TEMPO.CO, Jombang - Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu, 7 Desember 2016, menggelar unjuk rasa. Mereka mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.
Mereka terdiri atas Women Crisis Center (WCC), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Darul ‘Ulum, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Unjuk rasa itu untuk memperingati kampanye 16 hari anti-kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Nasional Perempuan.
Baca:
Patung PM Israel Berdiri Sesaat Lalu Dirobohkan, Kenapa?
Arab Saudi Hukum Mati 15 Terpidana Mata-mata Iran
Aksi dilakukan di kantor Pemerintah Kabupaten Jombang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jombang. “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan, jangan hanya masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional),” kata aktivis WCC, Nofita Sari.
Menurut Nofita, dalam kurun waktu 2014-2016, terjadi 169 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jombang. Dari jumlah tersebut, 71 kasus atau 40 persen di antaranya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 98 kasus atau 60 persen lain kasus kekerasan seksual.
Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan, ujar Nofita, mayoritas korbannya atau 95 persen masih di bawah umur 18 tahun. Sedangkan mayoritas pelaku kekerasan seksual atau 90 persen adalah orang terdekat korban.
Nofita menuturkan, pada 2015, Jombang dinobatkan sebagai salah satu kabupaten layak anak. Namun penanganan atau pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan oleh Pemkab Jombang belum maksimal. “Pemerintah Kabupaten Jombang punya anggaran untuk itu, tapi tidak berjalan maksimal,” ucapnya.
Nofita juga menyoroti masih rendahnya hukuman pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Jombang. “Hukuman belum maksimal dan belum memenuhi rasa keadilan,” katanya.
Saat berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Jombang, massa mendesak pejabat setempat menemui mereka. “Kami ingin ada perwakilan dari Pemkab Jombang yang menemui kami. Ayo keluar,” ujar aktivis yang berorasi.
Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada satu pun pejabat Pemkab Jombang yang menemui massa. Unjuk rasa pun dilanjutkan ke DPRD Jombang.
ISHOMUDDIN
