Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buruh Ikut Demo 2 Desember, Ini Imbauan Menteri Hanif  

image-gnews
Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta  - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri angkat bicara terkait rencana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi mogok nasional pada 2 Desember 2016 yang berbarengan dengan rencana aksi Bela Islam III. Hanif meminta buruh tidak berdemo saat dinamika politik tengah menghangat. Dia khawatir, keterlibatan buruh dalam aksi Bela Islam III hanya akan memperkeruh suasana.

"Saya mengajak teman-teman buruh untuk fokus bekerja dan tidak usah ikut dalam politik yang sedang menghangat akhir-akhir ini. Enggak menyelesaikan masalah, malah bisa menambah keruh suasana. Dalam situasi seperti sekarang ini, semua pihak, termasuk serikat buruh, seyogyanya ikut menebarkan kesejukan, ketenangan, dan kerukunan," kata Hanif dalam rilisnya, Selasa, 22 November 2016.

Hanif berujar, pemerintah tidak alergi terhadap demostrasi. Menurut dia, unjuk rasa ataupun mogok merupakan hak buruh. Namun, dia menegaskan, aksi tersebut harus sesuai dengan koridor hukum yang ada. Selain itu, para buruh juga mesti mempertimbangkan segi manfaat dari aksi itu bagi diri mereka sendiri. Hanif mengatakan, gerakan tersebut jangan sampai merugikan buruh dan membuat buruh malas berserikat.

"Mogok nasional itu tidak ada. Yang ada adalah mogok di perusahaan. Mogok sah dilakukan jika perundingan (dengan perusahaan) gagal. Jadi, saya meminta kepada pimpinan buruh untuk tidak mengada-ada. Jangan politisasi buruh untuk kepentingan lain di luar agenda buruh dalam hubungan industrial. Serikat buruh fokus saja pada isu-isu perburuhan," kata Hanif.

Menurut data Kementerian, jumlah buruh yang bergabung dalam serikat menurun. Pada 2013, jumlah buruh yang berserikat mencapai 4,3 juta orang. Tahun ini, jumlah buruh yang berserikat turun menjadi 2,7 juta orang. Jumlah serikat buruh di perusahaan yang semula mencapai 14 ribu juga turun menjadi 7 ribu. Sementara itu, jumlah federasi dan konfederasi terus bertambah yang menandai tingginya polarisasi.

Hanif mengatakan, terdapat berbagai faktor menyebabkan partisipasi buruh dalam serikat dan jumlah serikat buruh dalam perusahaan turun. Menurut dia, salah satu penyebab turunnya jumlah tersebut adalah kuatnya tarikan politik dalam gerakan buruh yang malah mendemoralisasi buruh itu. "Buruh bisa terdemoralisasi dan malas berserikat kalau pimpinan serikat buruhnya sibuk berpolitik dan masuk ke isu-isu non-buruh."

Sebelumnya KSPI mengumumkan akan melakukan mogok nasional pada 2 Desember 2016. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, semula rencana mogok nasional buruh akan dilakukan pada 25 November 2016, namun akhirnya diundur menjadi tanggal 2 Desember 2016.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mogok nasional ini akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa nasional melalui "stop produksi" di 20 provinsi dan 250 kabupaten/kota dengan melibatkan hampir satu juta buruh," kata Said melului keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Selasa, 22 November 2016.

KSPI membawa tiga tuntutan, yaitu pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang upah buruh, menuntut kenaikan upah minimum provinsi/kota/kabupaten (UMP/UMK) sebesar 15-20 persen, serta penjarakan Ahok demi tegaknya supremasi hukum.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Baca juga:
Aksi Bela Islam Dinilai Tak Jelas, Busyro: Buat Apa Diikuti
Ridwan Kamil Unggah Foto Remaja Merokok, Deddy Mizwar Heran
Wiranto: Ucapan Ahok Timbulkan Prahara di Bumi Indonesia

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

8 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

8 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

9 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

9 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.


Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

9 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

Sejak awal Maret 2024, Gedung DPR beberapa kali menjadi tempat unjuk rasa terkait politik dinasti, pemakzulan Jokowi, Pemilu 2024. Ini rangkaiannya.


Menjelang Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU, Begini Suasana di Depan Gedung DPR

9 hari lalu

Suasana sepi di depan Gedung DPR/MPR  hingga pukul 14.15 WIB Rabu 20 Maret 2024. Rombongan pengunjuk rasa yang dikabarkan akan kembali melakukan aksinya belum yang terlihat. TEMPO/Defara Dhanya
Menjelang Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU, Begini Suasana di Depan Gedung DPR

Aksi demontrasi tolak pemilu curang di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah berlangsung sejak Senin lalu. Namun hari ini belum terlihat


Menjelang Penetapan Hasil Pemilu 2024, Jalan di Depan Kantor KPU Ditutup

9 hari lalu

Penutupan jalan di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Menjelang Penetapan Hasil Pemilu 2024, Jalan di Depan Kantor KPU Ditutup

Menjelang penetapan hasil Pemilu hari ini, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat yang berada di depan Kantor KPU, ditutup.


Serba-serbi Jelang Penetapan Hasil Pemilu KPU: Demo di DPR hingga KPU Papua Sewa Pesawat

9 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Serba-serbi Jelang Penetapan Hasil Pemilu KPU: Demo di DPR hingga KPU Papua Sewa Pesawat

KPU RI akan menetapkan hasil pemilu hari ini. Berikut serba-serbi menjelang penetapan tersebut, mulai dari demontrasi hingga KPU Papua sewa pesawat.


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

10 hari lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

11 hari lalu

Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran melepas 111 personel amankan TPS luar negeri, Senin, 29 Januari 2024. Foto: Istimewa
Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

Kabaharkam memastikan situasi menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 terpantau kondusif.