TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo mengungkapkan bahwa tenggat perekaman data e-KTP, pada 30 September, tidak akan bersifat tetap. Dengan kata lain, tenggat itu masih bisa berubah tergantung kondisi.
"Sama seperti pemred (pemimpin redaksi) menugasi reporter, kalau pas deadline enggak selesai tulisannya, ya, mundur. Enggak masalah," ujar Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 29 Agustus 2016.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa pekan terakhir, soal batas waktu perekaman e-KTP pada 30 September nanti terus disosialisasi. Hal itu untuk melihat peluang menggunakan e-voting pada Pemilihan Umum 2019. Berdasarkan data sejauh ini, ada sekitar 22 juta penduduk yang belum merekam data e-KTP.
Tjahjo menjelaskan lagi bahwa deadline perekaman dibuat untuk mendorong antusiasme masyarakat saja. Pemikirannya, jika tidak didesak dengan deadline, masyarakat akan terus menunda melakukan perekaman e-KTP.
Baca: Rawan Disalahgunakan, Website Cek E-KTP Diblokir
Bekas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berkata strategi deadline tersebut sejauh ini berhasil. Antusiasme masyarakat terpantau besar karena sejak subuh sudah ada yang antre merekam data e-KTP.
Antusiasme tersebut, kata Tjahjo, selanjutnya juga akan direspons dengan mengintensifkan sosialisasi dan jemput bola perekaman e-KTP. Dengan begitu, antusiasme untuk segera merekam e-KTP itu juga terdukung.
"Seperti di Surabaya, Bu Risma menugasi petugas datang, jemput bola ke RT-RW. Enggak usah jauh-jauh, di Jakarta juga masih ada 200 ribu yang belum merekam," ucapnya.
Selain mengatakan deadline perekaman data e-KTP fleksibel, Tjahjo menyampaikan kabar bahwa blangko e-KTP habis itu tidak benar. Ia mengatakan saat ini masih tersedia 4,8 juta blangko.
"Kalau di kecamatan dan kelurahan tidak ada blangko, ya, seharusnya mereka yang proaktif datang ke Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Masak Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang harus turun ke kelurahan? Kan ada gubernur, bupati, wali kota," ujarnya.
ISTMAN MP
