Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2 Tahun Jokowi-JK: Rapor Merah untuk Penanganan Kasus HAM  

image-gnews
Menkumham Yasonna Laoly bersama Jaksa Agung HM Prasetyo berbincang bersama saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 9 September 2016. TEMPO/Subekti
Menkumham Yasonna Laoly bersama Jaksa Agung HM Prasetyo berbincang bersama saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 9 September 2016. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo lagi-lagi mendapat nilai merah untuk dua tahun masa pemerintahannya. Sebelumnya, nilai merah diberikan Indonesia Corruption Watch, dan nilai yang sama juga diberikan Setara Institute terhadap dua tahun pemerintahan Jokowi.

Setara Institute memberinya nilai merah untuk penyelesaian perkara hak asasi manusia (HAM) dan reformasi hukum. "Untuk reformasi hukum, nilainya cukup 5,5. Sebab, tidak jelek, tapi juga tidak bagus," ujar Ketua Setara Institute Hendardi saat memberikan keterangan di kantornya, Minggu, 23 Oktober 2016.

Hendardi menjelaskan, reformasi hukum pantas diberi nilai 5,5 karena belum menyasar langsung ke inti masalah. Sebagai contoh, belum ada pergantian kepemimpinan di lembaga-lembaga yang bermasalah atau tidak berprestasi.

Hendardi menunjuk belum adanya reformasi di Kejaksaan Agung sebagai salah satu penyebab buruknya reformasi hukum. Dalam dua kali terjadi reshuffle, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo belum juga tersentuh. Padahal, di bawah kepemimpinannya, Kejaksaan Agung tidak menunjukkan prestasi yang baik.

Baca Juga: Demokrat Keberatan SBY Diperiksa Jaksa soal Kematian Munir

Menurut Hendardi, jika hukuman mati ingin digambarkan sebagai prestasi Kejaksaan, itu pun bermasalah. Eksekusi mati gelombang ketiga meninggalkan sejumlah masalah hukum karena Jaksa Agung memerintahkan persiapan eksekusi tanpa memperhatikan status hukum ataupun grasi para terpidana.

"Ke depan, reformasi hukum harus menyentuh pucuk pimpinan lembaga hukum yang bermasalah atau tidak berprestasi. Menurut saya, posisi Jaksa Agung paling lemah menopang reformasi hukum," ujar Hendardi.

Contoh lain penyebab buruknya nilai reformasi hukum adalah peradilan militer yang belum disentuh. Menurut Hendardi, peradilan militer terlampau leluasa karena bisa mengadili sendiri anggotanya yang melakukan kejahatan umum. Padahal, seharusnya hal itu ditangani di peradilan umum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Anies Baswedan: Kemiskinan Bukan Angka, tapi Rasa

Sementara itu, untuk penyelesaian perkara HAM, Setara Institue memberikan nilai 4. Hendardi menjelaskan, angka itu dipilih berdasarkan belum adanya kemajuan penyelesaian perkara HAM di Indonesia. Totalnya ada 10 perkara HAM di masa lalu yang belum selesai ditangani dan berkasnya bolak-balik Kejaksaan Agung serta Komisi Nasional HAM. Beberapa di antaranya adalah perkara 65, kerusuhan Mei 98, serta peristiwa Talangsari.

"Menkopolhukam Wiranto sudah mengusulkan pembentukan dadan non-yudisial (untuk menyelesaikan perkara HAM). Namun konsepnya tidak jelas. Nilai empat itu sudah terlalu bagus," ujar Hendardi.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan buruknya nilai penyelesaian perkara HAM di Indonesia diperparah dengan tidak adanya langkah terobosan pada Paket Kebijakan Hukum yang pertama. Dibanding menyelesaikan perkara HAM yang lebih maju, paket itu fokus menangani pungutan liar (pungli).

"Buat kami, jika kado perayaan dua tahun di bidang hukum itu hanya soal pungli, itu tidak indah. Tidak memuaskan. Positifnya, Presiden Joko Widodo berniat membenahi," ujar Ismail.

ISTMAN MP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ray Rangkuti Menilai Kinerja Pemerintah Belum Solid  

9 Januari 2017

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan perihal demo FPI di depan Istana Kepresidenan esok Jumat. TEMPO/Istman
Ray Rangkuti Menilai Kinerja Pemerintah Belum Solid  

Ray menilai, pada 2016, pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, masih menunjukkan politik identitas dibanding politik akal budi.


