Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KTT Open Government di Paris, Indonesia Raih Tiga Prestasi

image-gnews
Bupati Bojonegoro Suyoto menjadi pembicara dalam Rembug Rukun Warga bersama J-RUK (Jakarta Rumah Kita) di Galeri Kantor Pos Indonesia, Kota Tua, Jakarta, Senin, 25 April 2016. Tempo/Rezki
Bupati Bojonegoro Suyoto menjadi pembicara dalam Rembug Rukun Warga bersama J-RUK (Jakarta Rumah Kita) di Galeri Kantor Pos Indonesia, Kota Tua, Jakarta, Senin, 25 April 2016. Tempo/Rezki
Iklan

TEMPO.CO, Paris - Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP)  di Paris, Prancis berakhir pada 9 Desember 2016 dengan sebuah resepsi yang  meriah di Hotel del Ville, Paris.

Menurut rilis resmi dari  Sekretariat Nasional Open Government Indonesia yang dikirim pada 9 Desember 2016, delegasi Indonesia mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional dalam implementasi pemerintahan terbuka pada KTT Paris ini. Setidaknya terdapat tiga capaian utama yang diapresiasi dunia internasional dari Indonesia.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpillih menjadi salah satu dari lima belas daerah percontohan dunia untuk praktik pemerintah terbuka di tingkat pemerintah daerah. Dengan terpilihnya Bojonegoro, maka kabupaten di timur Jawa tersebut mensejajarkan posisinya dengan kota-kota besar dunia lainnya seperti Paris (Perancis), Madrid (Spanyol), Seoul (Korea Selatan) dalam hal komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan partisipatif.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpilih berkat komitmennya untuk melakukan transformasi keterbukaan sejak 2008 yang telah terbukti membantu mendorong angka pertumbuhan ekonomi Bojonegoro meningkat dua kali lipat dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran sebesar dua kali lipat pada 2015.
 Atas prestasi ini, Bupati Bojonegoro Suyoto diundang ke Paris dan berbicara dalam sejumlah forum mengenai pencapaian Bojonegoro ini.

Prestasi yang kedua datang dari unsur masyarakat sipil yakni Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). LSM ini terpilih sebagai juara kedua Open Government Awards 2016 untuk inovasi “API Pemilu”. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Perludem lewat inovasi API Pemilu dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan literasi pemilih dan pengawasan jalannya pemilihan umum.

Titi Angraini, Direktur Eksekutif Perludem, saat menerima penghargaan pada pembukaan KTT OGP pada 8 Desember 2016 di Gedung Salle Pleyel, Paris,  menyatakan bahwa keberhasilan API Pemilu juga dihasilkan dari kolaborasi yang erat dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai penyelenggara pemilihan umum dari sisi pemerintah.

Ketiga, Indonesia juga dipercayai untuk memimpin diskusi panel terbatas terkait pentingnya prinsip good and open governance dalam mencapai tujuan dan target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Diskusi panel ini menghadirkan Menteri Administrasi Publik dari Meksiko, Menteri Kehakiman dari Georgia, dan Co-Chair KTT OGP yakni Manish Bapna yang juga Managing Director World Resources Institute (WRI). Dari Indonesia, hadir sebagai pembicara adalah Bupati Bojonegoro Suyoto dan Deputi Kepala Staf Kepresidenan  Yanuar Nugroho.  

Para pembicara sepakat mengenai  perlunya ada komitmen kuat dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mengedepankan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan lebih bersinergi sebagai salah satu prasyarat keberhasilan pencapaian target-target SDGs.

Open Government Partnership sendiri merupakan sebuah inisiatif internasional yang bertujuan untuk mendorong prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, penguatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, bersih, efektif, dan efisien.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak dibentuk oleh 8 negara dan 9 organisasi masyarakat sipil pada tahun 2011, saat ini OGP telah beranggotakan 75 negara, termasuk lima negara baru yang mengumumkan kebergabungannya pada saat pembukaan KTT yakni, Jerman, Burkina Faso, Haiti, Jamaika, dan Luksemburg. Selain itu ada enam negara tambahan yang menyatakan akan segera bergabung dengan OGP, yakni: Madagaskar, Maroko, Pakistan, Portugal, Senegal, dan Afghanistan.

Indonesia adalah satu dari delapan negara pemrakarsa yang ikut mendirikan OGP pada 2011. Sebagai bentuk konkrit komitmen pemerintah Indonesia di dalam mendorong upaya pemerintahan yang lebih terbuka, setiap tahunnya pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (Rencana Aksi Open Government Indonesia/OGI) dengan melibatkan sejumlah Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Untuk tahun 2016-2017, terdapat lima daerah percontohan yang terlibat aktif di dalam mendorong keterbukaan melalui rencana aksi daerah yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bojonegoro.

KTT OGP adalah acara puncak tahunan para penggiat isu keterbukaan pemerintah di seluruh dunia. Di Paris tahun ini hadir lebih dari 3 ribu  peserta dari berbagai institusi, baik mewakili pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Mereka berasal dari tidak kurang dari 75 negara.

