Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Menganggur Rp 8 T, Aher: Realisasi Anggaran 40 Persen

image-gnews
Sopir bus mudik gratis menerima kartu Brizzi dari Gubernur Ahmad Heryawan di halaman Dinas Perhubungan Jawa Barat di Bandung, 28 Juni 2016. Program mudik gratis ini menggunakan bus pariwisata. TEMPO/Prima Mulia
Sopir bus mudik gratis menerima kartu Brizzi dari Gubernur Ahmad Heryawan di halaman Dinas Perhubungan Jawa Barat di Bandung, 28 Juni 2016. Program mudik gratis ini menggunakan bus pariwisata. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengklaim, dana pemerintah provinsi Rp 8 triliun yang tersimpan di bank itu masih wajar. “Realisasi anggaran sudah di angka 40 persen, sudah besar. Lihatnya direalisasi anggaran, bukan di sisa anggaran,” kata dia di Bandung, Jumat, 5 Agustus 2016.

Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengaku, membandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama, dana tersimpan Rp 8 triliun masih relatif kecil. “Tahun lalu lebih besar dari ini, tapi di akhir aman. Sekarang lebih kecil sebetulnya,” kata dia kendati tidak merincinya.

Aher mengatakan, Rp 8 triliun dana yang tersimpan di bank itu mayoritas dana yang siap dicairkan. Dia mencontohkan, diantaranya Rp 1,8 triliun dana Bantuan Operasional Sekolah yang menunggu proses administrasi, lalu Rp 3 triliun dana Silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran tahun lalu yang saat ini sedang digunakan, dana transfer pusat ke daerah, dana bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, hingga pendapatan daerah yang bertambah tiap hari.

Baca: Sri Mulyani: Publikasi Serapan Anggaran Tak Sudutkan Daerah

Pendapatan daerah misalnya, Aher mengklaim, dalam sehari dana yang masuk sebagai pendapatan bisa menembus Rp 4 miliar dari pajak kendaraan bermotor. “Kalau 10 hari, kas kita nambah Rp 500 miliar, paling tidak sebulan bisa Rp 1 triliun. Ini anggaran pendapatan yang berjalan,” kata dia.

Kemudian dana bantuan provinsi untuk kabupaten kota yang mayoritas dipergunakan untuk belanja modal di kabupaten/kota itu tinggal menunggu pencairan dari masing-masing daerah. “Dana bantuan keuangan yang belum dicairkan ke kabupaten/kota itu siap dicairkan. Gak pernah ada kabupaten/kota yang gak mau mencairkan,” kata Aher.

Aher mengaku, kendati realisasi anggaran sudah 40 persen dari volume APBD Jawa Barat Rp 30 triliun, target akhir Agustus ini, realisasi belanja idealnya sudah menembus 60 persen. “Sekarang baru awal Agustus, sampai akhir Juli baru 40 persen. Kita akan cairkan buru-buru pada proyek yang sudah jadi,” kata dia.

Menurut Aher, pencairan belanja modal berupa pembayaran proyek-proyek yang sudah rampung yang sering lambat karena pengusaha yang sengaja menundanya. “Kita sedang menulis surat edaran pada para pengusaha supaya tiap termin (pembayaran kontrak) di ambil,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah Jawa Barat sudah menyederhanakan termin pembayaran proyek cukup dua termin, yakni uang muka serta pembayaran tuntas saat proyek selesai. “Kita akan lihat mana proyek-proyek yang selesai bulan ini, harus dicairkan,” kata Aher.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, uang yang mengendap itu mayoritas disumbangkan dari realisasi pendapatan yang melewati target yang tidak di imbangi dengan belanja. “Realisasi pendapatan melebihi target, sementara realisasi belanja kurang dari target belanja,” kata dia di Bandung, Jumat, 5 Agustus 2016.

