TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan meminta pemerintah daerah di Papua meningkatkan sektor pendidikan. Anies mengatakan kondisi pendidikan di Papua masih harus terus diperbaiki.
"Pendidikan di Papua punya tiga masalah utama, yaitu akses, mutu, dan tata kelola," kata Anies seusai rapat di kantor Menko Polhukam, Jumat, 15 Juli 2016.
Menurut Anies, masalah akses pendidikan di Papua sangat berkaitan dengan kondisi geografis dan sebaran penduduk. Sedangkan masalah mutu berkaitan dengan faktor guru serta sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan tata kelola akibat masalah pengelolaan sumber daya manusia.
Ihwal masalah akses, Anies mengatakan, Kemendikbud akan terus melakukan program sekolah berasrama serta mempersiapkan dan memperbaiki ruang kelas baru. Anies mengatakan pendidikan di Papua relatif tertinggal dibanding daerah lain. Karena itu, dia meminta pemerintah daerah terus memperbaikinya. "Kemendikbud mempunyai policy, tapi implementasinya semua di pemerintah daerah," kata Anies.
Dia mencontohkan kecilnya anggaran pendidikan yang dialokasikan. Dari nilai APBD Rp 11 triliun, sektor pendidikan hanya mendapat Rp 100 miliar. "Mana mungkin, ini tidak sampai 1 persen," kata dia.
Kemendikbud, kata Anies, mempunyai data neraca pendidikan untuk setiap provinsi maupun kabupaten. Dari data tersebut, di Papua ada 7.600 ruang kelas SD yang rusak dan 2.300 ruang kelas yang tidak bisa dipakai. Untuk tingkat SMP, ada 2.200 ruang kelas yang rusak dan 300 ruang tidak bisa dipakai.
Data lainnya cukup memprihatinkan. Menurut Anies, ada 43 persen anak usia sekolah yang tidak masuk SD, 58 persen tidak masuk SMP, dan 54 persen tidak masuk SMA. Angka buta huruf mencapai 28 persen. Nilai ini tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional 3,7 persen.
"Berdasarkan data neraca pendidikan daerah ini, kami minta setiap kabupaten melihat neraca itu untuk memperbaikinya," kata Anies.
AMIRULLAH
