Baru Dibangun, Kampus UB di Kediri Dituding Ilegal  

TEMPO.CO, Kediri - Pembangunan kampus Universitas Brawijaya (UB) di Kediri dituding sebagai proyek siluman oleh lembaga legislatif. Tanpa melalui persetujuan dewan, pemerintah mengucurkan dana miliaran rupiah untuk membangun kampus itu. 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Woro Reni Permana menyebut langkah Pemerintah Kota Kediri membangun kampus UB di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto menyalahi prosedur. Bahkan adik politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung ini mengatakan komitmen kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah dengan Universitas Brawijaya dilakukan di bawah tangan. “Semua prosesnya tidak melalui pansus dan di luar pengetahuan kami,” kata Woro Reni kepada Tempo, Kamis, 15 September 2016

Reni menjelaskan, ada dua pendapat berbeda terkait pelaksanaan pembangunan proyek kampus tersebut. Pertama, Pemerintah Kota Kediri menganggap MOU dengan Universitas Brawijaya yang baru saja dibuat telah cukup menjadi landasan yuridis melakukan pembangunan itu. Padahal MOU tersebut tak dilakukan bersama lembaga legislatif. 

Kedua, DPRD menganggap MOU kerja sama lama yang diteken Wali Kota Samsul Ashar, yang kini sudah lengser, dengan Universitas Brawijaya terkait pendirian kampus III di Kediri belum dicabut. Karena itu, segala sesuatu terkait kerja sama pemerintah Kediri dengan UB harus mengacu pada MOU tersebut. Namun MOU baru yang diteken Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar bersifat mundur alias antidatir. 

Reni menambahkan, selain dilakukan sembunyi-sembunyi, penganggaran pembangunan kampus tersebut tanpa persetujuan Dewan. Padahal anggaran yang dikucurkan APBD Kota Kediri untuk membiayai kampus itu tak bisa dibilang kecil, mencapai Rp 18 miliar, dari APBD tahun 2016. “Kami tidak tahu bagaimana penyusunan anggarannya, tahu-tahu sudah dibangun,” katanya.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam peresmian pembangunan kampus itu mengatakan telah menyelesaikan semua prosedur pembangunan kampus, termasuk dengan Dirjen Pendidikan Tinggi. Dia juga mengaku telah mengantongi izin Dikti untuk penyelenggaraan perkuliahan mahasiswa Universitas Brawijaya di Kediri. “Sudah tidak ada masalah lagi,” ujarnya.

Pembangunan kampus tersebut dipercayakan kepada PT Duta Karya Perkasa sebagai pelaksana proyek. Rencananya, kampus itu dibangun tiga lantai dan akan selesai pada akhir Desember 2016. Pendirian kampus ini akan menambah jumlah perguruan tinggi di Kota Kediri yang saat ini berjumlah 17 lembaga. Abdullah berharap kampus ini cepat beroperasi dan bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. 

UB kampus III Kediri membuka delapan fakultas, termasuk ekonomi, hukum, politik, pertanian, dan komputer.

HARI TRI WASONO