TEMPO.CO, Semarang - Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah melarang pengurus dan kader PPP ikut demo ke Jakarta pada 2 Desember 2016.
Aksi protes yang digalang organisasi kemasyarakatan Islam itu menuntut calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ditahan sebagai tersangka kasus penistaan agama. “Lebih baik proses hukum dihormati, sehingga proses keadilan bisa tercapai,” ujar Ketua PPP Jawa Tengah Masruchan Samsuri di Semarang, Kamis, 24 November 2016.
Masruchan mengatakan akan lebih bermanfaat melakukan istigasah di kantor-kantor PPP di Jawa Tengah dibanding ikut demo ke Jakarta. “Istigasah dilakukan agar bangsa Indonesia terhindar dari disintegrasi bangsa,” ujar Masruchan, yang merupakan Ketua PPP Jawa Tengah kubu Romahurmuziy.
Baca: Din Syamsuddin: Kalau Ahok Lepas, Saya Pimpin Perlawanan
Dia meminta pengunjuk rasa tak sembarangan menggunakan simbol PPP. “PPP Jawa Tengah juga tak setuju dengan rencana salat Jumat di jalan raya,” tuturnya.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah ini menyatakan ada beberapa alasan dia melarang pengurus dan kader PPP ikut unjuk rasa ke Jakarta. Pertama, aparat hukum sudah menindaklanjuti penanganan kasus penistaan dengan menetapkan Ahok sebagai tersangka.
Kedua, unjuk rasa dengan banyak peserta berpotensi ditunggangi kepentingan yang tak bertanggung jawab dan bisa mengancam disintegrasi bangsa. "Apalagi Kapolri dan Panglima TNI menemukan indikasi ke arah makar," kata Masruchan.
ROFIUDDIN
