembangan penanganannya. Kemudian diadukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Agung pada 2014 dan 2015. “Karena kejaksaan mandul, kami laporkan ke KPK dan meminta menyelidikinya,” katanya, Selasa, 13 Desember 2016.
Pada 5 Desember 2016 lalu, penyidik KPK menggeledah ruang Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang dan ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Ita Triwibawati. Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi proyek-proyek pembangunan fisik yang melibatkan perusahaan dan kelompok usaha keluarga Ita dan suaminya, Fatkhurrahman, yang menjabat Bupati Nganjuk.
Joko yang lebih dikenal dengan sapaan Fattah itu meyakini KPK juga menyita dokumen realisasi dana bansos dan hibah. Sebab proses atau mekanisme pengajuan pencairan dana bansos dan hibah itu dari Sekretaris Dewan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang.
Fattah mengatakan, realisasi dana bansos dan hibah sarat korupsi dan kolusi. Selain itu, banyak kegiatan pembangunan yang ternyata fiktif. Biayanyapun digelembungkan. Di antaranya dalam proposal disebutkan kegiatan pembangunan jalan desa. Tapi kenyataannya tidak dikerjakan.
Dana yang sudah dicairkan dibawa oleh salah satu oknum anggota DPRD yang kemudian meninggal dunia. “Ada juga pembangunan balai dusun yang nilainya hanya sekitar Rp 36 juta, tapi dianggarkan Rp 100 juta,” ucap Fattah.
Fattah mengatakan, dana bansos dan hibah itu semestinya tidak bisa dicairkan karena pada 2013 merupakan masa transisi. Masa jabatan bupati kala itu, Suyanto, sudah habis pada April 2013. “Dana cair pada September dan Desember 2013,” ujarnya.
Fattah menuduh ada rekayasa pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPj) keuangan sebelum kegiatan selesai. “Sehingga dana bisa cair semua,” katanya. Kegiatan fiktif dan rekayasa SPj tersebut, menurutnya, tak lepas dari peran oknum Anggota DPRD yang malah berinisiatif mengada-adakan kegiatan agar dana bisa cair.
Jumlah dana bansos dan hibah pada 2013, kata Fattah, mencapai Rp 39 miliar. Perinciannya, setiap anggota DPRD mendapat jatah anggaran kegiatan Rp 750 juta, Ketua DPRD Rp 1,2 miliar, dan Wakil Ketua DPRD Rp 1 miliar. “Dari anggaran Rp 39 miliar itu, kami yakin separuhnya dikorupsi oleh oknum anggota Dewan,” tuturnya.
Juru bicara yang juga Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jombang Nur Ngali belum bisa dimintai konfirmasi. Beberapa kali Tempo mengirim pesan pendek menanyakan perkembangan kasus tersebut, tapi tidak ditanggapi.
ISHOMUDDIN
