TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Dalam Negeri memberikan kejelasan atas temuan kekosongan stok blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang mereka anggap merugikan masyarakat. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan pihaknya kerap menerima pengaduan masyarakat, baik di Jakarta maupun kota lain, terkait masalah tersebut.
“Ini bisa dikategorikan pelanggaran terhadap Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” ujar Tulus dalam keterangan media yang diterima Tempo, Selasa, 26 Juli 2016.
Berdasarkan pengaduan yang diterima YLKI, kata Tulus, kekosongan blanko tersebut menyebabkan pengurusan e-KTP baru rampung setelah 2 hingga 3 bulan kemudian. “Jadi kita mengurus Juli, dijanjikan selesai September atau Oktober.”
Kekurangan blanko tersebut, menurut Tulis, dikarenakan keterlambatan ‘droping’ (pemasukan) dari Kemendagri. Blanko E-KTP, ujar dia, saat ini hanya diberikan untuk keperluan darurat, seperti untuk mengurus asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Kasus ini merugikan masyarakat, dan tak sejalan dengan program pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik,” kata Tulus.
YLKI pun meminta Kemendagri meminta maaf kepada masyarakat, dan memprioritaskan pelayanan dasar publik, seperti penyediaan blanko untuk pengurusan KTP. Kekosongan blanko KTP pun, kata Tulus, berpotensi menimbulkan penipuan yang didalangi pihak kelurahan atau desa, bekerja sama dengan calo. “Untuk mempercepat pengurusan, masyarakat jadi korban.”
YOHANES PASKALIS
