Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dua Catatan Buruk Indeks Kinerja HAM Pemerintah Jokowi

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Masjid jamaah Ahmadiyah di desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang dirusak massa pada 22 Mei 2016. (Setara-Institute.org)
Masjid jamaah Ahmadiyah di desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang dirusak massa pada 22 Mei 2016. (Setara-Institute.org)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan pihaknya memberikan catatan khusus perihal dua indikator penilaian survei indeks kinerja hak asasi manusia (HAM) terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo. Catatan itu diberikan lantaran dua indikator penilaian survei menunjukkan penurunan. “Kebebasan berekspresi dan berserikat serta kebebasan beragama (berkeyakinan),” katanya di kantornya, Senin, 12 Desember 2016.

Setara Institute menggulirkan survei terhadap 202 responden di 19 provinsi yang merupakan ahli, aktivis, tokoh masyarakat, dan akademisi. Survei tersebut mengukur indeks kinerja HAM pemerintah Jokowi dengan nilai 0-7. Survei dilakukan mulai 5 November–5 Desember 2016.

Ada delapan indikator penilaian indeks kinerja HAM yaitu penyelesaian HAM masa lalu, kebebasan berekspresi dan berserikat, kebebasan beragama, hak rasa aman, penghapusan hukuman mati, penghapusan diskriminasi, hak atas ekonomi sosial budaya, dan rencana aksi nasional HAM serta kinerja lembaga HAM. Dari delapan indikator, indeks kebebasan berekspresi dan beragama turun.

Bonar mengatakan pada survei 2015 variabel kebebasan berekspresi dan berserikat menunjukkan angka 2,18. Namun pada survei 2016 turun menjadi 2,1. Sedangkan variabel kebebasan beragama turun dari 2,57 menjadi 2,47.

Bonar mengatakan penurunan nilai kebebasan berekspresi terlihat dari meningkatnya pembatasan kebebasan berekspresi melalui kriminalisasi aktivis HAM, warga Papua, dan jurnalis. Pihaknya mencatat Papua menjadi daerah darurat kebebasan berekspresi dengan 29 orang yang dikriminalisasi. Sebanyak 2.397 orang ditangkap saat berunjuk rasa, 13 orang dibunuh, 68 orang ditembak, dan 2 peristiwa percobaan pembunuhan pada 2016.

Selain itu, adanya pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memicu sentimen negatif pada kebebasan berekspresi di masa mendatang. Bonar mengatakan ada potensi pelanggaran HAM semakin bermunculan lantaran ekspresi berkomentar terhadap pihak lain di media sosial. “Yang melaporkan adalah yang punya akses terhadap kekuasaan,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Setara Institute, Sudarto, menambahkan, untuk penurunan indeks kinerja HAM pada variabel kebebasan beragama tercermin dari ketidaktegasan pemerintah menangani isu-isu agama. Ia mencontohkan, masalah Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat, yang dinilai melanggar hukum lantaran banyak pengikut yang tidak diberikan hak mendapatkan KTP.

Sudarto mengatakan kasus pelanggaran kebebasan beragama tahun ini dinilai berdampak buruk di mata hak asasi manusia. Misalnya pembongkaran masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Kendal, pembakaran permukiman Gafatar, dan pelarangan pendirian gereja di Pasar Minggu.

Menurut Sudarto, langkah yang harus ditempuh adalah pemerintah harus berani mencabut segala peraturan yang dinilai tidak mendukung kebebasan HAM. “Harus tegas, dialog-dialog antarwarga perlu terus dikembangkan,” katanya.

DANANG FIRMANTO

Iklan

HAM


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

8 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

13 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

14 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

19 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum


Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

21 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.


Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

28 hari lalu

Pembacaan sumpah Direktur LBH Pekanbaru di Auditorium FH Universitas Islam Riau (UIR), didampingi Erwin (Ketua Pelaksana), Andi Wijaya, dan M. Isnur., pada Kamis, 29 Februari 2024. Foto: Ellya Safriani/TEMPO
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.


Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

32 hari lalu

Presiden RI Jokowi saat menunjukkan produk UMKM di Sulut dalam kegiatan silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), di GOR Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nancy L Tigauw.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.


Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

34 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.


APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

35 hari lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran menyapa para pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 10 Februari 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
APHR Sebut Pemilu Indonesia Berisiko bagi HAM dan Demokrasi

Anggota parlemen negara-negara Asia Tenggara khawatir Pemilu 2024 di Indonesia berisiko bagi HAM dan demokrasi.


Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

44 hari lalu

Massa aksi dari Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan organisasi profesi kesehatan melakukan aksi di Patung Kuda, Jumat, 15 Desember 2023. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian tenaga kesehatan Indonesia terkait krisis kemanusiaan dan kesehatan yang tengah terjadi di Gaza, Palestina. Dalam aksi ini, MER-C, IDI, beserta organisasi profesi kesehatan lainnya memberikan beberapa tuntutan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Beberapa di antaranya adalah memberikan jaminan keselamatan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di Palestina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Dukungan Kemanusiaan Palestina memberi sejumlah masukan sebelum Retno Marsudi bicara di ICJ bulan ini.