TEMPO.CO, Malang - Tiga organisasi profesi jurnalis di Malang bersepakat tidak memenuhi undangan acara tasyakuran hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-71 di Markas Divisi Infanteri 2 Kostrad, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu pagi, 5 Oktober 2016.
Tiga organisasi wartawan itu adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Malang Raya, dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Malang. Kesepakatan diputuskan Selasa malam, 4 Oktober 2016.
Ketua IJTI Koordinator Daerah Malang Raya Deni Irwansyah menjelaskan, kesepakatan itu berdasarkan pendapat dari para jurnalis dari berbagai media dan organisasi profesi wartawan. “Mayoritas kawan jurnalis menyetujui apa pun keputusan bersama yang kami (IJTI, AJI, dan PFI) buat,” kata jurnalis MNC TV itu.
Menurut Deni, sikap itu bukan untuk melemahkan institusi ketahanan negara. Penolakan menghadiri HUT TNI sebagai bentuk solidaritas nyata bagi Soni Misdananto, jurnalis televisi NET di Madiun, yang dipukuli beberapa anggota Batalyon Infanteri 501/Raider Kostrad pada Ahad, 2 Oktober lalu.
Ketua PFI Malang Hayu Yudha Prabowo mengatakan, selain untuk Soni, aksi menolak undangan HUT TNI itu juga ditujukan sebagai aksi solidaritas untuk dua jurnalis di Medan yang menjadi korban penganiayaan oleh anggota Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Soewondo, Kota Medan, Sumatera Utara. Dua orang jurnalis Medan itu adalah Array Agus dari Koran Tribun Medan, dan Andi Syafrin dari MNC TV. Keduanya dihajar saat meliput unjuk rasa warga Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Senin, 15 Agustus 2016.
“Kami juga ingin menghormati seluruh aksi menolak kekerasan terhadap jurnalis di banyak kota yang hingga sekarang masih berlangsung secara masif,” kata Hayu, pewarta foto harian Surya.
Ketua AJI Malang Hari Istiawan menyatakan, para jurnalis sangat menghargai tawaran dialog yang disampaikan Kostrad, serta menerima permintaan maaf yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terhadap kekerasan oleh anggota TNI di Madiun dan Medan.
Hari meminta Gatot menindaklanjuti permintaan maafnya dengan tindakan nyata, yakni menghukum para pelaku melalui persidangan terbuka. Permintaan maaf yang disertai pemberian sanksi hukum merupakan bentuk nyata penghormatan TNI terhadap hak asasi manusia, sekaligus merupakan cara terbaik memulihkan citra maupun pamor TNI yang sedang getol-getolnya mereformasi dirinya.
Tindakan nyata yang dimaksud bisa merujuk pada persidangan di Pengadilan Militer I-103 Padang. Pada 4 April 2013, Pengadilan Militer Padang menjatuhkan vonis 11 bulan penjara kepada tiga anggota Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan TNI Angkatan Laut II Teluk Bayur. Mereka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menganiaya empat jurnalis yang sedang menjalankan tugas di kawasan Bukit Lampu, Kecamatan Bungus, Kota Padang, pada Selasa, 29 Mei 2012.
Jurnalis yang dianiaya saat itu adalah Apriyandi (Metro TV), Budi Sunandar (Sindo TV), Julian (media siber Sumbar Terkini), dan Jamaldi (Favorit TV).
Hari mengatakan, para jurnalis, terutama yang tergabung dalam IJTI, AJI, dan PFI, terbuka untuk berdialog dengan pihak TNI. Namun, lebih baik di lain waktu setelah pelaku kekerasan di Madiun dan Medan dihukum.
Hari menjelaskan, saat ini kondisi psikologis para jurnalis sedang sangat sensitif. “Kami tak ingin muncul fitnah apabila tawaran dialog kami terima hari ini. Kalau mau dialog, tempatnya tidak di markas TNI, tapi di tempat netral,” kata Hari, jurnalis Okezone.
Deni, Hayu, dan Hari sangat berharap keputusan bersama IJTI, AJI, dan PFI bisa dipatuhi oleh semua anggota. Namun mereka pun tidak melarang anggota dari ketiga organisasi wartawan itu memenuhi undangan karena diperintah kantornya. Tiada larangan pula bagi jurnalis lain yang bukan anggota ketiga organisasi tersebut untuk meliput kegiatan peringatan HUT TNI di Kostrad maupun di institusi TNI lainnya.
ABDI PURMONO
