TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menemui Presiden Joko Widodo, Jumat siang, 7 Oktober 2016. Yasonna menyampaikan masukan berkaitan dengan penyusunan paket kebijakan hukum.
Menurut Yasonna, masukan untuk paket kebijakan hukum itu terdiri dari masalah-masalah yang harus ditangani dalam jangka pendek dan jangka panjang. "Untuk jangka pendek, salah satunya soal reformasi kelembagaan," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.
Yasonna menjelaskan, yang dimaksudkan dengan reformasi kelembagaan adalah memperbaiki berbagai sektor di lembaga hukum yang dirasa masih kurang. Beberapa di antaranya adalah budaya hukum, pendidikan hukum, dan penegakan hukum di lembaga hukum.
Khusus penegakkan hukum, kata Yasonna, hal itu berkaitan langsung dengan masalah banyaknya mafia di lembaga hukum. Mafia hukum adalah mereka yang memperdagangkan wewenangnya demi memberi kemudahan pada mereka yang berperkara. "Reformasi hukum harus menyentuh masalah mafia hukum," ujar Yasonna.
Masalah jangka pendek lainnya, kata Yasonna, adalah penanganan penyelundupan serta perbaikan Lembaga Permasyarakatan. Dia mengatakan perlu mencegah terjadinya overcapacity Lembaga Permasyarakatan, seperti yang terjadi saat ini.
Baca: Penggusuran ala Ahok, Apa Kritik Agus Yudhoyono?
Yasonna menjelaskan, masukan-masukan tersebut juga sudah disampaikan ke Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM serta Kantor Staff Kepresidenan. Masukan-masukan tersebut untuk dimasukkan ke dalam draft Paket Kebijakan Hukum. Dia mengharapkan dalam waktu dekat sudah bisa dipaparkan kepada Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan infoormasi yang dihimpun Tempo, Paket Kebijakan Hukum akan dibahas dalam Rapat Terbatas pada pekan depan. Setelah itu, ditentukan apakah akan diumumkan atau tidak.
ISTMAN MP