TEMPO.CO, Semarang - Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR Ahmad Basarah ingin ancasila dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan pada saat Mahkamah Konstitusi menguji sebuah undang-undang terhadap konstitusi.
Menurut Basarah, mayoritas putusan pengujian undang-undang oleh MK hanya menguji undang-undang terhadap pasal-pasal UUD 1945 tapi tidak menyinggung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar analisa putusan. “Maka ke depannya, seharusnya MK dapat menguji undang-undang terhadap sila-sila Pancasila,” kata Ahmad Basarah pada saat ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu, 10 Desember 2016.
Basarah menerangkan, Pancasila tak hanya dijadikan dasar analisa dalam pendapat MK tapi juga harus secara tegas dinyatakan sebuah pasal undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Jika ini disetujui, DPR dan Presiden perlu merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 21 yang mengatur mengenai sumpah/janji hakim konstitusi. Hakim MK tak hanya memegang teguh UUD 1945 tapi juga Pancasila.
Baca: Jokowi Diminta tak Kompromi dengan Kelompok Intoleran
“MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga menggunakan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara sebagai dasar pengujiannya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP ini.
Dalam ujian promosi ini, Basarah menyusun disertasi dengan judul: “Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan." Para penguji antara lain Mahfud MD (Mantan Ketua MK), Arief Hidayat (Ketua MK), Adji Samekto (Ketua Program S3 FH Undip), Benny Riyanto (dekan FH Undip) dan lain-lain.
Simak: Menteri Agama Pantau Ormas Anti-Pancasila
Dalam disertasinya, Basarah menyelidiki kedudukan Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum nasional dan tolok ukur pengujian UU di MK. Ujian promosi dihadiri beberapa tokoh, seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding, serta AM Fatwa.
Baca: Hadapi Ormas Intoleran, Projo: Tiru Ridwan Kamil
Dalam ujian promosi, Basarah menerangkan bahwa jika Pancasila dijadikan sebagai dasar pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maka ia mengusulkan agar negara sebagai pemegang otoritas resmi perlu membuat panduan atau pedoman dalam menafsirkan sila-sila Pancasila.
Lalu bagaimana cara menafsirkan Pancasila? Menurut Basarah, penafsiran Pancasila bisa bersumber dari pidato Pancasila 1 Juni 1945. Basarah juga menyarankan agar hakim MK tak hanya sebatas membaca isi pasal per pasal dalam konstitusi. MK harus dijadikan sebagai pengawal ideologi negara, yakni Pancasila.
ROFIUDDIN
Basarah menyatakan jika Pancasila dijadikan sebagai dasar pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 maka ia mengusulkan agar negara sebagai pemegang otoritas resmi perlu membuat panduan atau pedoman dalam menafsirkan sila-sila Pancasila.
Lalu bagaimana cara menafsirkan Pancasila? Menurut Basarah, penafsiran Pancasila bisa bersumber dari pidato Pancasila 1 Juni 1945. Basarah juga menyarankan agar hakim MK tak hanya sebatas membaca isi pasal per pasal dalam konstitusi. MK harus dijadikan sebagai pengawal ideology negara yakni Pancasila.
Dalam ujian promosi ini, Basarah menyusun disertasi dengan judul: “Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum dan Ketatanegaraan."
Para penguji ujian kali ini antara lain: Mahfud MD (Mantan Ketua MK), Arief Hidayat (Ketua MK), Adji Samekto (Ketua Program S3 FH Undip), Benny Riyanto (dekan FH Undip) dan lain-lain.
