TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengharapkan rencana demonstrasi susulan yang dilakukan pada 2 Desember 2016 tidak terjadi.
Menurut dia, kepolisian telah serius menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, Tito tidak melarang apabila masyarakat tetap ingin berdemo. Ia mengimbau agar demonstran mematuhi aturan.
“Kalau sampai ada isu demo tidak percaya kepada polisi, masyarakat bisa cerdas jangan sampai anarkis,” kata Tito di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta, Jumat, 18 November 2016.
Tito mengatakan demonstrasi yang jumlahnya massif berpotensi rusuh karena sulit dikontrol. Sebab, muncul psikologi dari pendemo yang mudah dipicu apabila ada pihak ketiga yang memprovokasi.
Baca: Sementara, Brotoseno Ditengarai Melanggar Kode Etik Polri
Tito menilai apabila demonstrasi rusuh juga mengganggu keamanan bagi warga Jakarta bahkan bisa menimbulkan potensi keterpurukan bagi bangsa. Tito meminta apabila memang akan ada demonstrasi lanjutan maka sebaiknya dibatasi jumlahnya.
Panglima Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengatakan pihaknya berkukuh berencana menggelar demonstrasi lanjutan pada 2 Desember 2016. Mereka tetap menuntut ditegakkannya hukum bagi Ahok.
Simak: Cek Hasil Penelitian tentang Zat Rokok Elektrik atau Vaping
Munarman mengatakan Ahok harus ditahan lantaran sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia mencontohkan beberapa kasus serupa, seperti Lia Eden dan Gafatar, yang pelakunya ditahan kepolisian. “Kami akan terus melakukan aksi karena hukum tidak tegak,” katanya.
Munarman meminta agar kepolisian tidak membedakan Ahok dengan tersangka lain dalam kasus serupa. Ia menilai polisi tidak menahan Ahok lantaran penyidik merasa takut dengan posisi Ahok dalam pilkada dan statusnya masih sebagai gubernur meski nonaktif. Ia pun menganggap penyidik tidak profesional.
DANANG FIRMANTO
