Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

18 Tahun SDN Bogiyateugi Dogiyai Papua Tanpa Meja dan Kursi

image-gnews
Ilustrasi bangunan sekolah rusak. FOTO ANTARA/Musyawir/ss/mes/11.
Ilustrasi bangunan sekolah rusak. FOTO ANTARA/Musyawir/ss/mes/11.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan Dogiyai diminta segera memperbaiki Sekolah Dasar Negeri Bogiyateugi di Distrik Kamuu Selatan, Papua. Sejak sekolah itu dibangun pada tahun 2008, belum pernah sekalipun mendapat perbaikan fisik dan hanya bertahan dengan tiga ruang kelas tanpa meja dan kursi untuk menampung 98 pelajar.

Kepala SDN Bogiyateugi, Eneas Anou, mengatakan belasan tahun ini sejak sekolah itu dibangun pihaknya sama sekali belum pernah mendapat perhatian berupa perbaikan bangunan sekolah. Fasilitas penunjang belajar siswa pun tak terpenuhi.

"Ruang kelas tidak ada atap (loteng), tidak ada meja-kursi, tidak ada pintu juga jadi kalau mau tutup pintu kita pakai papan. Di teras depan kelas belajar juga tidak ada papan jadi lubang-lubang dan papan-papan itu sudah mulai lapuk," kata Eneas menggambarkan kondisi sekolah panggung itu kepada Jubi, di Moanemani, Selasa, 27 September 2016.

Eneas mengatakan masalah lain di sekolahnya adalah kurangnya pengajar. Lanjutnya, kondisi tersebut mempengaruhi proses belajar-mengajar puluhan pelajarnya. "Gedung sekolah yang ada saat ini hanya tiga ruangan kelas. Tidak ada sama sekali fasilitas dan sarana pendukung. Sedangkan guru yang ada saat ini hanya  lima orang, satu guru PNS sedangkan empat lainnya guru honorer, mengajar kelas 1-6 yaitu ada 98 siswa," jelasnya.

Eneas Anou meminta pemerintah daerah segera merealisasikan permintaan pihaknya guna mendorong perbaikan mutu pendidikan di distrik tersebut. Ia mengatakan, selain perbaikan kondisi fisik sekolah, pemda diminta melengkapi fasilitas pendukung belajar para pelajar seperti kursi dan meja. Serta, membangun rumah bagi para guru di sekitar lokasi sekolah.

"Saya berharap pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Dogiyai segera turun lapangan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan gedung sekolah yang sangat memperhatinkan ini,” pinta Eneas. Ia berharap nurani pemerintah tersentuh setelah melihat langsung dan merealisasikan permintaan mereka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami harap pemerintah prioritaskan permintaan ini dan bisa realisasi (anggaran) dalam tahun ini, atau pun tahun depan," katanya. Ia mengatakan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan meski kadang terhambat.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Distrik Kamuu Selatan, Dogiyai, Melianus Woge, yang juga pemuda asli distrik itu membenarkan pernyataan kepala SDN Bogiteugi, yang dihubungi terpisah. Ia menuturkan sekolah tersebut minim perhatian pemerintah.

"Selama ini pemda tidak pernah melihat pembangunan yang ada di daerah terpencil seperti sekolah di distrik Kamuu Selatan," ucap pria yang baru lima bulan menjabat ketua KNPI di Kamuu Selatan tersebut.

TABLOID JUBI
Baca:
Polisi Tangkap Tersangka Agen ISIS di Indonesia
Black Moon Muncul Jumat Lusa, Dunia Kiamat? 


 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

17 April 2022

14 mahasiswa baru dari Indonesia asal Papua tiba di Rusia atas beasiswa dari pemerintah Rusia. Sumber: dokumen KBRI Moskow, Rusia.
Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

Pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 142 mahasiswanya yang kuliah di luar negeri karena tidak menyelesaikan studi tepat waktu.


Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

12 Desember 2021

RUU Perubahan Tentang Otsus Papua Disahkan Jadi UU, Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Masyarakat Papua
Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

Pemkab dan Pemkot di Papua akan mendapatkan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) lebih besar dari Pemprov.


KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

20 Mei 2021

Dialog Otonomi Daerah bertajuk
KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

KPK dan Seknas Fitra memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat.


Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

30 Agustus 2019

Ilustrasi Panah. antarafoto.com
Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya yang terkendali, kemarin cenderung anarkistis. Maka terjadilah Kisruh Papua di sejumlah wilayah.


Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

9 Februari 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng menandatangani perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, 12 Januari 2018. Sebanyak 10 persen saham PT Freeport Indonesia itu akan dibagi dua, yaitu 7 persen untuk Kabupaten Mimika dan 3 persen untuk provinsi Papua. TEMPO/Subekti.
Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2019 untuk pemerintah daerah di Provinsi Papua mencapai Rp 4,991 triliun.


Tak Ada Meja Kursi, Siswa SD Kertajaya Bogor Belajar di Lantai

30 Agustus 2018

Suasana belajar mengajar di sekolah SDN Kertajaya 2, Rumpin, Kabupaten Bogor, Kamis 30 Agustus 2018. TEMPO/ADE RIDWAN
Tak Ada Meja Kursi, Siswa SD Kertajaya Bogor Belajar di Lantai

Siswa-siswa SD Negeri Kertajaya 2, Rumpin, Kabupaten Bogor, sejak tiga tahun terakhir terpaksa belajar di lantai karena tidak ada meja dan kursi.


Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

4 September 2017

Ilustrasi korupsi
Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

Dana yang mestinya untuk pendidikan disinyalir terserap untuk kepentingan lain. Sampai sekarang Bareskrim belum bisa menyebutkan jumlahnya.


Sekolah 5 Hari, IPNU: Sama Konsep yang Pernah Ditolak Jokowi

12 Juni 2017

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Perlemen Senayan, Jakarta, 25 April 2017. Rapat ini membahas laporan pemeriksaan semester I BPK RI tahun 2016 serta rencana kerja Pemerintah tahun 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sekolah 5 Hari, IPNU: Sama Konsep yang Pernah Ditolak Jokowi

Pimpinan Pusat IPNU menolak gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang memberlakukan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan.


Menteri Pendidikan: Peraturan Sekolah Lima Hari Sudah Terbit

12 Juni 2017

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Menteri Pendidikan: Peraturan Sekolah Lima Hari Sudah Terbit

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan sudah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang lima hari sekolah dalam sepekan.


Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

23 Mei 2017

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat ikuti pelantikan Lima pasangan gubernur-wakil gubernur hasil Pilkada Serentak 2017 di Istana Negara, Jakarta, 12 Mei 2017. TEMPO/Subekti
Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

Mewakili suku-suku Nusantara di Papua Barat, Petrus Makbon kepala Suku Byak di Manokwari menyatakan dukungannya kepada gubernur Mandacan.