Iwa mengatakan, untuk menggenjotnya, Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat anggaran besar kini tengah diawasi ketat untuk percepatan realisasi belanjanya. Aturan administrasi pencairan bantuan keuangan juga akan direvisi untuk percepatan transfer anggaran bantuan keuangan ke daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Dadang Suharto mengatakan, target pendapatan Jawa Barat tahun ini Rp 27,86 triliun, dari jumlah itu 70 persennya berasal dari beragam pajak kendaraan bermotor, selebihnya dana transfer pusat ke daerah yang menembus Rp 10 triliun, serta dana titipan Bantuan Operasional Sekolah.

Target pendapatan dari pajak kendaraan tahun ini misalnya dipatok Rp 11 triliun. Prediksi awal sempat pesimis karena khawatir dengan kondisi makro ekonomi, fluktuasi Dollar, serta anjloknya harga minyak. “Prediksi awal hanya 50 persen saat ini, tapi ternyata (hari Jumat kemarin) sudah sudah 64 persennya,” kata dia di Bandung, Jumat, 5 Agustus 2016.

Jawa Barat menempati peringkat kedua setelah DKI Jakarta yang dananya masih mengendap di bank sekitar Rp 8 triliun. Adapun dana yang menganggur milik pemerintah DKI Jakarta sebesar Rp 13,9 triliun. Besarnya dana pemerintah daerah yang diparkir di bank itu diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

17 hari lalu

Kawanan monyet ekor panjang yang memasuki kawasan permukiman di Kota Bandung. Cuplikan video netizen
Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

Pakar ITB menengarai kemunculan monyet ekor panjang di Bandung akibat kerusakan habitat asli. Populasi mamalia itu juga tergerus karena perburuan.


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

22 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

24 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi dengan pengunjung di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. ANTARA/Budi Candra Setya
Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

Macaca Fascicularis atau di Indonesia lebih dikenal monyet ekor panjang kerap bertindak agresif pada manusia, apa sebabnya?


Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

25 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

Monyet turun gunung, termasuk monyet ekor panjang ini disebut-sebut menjadi pertanda akan terjadi suatu peristiwa, apa itu?


4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

28 hari lalu

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di pinggir jalan. (ANTARA)
4 Dugaan Sebab Monyet Berkeliaran di Kota Bandung Beberapa Hari Ini

Sekelompok monyet ekor panjang berkeliaran di atap-atap rumah warga di Kota Bandung beberapa hari belakangan. Tanda bencana alam?


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

39 hari lalu

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

40 hari lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 02 Desa Kanekes, Lebak, Banten, Rabu, 14 Februari 2024. Dilarangnya penggunaan listrik di wilayah adat Suku Badui tersebut membuat perhitungan surat suara Pemilu 2024 pada malam hari hanya menggunakan senter. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

Selama pemilu, ada 345 orang petugas, termasuk KPPS yang terlibat proses pemilu mendapat pelayanan kesehatan selama pemilu berlangsung.


Kelelahan, 183 Petugas KPPS di Kota Bandung Dirawat

42 hari lalu

Anggota KPPS dalam proses  penghitungan kertas surat suara untuk presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024 di TPS 59 Kelurahan Bedahan Depok, 14 Februari 2024. Pasangan Prabowo-Gibran memenangi perolehan suara di TPS ini 220 suara, Anies-Muhaimin dengan 100 Suara dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 23 Suara dan 1 suara tidak sah. TEMPO/Amston Probel
Kelelahan, 183 Petugas KPPS di Kota Bandung Dirawat

Seluruh petugas KPPS yang kelelahan tersebut ada yang mendapatkan perawatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Kota Bandung.


Rekomendasi 8 Hotel Kapsul Murah Di Bandung

43 hari lalu

Hotel kapsul Bobobox di Hotel Nyland Cipaganti, Bandung, Jawa Barat. Sumber: Booking.com
Rekomendasi 8 Hotel Kapsul Murah Di Bandung

Terdapat sejumlah hotel kapsul dengan harga miring di Bandung. Saat liburan selalu penuh.


Antisipasi Hujan, Pemkot Bandung Siapkan 736 Sekolah Dijadikan TPS

43 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Antisipasi Hujan, Pemkot Bandung Siapkan 736 Sekolah Dijadikan TPS

Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menyampaikan terdapat beberapa TPS yang berada di wilayah potensi titik banjir.