TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum, Ifdhal Kasim, menilai syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat adalah adanya stabilitas politik. Menurut dia, dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, stabilitas politik dalam negeri relatif dapat dijaga dengan baik.
"Perpolitikan di DPR relatif bisa di-maintenance dengan baik dalam dua tahun ini, sehingga membuat suatu kepercayaan dalam lingkungan investasi yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan tax amnesty," kata Ifdhal dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Oktober 2016.
Namun, menurut Ifdhal, penciptaan iklim investasi yang sehat terbentur dengan persoalan besar di lingkungan hukum. "Lingkungan hukum yang ada bisa tidak membuat iklim investasi yang sehat? Permasalahannya, ada ketidakjernihan hukum di negara kita. Itu membuat keragu-raguan yang besar bagi investasi," kata dia.
Dalam lingkungan hukum Indonesia, Ifdhal menilai, aspek kepastian hukum hilang. Menurut dia, hukum seharusnya memudahkan investor memperkirakan rencana bisnisnya pada masa depan. "Karena banyak risiko yang dihadapi (di sisi hukum), arus modal yang masuk ke Indonesia masih relatif kecil," kata dia.
Senada dengan Ifdhal, anggota Komisi Keuangan DPR, Mukhamad Misbakhun, mengatakan stabilitas politik yang ada sedikit demi sedikit meningkatkan kepercayaan dalam lingkungan investasi. "Confidence mulai terbangun. Ketika confidence terbangun, tinggal kreativitas dunia keuangan saja," kata dia.
Politikus asal Partai Golkar itu mengatakan pemerintah perlu mendorong berbagai instrumen investasi di pasar modal maupun pasar keuangan agar investasi meningkat. "Daya dukung ekonomi kita pun harus diperkuat. Pungli dihabisin. Perda-perda yang kurang mendukung juga. Upaya yang komprehensif ini harus simultan," kata Misbakhun.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
