Inspektorat I Setjen DPR Kunjungi Lombok Barat  

Jum'at, 02 Desember 2016 | 16:22 WIB
Inspektorat I Setjen DPR Kunjungi Lombok Barat  
Inspektorat Lombok Barat menerima banyak kunjungan setelah berada di level 3.

INFO NASIONAL - Inspektorat Lombok Barat (Lombar) saat ini telah berada di level 3 (Integrated) yang setara dengan kementerian. Prestasi ini sebuah kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.



Hal itu menjadi dasar banyaknya kunjungan yang diterima Inspektorat Lombar beberapa bulan terakhir. Pada Kamis, 1 Desember 2016, misalnya, Inspektorat mendapat kunjungan dari rombongan Inspektorat I Sekretariat Jenderal DPR RI yang dipimpin Inspektur I Setjen DPR RI Dewi Barliana Sutisna. Kedatangan rombongan disambut hangat Sekda Lombar H. Moh Taufiq, Inspektur Lombar H. Rachmat Agus Hidayat, dan jajaran di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombar. Turut hadir dalam kesempatan itu perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Nusa Tenggara Barat.



Melihat prestasi yang dicapai Inspektorat Lombar ini, Dewi mengatakan, ini menjadi alasan bagi timnya untuk datang ke Lombar. “Kami ingin menggali informasi dari kesuksesan Inspektorat Lombar yang sudah level 3. Kami yang baru satu tahun berdiri ini, datang ke Lombok Barat bermaksud mencari informasi dan bimbingan serta kiat-kiat menuju level selanjutnya seperti Lombok Barat,” ujarnya.



Untuk diketahui, restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI baru dimulai September 2015. “Jadi, dengan ditingkatkannya Inspektorat menjadi Inspektorat Utama, itu akan mendorong kami untuk berbenah. Salah satunya untuk meningkatkan kapabilitas APIP di lembaga kami,” tutur Dewi.



Sementara Rachmat Agus Hidayat berharap, dengan informasi yang dibagikan, Inspektorat I Setjen DPR RI akan mampu melebihi Inspektorat Lombar. “Saya yakin Ibu Dewi pasti bisa naik level lebih cepat dari kami di Lombok Barat nantinya,” kata Rachmat. (*)

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan