Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Sumber Dana untuk Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa Bali

Editor

Budi Riza

image-gnews
Puluhan ribu massa tolak reklamasi Teluk Benoa melakukan longmarch menuju Pantai Segara Agung, Denpasar, 17 Juli 2016.
Puluhan ribu massa tolak reklamasi Teluk Benoa melakukan longmarch menuju Pantai Segara Agung, Denpasar, 17 Juli 2016.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), I Wayan 'Gendo' Suardana memastikan dana yang dipakai membiayai gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa berasal dari dari rakyat Bali sendiri. Dia membantah ada pihak yang menjadi sponsor gerakan ini untuk tujuan bisnis tertentu.

"Biaya datang dari desa adat, (untuk menyewa--) sound system, mobil komando. Desa adat kan enggak miskin untuk membiayai aksinya, tapi desa adat tidak pernah membiayai peserta aksi," kata dia saat ditemui Tempo di kantor Walhi Bali, di Jalan Dewi Madri, Denpasar, Kamis 28 Juli 2016 sore.

"Mereka yang menyumbang, jadi ForBALI tidak pernah membiayai, rakyat yang membiayai sendiri. Tudingan dibiayai asing itu kan isu lama, yang diangkat," katanya lagi. Menurut Gendo, selain dari desa adat, pembiayaan aksi juga berasal dari  keuntungan penjualan merchandise, dan penjualan tiket konser mini tolak reklamasi. 

Pertanyaan atas sumber dana gerakan tolak reklamasi di Bali muncul seiring dengan gencarnya hashtag #bongkardanaforbali di Twitter.  Kemunculan hashtag itu salahsatunya dipicu pernyataan Gubernur Bali Made Mangku Pastika di sebuah media lokal. Menurut Pastika, Presiden Joko Widodo pernah menanyakan siapa yang ada di balik gerakan massa menolak reklamasi di Teluk Benoa.

Tak hanya beredar di Twitter, menurut Gendo, kini bahkan ada pihak yang menginginkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa aliran dana ForBALI. "Ya silakan saja, kami tidak pernah takut dengan itu. Tapi, ada baiknya juga minta ke PPATK untuk menelusuri dana Rp 1 Triliun yang telah dikeluarkan investor (TWBI), untuk apa saja uang itu," kata dia.

Meski diterpa isu tak sedap, gerakan tolak reklamasi di Bali terus bergulir. Gendo mengatakan dua desa adat, yakni Desa Sumerta dan Desa Tanjung Bungkak, akan menggelar deklarasi bersama menolak reklamasi Teluk Benoa pada Minggu, 31 Juli 2016.

Menurut Gendo, jika ada pihak-pihak yang ingin menelusuri sumber dana aksi ForBALI, mereka dipersilakan datang pada aksi itu dan menilai sendiri saat aksi berlangsung. "Silakan kalau mau kroscek; datang saat aksi, bahkan kalau perlu, dari sekarang bisa diinvestigasi sumber dananya," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat Tempo berada di kantor Walh sekitar pukul 15.10 Wita, suasana di sana cukup ramai dikunjungi banyak pemuda dari Seka Teruna Mekar Sari, Banjar Tegeh Kuri, Desa Tonja, Denpasar.

Mereka datang untuk menyumbang dana gerakan ForBALI. Ketua Seka Teruna Mekar Sari, Gede Arya Wiguna, menjelaskan uang yang didonasikan untuk ForBALI berasal dari konser mini untuk memperingati ulang tahun Seka Teruna Mekar Sari yang ke-49  beberapa waktu lalu. "Kami menggagas konser mini itu untuk mendukung gerakan ForBALI. Kami ingin berpartisipasi untuk Bali secara luas," ujarnya.

Adapun Muhammad Saiful Ghozi, 21 tahun, remaja asal Surabaya, Jawa Timur, yang sedang berlibur ke Bali, juga mengunjungi kantor Walhi Bali untuk membeli kaos tolak reklamasi Teluk Benoa. "Ini salah satu bentuk dukungan untuk warga Bali menolak reklamasi di Teluk Benoa," katanya.

Menurut dia, kaos tolak reklamasi itu juga mampu membangkitkan spirit perlawanan. "Teman-teman saya di Surabaya banyak yang mendukung gerakan tolak reklamasi. Kami tahu perkembangan isu ini dari akun facebook Jerinx Superman Is Dead," ujarnya. "Buat apa merusak ekosistem di Teluk Benoa dari satu pihak yang ingin memperkaya dirinya sendiri," katanya.

BRAM SETIAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Menteri BUMN Rini Soemarno saat meninjau proyek stasiun LRT di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat 23 Agustus 2019. Foto/istimewa
Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.


Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di pulau reklamasi D di Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies menyegel 900 bangunan di rulau reklamasi D karena tidak memiliki izin. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi


Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Kondisi pulau D reklamasi pasca Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah namanya menjadi Kawasan Pantai Maju, Senin, 3 Desember 2018. TEMPO/M Yusuf Manurung
Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.


Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Warga berjalan di atas bambu yang dijadikan sebagai jembatan di Pantai Dadap, yang telah mengering airnya di Tangerang, Banten, 25 April 2016. Air pantai tersebut telah mengering akibat dari reklamasi pembangunan pulau buatan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.


Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Menteri Bambang Brojonegoro bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno saat melakukan peninjauan pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coast Development (NCICD) di kawasan Cilincing, Jakarta, 8 Desember 2017. Proyek pembangunan tanggul laut ini ditargetkan rampung pada tahun 2020 mendatang. Tempo/Ilham Fikri
Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.


3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies juga menyegel lahan pulau C walau belum ada bangunan atau aktivitas pembangunan. ANTARA/Dhemas Reviyanto
3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.


Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

24 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di pulau reklamasi D di Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies menyegel 900 bangunan di rulau reklamasi D karena tidak memiliki izin. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.


DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

3 Oktober 2018

Dua pimpinan DPRD DKI mengembalikan dokumen raperda reklamasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara peluncuran program OK-Otrip di Balai Kota DKI, 14 Desember 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.


DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

2 Oktober 2018

Menurut Saefullah saat memenuhi panggilan, KPK bertanya terkait kasus suap dalam Raperda Reklamasi.
DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.


Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

29 September 2018

Arsitek Marco Kusumawijaya. TEMPO/Charisma Adristy
Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.