Ilmuwan Yogyakarta Anggap Nawacita Sulit Diwujudkan  

6 Januari 2017

Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Tempo/Aditia Noviansyah
Ilmuwan Yogyakarta Anggap Nawacita Sulit Diwujudkan  

Hak prerogatif Presiden memilih menteri dan mengawasi kinerja menterinya, tak bisa mengubah bahkan mengawasi kinerja bawahan menteri, mulai dari direktur hingga juru ketik.


Pertemuan Jokowi-Prabowo, Begini Komentar PPP  

31 Oktober 2016

Jokowi menghampiri kursi Prabowo Subianto yang juga hadir di acara Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional di Jakarta, 6 Mei 2015. Jokowi mengatakan alasan ia menghampiri Prabowo karena dia sangat berbahagia Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat hadir bersama di dalam Rakernas PAN. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pertemuan Jokowi-Prabowo, Begini Komentar PPP  

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut Presiden Joko Widodo di kediamannya di Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.


Politikus Gerindra: Jokowi Hanya Meneruskan Kinerja SBY  

24 Oktober 2016

Presiden Joko Widodo tengah menanti matahari terbit di Dermaga Pantai Waiwo, Raja Ampat, Papua, 1 Januari 2016. Jokowi berada di Raja Ampat dalam rangka menyambut pergantian tahun 2015 menuju ke tahun 2016. Agus Soeparto/Fotografer Pribadi Presiden
Politikus Gerindra: Jokowi Hanya Meneruskan Kinerja SBY  

Politikus Gerindra menilai pemerintahan Jokowi hanya meneruskan program era SBY.


Politisi Gerindra: Kinerja Jokowi Baru Terlihat di 2019  

23 Oktober 2016

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto sambil berjalan menuju pesawat kepresidenan di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, 2 September 2016. Jokowi bertolak ke Tiongkok guna menghadiri KTT G20 di Hangzhou pada 4-5 September. ANTARA FOTO
Politisi Gerindra: Kinerja Jokowi Baru Terlihat di 2019  

Indonesia memang tertinggal dari negara-negara lain dalam pembangunan infrastruktur.


Survei SMRC: Kinerja Kementerian Kelautan Paling Memuaskan

23 Oktober 2016

Paling kanan: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beserta jajaran Kementerian KP saat jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 5 Oktober 2016. TEMPO/Diko Oktara
Survei SMRC: Kinerja Kementerian Kelautan Paling Memuaskan

Kementerian yang kinerjanya dianggap buruk oleh masyarakat adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.


Hasil Survei SMRC: Pemenuhan Kebutuhan Pokok Makin Berat  

23 Oktober 2016

Pedagang bahan kebutuhan pokok (sembako). TEMPO/Tony Hartawan
Hasil Survei SMRC: Pemenuhan Kebutuhan Pokok Makin Berat  

Sebanyak 56 persen responden merasa jumlah pengangguran saat ini lebih banyak dibanding tahun lalu.


Survei: Dua Tahun Jokowi-JK, Pemerataan Kesejahteraan Stagnan

23 Oktober 2016

Ilustrasi Jokowi-JK. (Ilustrasi: Majalah Tempo)
Survei: Dua Tahun Jokowi-JK, Pemerataan Kesejahteraan Stagnan

Kondisi ekonomi secara umum, belum memenuhi harapan publik.


2 Tahun Jokowi-JK, Indef: Inflasi dan Daya Beli Rendah

22 Oktober 2016

Pedagang merapikan bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, 1 Februari 2016. Salah satu penyumbang inflasi adalah bawang merah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
2 Tahun Jokowi-JK, Indef: Inflasi dan Daya Beli Rendah

Indef menyatakan laju inflasi yang berada di kisaran angka 3 persen, kata dia, seharusnya menaikan daya beli masyarakat.


Aliansi Mahasiswa Sampaikan Manifesto 2 Tahun Jokowi-JK  

21 Oktober 2016

Demo Ribuan Mahasiswa dari Organisasi Kemahasiswaan HMI, PMKRI, GMKI, PMII,IMM,KAMMI, HIKMAHBUDI, LMND, HIMMAH, PII, KMHDI yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia Menyampaikan manifesto terkait 2 tahun pemerintahan Jokowi-Jk, 20 Agustus 2016 di Jakarta. Foto: Istimewa
Aliansi Mahasiswa Sampaikan Manifesto 2 Tahun Jokowi-JK  

Aliansi Mahasiswa Indonesia menyampaikan manifesto 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang terdiri dari 9 butir pernyataan.