Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dua Alasan 'Jalan Pulang' Sri Mulyani Menjadi Lapang  

Editor

Pruwanto

image-gnews
Sri Mulyani Indrawati. dok. TEMPO
Sri Mulyani Indrawati. dok. TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan terbaru, Sri Mulyani, mengaku merasa terhormat diminta kembali menjadi anggota kabinet oleh Presiden Joko Widodo. "Saya merasa terhormat diminta kembali. Saya siap bekerjasama dengan menteri lainnya di sisa masa jabatan kabinet ini. Semoga target pemerintah bisa tercapai," kata Sri Mulyani.

Kasus Century bakal menjadi satu masalah yang menghambatnya. Terakhir kali, Sri Mulyani menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada bulan Mei 2014. Ia dimintai keterangan atas tersangka mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.

Perempuan yang pernah dinobatkan sebagai Wanita Berpengaruh di Asia oleh Forbes sebagai wanita berpengaruh di Asia ini beralasan keputusan menyatakan sikapnya dalam kasus Century didasari krisis dunia yang terjadi pada waktu itu agar tak sampai merembet ke Indonesia. "Pada saat kita mengahadapi krisis, ada potensi krisis di sektor perbankan, jika ada bank yang gagal maka ditangani Lembaga Penjamin Simpanan," kata dia ketika bersaksi.

Kini di Kabinet Kerja, tekanan politik ke Sri Mulyani sudah tak seperti awal pemerintahan Joko Widodo. Berikut alasannya:

1. Kekuatan Koalisi Mengecil
Pada awal terpilihnya presiden Joko Widodo, Koalisi Merah Putih lebih kuat dibanding partai pendukung pemerintah. Koalisi Indonesia Hebat hanya mempunyai dukungan 207 kursi di DPR. Dukungan 36,9 persen itu jauh lebih kecil dibanding kursi Koalisi Merah Putih, 353 kursi atau 63,1 persen.

Ketika itu Presiden Joko Widodo tak memilih Sri Mulyani dalam Kabinet Kerja. Meskipun, nama Sri Mulyani sempat muncul dalam bursa menteri Jokowi. Pada awal Oktober 2014 berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, Sri Mulyani sudah bertemu Jokowi, Jusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri.

Ketika ditanya mengenai pertemuan itu, Jokowi hanya tersenyum. "Nanti saja," kata dia kepada Tempo di ruang kerjanya, Kamis, 9 Oktober 2014.

Peta politik di parlemen sudah berubah. Partai politik yang berseberangan dengan Jokowi sudah mulai merapat seperti Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Jokowi bisa menjadi aman dengan komposisi kursi di DPR yang mendukungnya. Koalisi Indonesia Hebat ditambah partai baru pendukung Jokowi menjadi 386 kursi atau 68,9 persen. Sedangkan Koalisi Merah Putih hanya 174 kursi atau 31,1 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalaupun kasus Century dikaitkan dengan Sri Mulyani, Partai Demokrat yang memiliki 61 kursi dipastikan tak ikut membahas. Praktis kubu Koalisi Merah Putih hanya memiliki 113 kursi saja.

2. Aburizal Bakrie Bukan Ketua Umum Golkar
Di medio 2008, Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie mempertontonkan ketidakserasian. Beberapa masalah menjadi ramai pada waktu itu. Soal Lapindo, Sri Mulyani membuat kebijakan keras. Selaku Menteri Keuangan ia sempat menolak dana APBN 2006 dan 2007 dipakai untuk menanggulangi semburan lumpur itu.

Bukan itu saja, enam perusahaan Bakrie sempat disuspensi hampir sebulan oleh Sri Mulyani. Soal lain saat menjabat pelaksana tugas Menko Perekonomian, Sri Mulyani menolak keinginan Bakrie membeli 14 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Sri Mulyani meminta seluruh saham divestasi Newmont dibeli oleh perusahaan negara.

Toh Sri Mulyani kandas dan memilih mundur pada Mei 2010. Dia mengungkapkan alasanya ketika memberikan kuliah umum bertajuk Kebijakan Publik dan Etika Publik di Ritz-Carlton. “Sumbangan saya sebagai pejabat publik tak lagi dikehendaki dalam situasi politik di mana perkawinan keputusan itu begitu sangat dominan,” kata dia. “Orang bilang kartel (politik), saya bilang itu kawin.”

Berbeda dengan kondisi sekarang, konflik Partai Golkar yang berlarut-larut akhirnya melengserkan Aburizal Bakrie, seterunya dari pucuk pimpinan partai beringin.

EVAN (PDAT) |  Sumber Diolah Tempo


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

9 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

12 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

13 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.