Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Uang Nganggur Kota Semarang Mencapai Rp 1,2 Triliun  

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Seorang sketser mencoba mengambil sudut gedung Spiegel di kawasan Kotalama, Semarang, 26 Agustus 2016. Sejumlah sketser luar negeri datang meramaikan Internasional Sketchwalk 2016 di kota Semarang. Budi Purwanto
Seorang sketser mencoba mengambil sudut gedung Spiegel di kawasan Kotalama, Semarang, 26 Agustus 2016. Sejumlah sketser luar negeri datang meramaikan Internasional Sketchwalk 2016 di kota Semarang. Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Uang milik Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, yang belum digunakan mencapai Rp 1,2 triliun. “Saat ini ada dana Rp 1,2 triliun di Pemkot Semarang yang nganggur," kata anggota Komisi Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Ari Purbono, Ahad, 4 September 2016.

DPRD menilai besarnya uang yang menganggur itu akibat satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal. “Kami menyayangkan karena banyak SKPD yang tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal,” ucap Ari. Ia khawatir uang yang tidak terserap itu mengendap di bank kemudian rawan menjadi kepentingan segelintir oknum pejabat.

Jumlah uang sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, uang mandek itu sebesar Rp 950 miliar, naik menjadi Rp 1,1 triliun pada 2015. Pada tahun ini, nilai silpa terus naik dari anggaran belanja Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 4,1 triliun.

Nilai uang yang mengendap itu menjadi alasan Ari mendukung kebijakan penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2016 oleh pemerintah pusat. “Kebijakan itu tidak mengganggu belanja Pemkot Semarang,” ujar Ari.

Catatannya menunjukkan saat ini dana anggaran belanja daerah Kota Semarang terpangkas 25 persen atau sekitar Rp 219 miliar akibat kebijakan peraturan Menteri Keuangan yang memangkas dana belanja untuk efisiensi. Ari menyebutkan pemangkasan itu sebagai penundaan anggaran untuk daerah dan bukan penghapusan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia menilai keputusan Menteri Keuangan itu akan berdampak pada kreativitas pemerintah daerah yang lebih inovatif dan mandiri. “Sebab, pemerintah daerah rata-rata memiliki potensi mandiri kuat," tuturnya.

Anehnya, meski uang menganggur jumlahnya triliunan rupiah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan telah membahas bersama SKPD terkait dengan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Ia mengatakan akan menghemat anggaran belanja. "Pemkot Semarang berupaya tidak terjadi defisit, maka akan menyusun anggaran dengan mengutamakan skala prioritas, terutama kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat," ucap Hendrar.

EDI FAISOL


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

2 hari lalu

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.


Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

18 hari lalu

Anggota  DPRD Kabupaten Maluku Tengah  memecahkan kaca karena dana pokok pikiran (pokir) belum cair. Dok. Istimewa
Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?


Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

43 hari lalu

Mantan presiden Cina Hu Jintao meninggalkan kursinya dikawal dua pria saat upacara penutupan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Cina, di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 22 Oktober 2022. REUTERS/Tingshu Wang
Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

49 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

58 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Ilustrasi dokter. Sumber: Getty Images/iStockphoto/mirror.co.uk
Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Menko Polhukam, Mahfud MD bersama jajaran memberikan keterangan  soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.