Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Jadi Rujukan Soal HAM di Industri Perikanan

image-gnews
Forum Bisnis dan HAM di Jenewa, 15 November 2016. Foto/PTRI Jenewa
Forum Bisnis dan HAM di Jenewa, 15 November 2016. Foto/PTRI Jenewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Indonesia menjadi panelis dalam salah satu sesi Forum on Business and Human Rights  di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Dalam diskusi itu, model penghormatan hak asasi manusia (HAM) pada industri perikanan Indonesia dijadikan sebagai salah satu rujukan global.

Diskusi yang berlangsung 15 November 2016, dimoderatori oleh Prof. Surya Deva dari Working Group Bisnis dan HAM PBB.   "Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang industri perikanan sudah sangat peduli HAM," kata Saut P. Hutagalung, panelis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kebijakan ini berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan. Aturan ini mengakomodasi ketentuan HAM internasional seperti  UN Guiding Principles (UNGP) on Business and Human Rights dan sejumlah kerja sama maupun perjanjian internasional.

Saut menjelaskan peran kepemimpinan sangat penting dalam mendorong kebijakan pemerintah yang peduli HAM dan tidak hanya mengandalkan pada mekanisme cost dan demand yang sangat bergantung kepada supply chain dari perusahaan. Kepemimpinan kuat ini, katanya, ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo maupun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dalam rilis yang disebarkan oleh Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, disebutkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian khusus kepada kondisi industri perikanan Indonesia.

Salah satu dampak positifnya adalah lahirnya kebijakan pemerintah Indonesia terhadap industri perikanan Indonesia yang sudah tidak lagi hanya difokuskan kepada penggalian potensi sumber daya ekonomi . Namun juga menekankan pentingnya kebijakan industri perikanan  yang berkelanjutan dan  peduli HAM.

Saut Hutagalung  menjelaskan bahwa praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing merupakan penyebab utama dari kerugian ekonomi. Hal ini juga akar dari sejumlah kejahatan seperti kejahatan bea cukai, penyelundupan, kerja paksa, perbudakan dan pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh awak kapal di atas kapal ikan asing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kasus yang terjadi di Benjina menjadi momentum penanganan industri perikanan Indonesia yang menghormati HAM.

Untuk itu, Indonesia menerapkan sejumlah kebijakan dengan bekerja sama dengan serikat buruh, NGO, media dan badan HAM internasional dalam melakukan evakuasi, relokasi, repatriasi dan remediasi sesuai dengan dasar hukum negara.

Salah satu bentuk konkrit adalah diterbitkannya ketentuan tentang sistem dan sertifikasi bisnis sesuai dengan UNGP, pada 2015.  Di mana untuk pertama kalinya  perusahaan-perusahaan yang berkiprah dalam industri perikanan di Indonesia harus mengikuti sertifikasi HAM.

Selain itu juga ditekankan perlunya sosialisasi, pelatihan dan tentunya suatu panduan utk perlindungan HAM sebagai elemen penting agar kebijakan peduli HAM pada industri perikanan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Selain Indonesia, panelis lain dari diskusi itu adalah India,  Australia dan Cina. Mereka menelaah praktek kebijakan pemerintah yang sudah sangat peduli HAM seperti India dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dan China dengan Responsible Cobalt Initiative.

UWD

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

3 Jenazah ABK WNI dari Kapal 2 Haesinho Korea Selatan Dipulangkan, 4 Lainnya Hilang

1 hari lalu

Iluatrasi kapal tenggelam. AFP/JOSE LUIS ROCA
3 Jenazah ABK WNI dari Kapal 2 Haesinho Korea Selatan Dipulangkan, 4 Lainnya Hilang

Kapal 2 Haesinho membawa 9 ABK, yang 7 diantaranya ABK WNI. Hanya tiga jenazah ABK WNI yang bisa ditemukan.


6 Jenazah ABK WNI dari Kapal Keoyoung Sun yang Tenggelam Segera Dipulangkan

1 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
6 Jenazah ABK WNI dari Kapal Keoyoung Sun yang Tenggelam Segera Dipulangkan

Keenam jenazah ABK WNI itu, setibanya di Tokyo akan dilakukan pemulasaraan jenazah oleh KBRI Tokyo dan penerbitan dokumen administrasi untuk jenazah.


Tak Ada Korban WNI dalam Musibah Ambruknya Jembatan di Baltimore

1 hari lalu

Pemandangan udara dari kapal kargo Dali yang menabrak Jembatan Francis Scott Key, menyebabkannya runtuh di Baltimore, Maryland, AS, 26 Maret 2024. Maryland National Guard/Handout via REUTERS
Tak Ada Korban WNI dalam Musibah Ambruknya Jembatan di Baltimore

Kementerian Luar Negeri RI memastikan tak ada WNI dalam daftar korban musibah ambruknya jembatan di Baltimore


Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Desak Pakistan Pemilu Ulang

8 hari lalu

Pendukung partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), berkumpul selama protes menuntut hasil pemilu yang bebas dan adil, di luar kantor komisi pemilihan provinsi di Karachi, Pakistan, 11 Februari 2024. REUTERS/  Akhtar Soomro
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Desak Pakistan Pemilu Ulang

Pejabat di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mendesak Pakistan menyelidiki laporan kejanggalan dalam pemilu negara tersebut.


Kementerian Luar Negeri Benarkan Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia

9 hari lalu

Paus Fransiskus memimpin doa Angelus di perpustakaan Istana Apostolik di Vatikan 21 Maret 2021. [Vatican Media / Handout via REUTERS]
Kementerian Luar Negeri Benarkan Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia

Paus Fransiskus hendak kunjungna kerja ke Indonesia sejak 2020, namun karena pandemi Covid-19 maka rencana itu pun belum terwujud.


Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada 6 WNI Terlibat Perampokan di Hong Kong

9 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada 6 WNI Terlibat Perampokan di Hong Kong

KJRI Hong Kong menerima informasi dari Kepolisian Hong Kong ada enam WNI terlibat aksi perampokan di sebuah toko arloji mewah


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

10 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

10 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Putin Menang Pemilu Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia Sindir Negara-negara Barat

10 hari lalu

Warga Avdiivka, yang kini tinggal di pusat akomodasi sementara, memberikan suara di tempat pemungutan suara selama pemilihan presiden Rusia, saat terjadi konflik Rusia-Ukraina di kota Kirovske di wilayah Donetsk, Ukraina yang dikuasai Rusia, 15 Maret. 2024. REUTERS/Alexander Ermochenk
Putin Menang Pemilu Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia Sindir Negara-negara Barat

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Barat telah berkontribusi membuat Vladimir Putin menang dalam pemilu Rusia dengan menjadikan Rusia musuh NATO