Dalam pidato pembukaannya sebagai tuan rumah sekaligus OGP Co-Chairs 2016,  Presiden Perancis, François Hollande, menekankan pentingnya untuk terus mendorong nilai-nilai keterbukaan dan demokrasi di tengah dinamika tren geopolitik saat ini yang penuh dengan ancaman dan kemunduran yang menjadi penghalang untuk proses demokratisasi.      

Kegiatan OGP di Indonesia dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. Sekretariat ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa unsur pemerintah lainnya, serta perwakilan masyarakat sipil.

WAHYU DHYATMIKA (RILIS/PARIS)

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Beri 2 Jabatan Baru Luhut Setelah Sembuh Sakit, Salah Satunya Ketua TIM PLTN

19 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) yang juga Ketum PB PASI menyaksikan kejuaraan atletik pelajar atau Student Athletics Championships (SAC) Indonesia di Stadion Madya, Komplek GBK, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mendukung pembinaan atletik mulai tingkat sekolah demi menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Beri 2 Jabatan Baru Luhut Setelah Sembuh Sakit, Salah Satunya Ketua TIM PLTN

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan mendapat dua jabatan baru dari Jokowi di awal 2024. Salah satunya Ketua TIm PLTN. Berikut 21 jabatan lainnya.


Anies Kritik Insentif Mobil Listrik, Kepala Staf SKP Moeldoko: Jalan Aja

15 Mei 2023

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan saat akan menyampaikan pidato politik dalam acara peringatan Hari Buruh di DPP PKS, Jakarta, Sabtu, 6 Mei 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar peringatan Hari Buruh atau May Day yang dihadiri perwakilan organisasi buruh hingga pengemudi ojek online (ojol). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anies Kritik Insentif Mobil Listrik, Kepala Staf SKP Moeldoko: Jalan Aja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi soal kritik Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ihwal pemberian insentif mobil listrik oleh pemerintah. Moeldoko mengaku tak pikir panjang soal kritikan tersebut.


Kemenkeu Akui Banyak Aset Negara yang Bermasalah

17 April 2021

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Kemenkeu Akui Banyak Aset Negara yang Bermasalah

Direktur Barang Milik Negara Kemenkeu, Encep Sudarwan, mengakui masih banyak aset negara yang bermasalah.


Isu Jokowi Ingin Awasi Bank Lagi, KSP: Harus Sharing Burden

3 Juli 2020

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat ini digelar setelah diunggahnya video saat Presiden memperingatkan kabinetnya terkait penanganan Covid-19. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Isu Jokowi Ingin Awasi Bank Lagi, KSP: Harus Sharing Burden

KSP menyatakan Jokowi ingin semua kementerian dan lembaga bekerja sama di tengah pandemi ini.


Jika Ada Temuan Rangkap Jabatan, BPK Minta Warga Lapor

30 Juni 2020

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan
Jika Ada Temuan Rangkap Jabatan, BPK Minta Warga Lapor

BPK meminta masyarakat melapor ke Majelis Kehormatan dan Kode Etik seandainya ada pejabat lembaga audit yang rangkap jabatan.


16 Rumah Sakit Terima Bantuan Sejuta Masker dan Sarung Tangan

28 Maret 2020

Bantuan sejuta masker dan sejuta sarung tangan untuk sejumlah rumah sakit di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Jumat 27 Maret 2020. FOTO/ISTIMEWA
16 Rumah Sakit Terima Bantuan Sejuta Masker dan Sarung Tangan

Sejumlah rumah sakit menerima bantuan sejuta masker dan sejuta sarung tangan yang akan diserahkan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko


Pemerintah Masih Belum Tetapkan Status Pendukung ISIS

12 Februari 2020

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Pemerintah Masih Belum Tetapkan Status Pendukung ISIS

Moeldoko mengatakan saat ini sulit memvalidasi data tentang 689 orang Indonesia pendukung ISIS itu. Mereka terpecah belah, karena serangan Turki.


Moeldoko Angkat 13 Penasehat KSP, Ada Eks Menteri dan Pengusaha

6 Februari 2020

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Moeldoko Angkat 13 Penasehat KSP, Ada Eks Menteri dan Pengusaha

Moeldoko menjelaskan para penasehat KSP itu sudah bekerja sejak Selasa kemarin.


KSP Bahas Konsep Manajemen Talenta Nasional Bareng Nadiem Makarim

23 Desember 2019

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu, 13 November 2019. TEMPO/Dewi Nurita
KSP Bahas Konsep Manajemen Talenta Nasional Bareng Nadiem Makarim

Secara umum, Moeldoko menjelaskan gugus tugas ini dibentuk guna membangun kapasitas nasional dari sisi sumber daya manusia.


Bambang Widjojanto Bandingkan TGUPP dengan Kantor Staf Presiden

10 Desember 2019

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut bahwa pihaknya sangat yakin Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan gugatan sengketa pilpres yang diajukannya kubunya. Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2019. Tempo/Dewi Nurita
Bambang Widjojanto Bandingkan TGUPP dengan Kantor Staf Presiden

Bambang Widjojanto mempertanyakan sikap sebagian anggota DPRD DKI yang terus mempersoalkan keberadaan TGUPP saat ini.