TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian meminta jajaran kepolisian memprioritaskan pelayanan publik dan penampilan tindakan kepolisian yang lebih baik. Tito menjabarkan beberapa hal mengenai reformasi kultural Polri sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pengarahan pertamanya sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara kepada segenap petinggi Polri di Markas Besar Polri, Jumat pagi, 15 Juli 2016.
"Pak Tito menyampaikan beberapa hal yang menjadi prioritas," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar seusai acara tertutup itu tadi pagi. Acara itu dihadiri oleh kepala kepolisian daerah, kepala kepolisian resor, pejabat, dan polisi yang menjabat di luar institusi Polri.
Kapolri juga meminta para kapolda dan kapolres lebih mencermati media sosial mengenai persepsi publik terhadap Polri. "Ini berkaitan dengan trust building yang harus dipelihara oleh seluruh jajaran.”
Tito juga memaparkan 11 program prioritas yang pernah disampaikannya dalam uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat.
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan juga memberi arahan agar pelaksanaan program itu lebih efektif dan berhasil. "Ada pembagian tugas kepada seluruh pejabat utama. Pembagian tugas dipimpin Irwasum, termasuk melibatkan para kepala badan di Polri, kapolda, dan kapolres," kata Boy.
Tito meminta agar tindakan kontraproduktif dan arogansi di lapangan dapat dihilangkan para polisi. "Termasuk tindakan-tindakan yang berbelit-belit dalam proses pelayanan publik," kata Boy.
Tito dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu, 13 Juli 2016. Ia menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang pensiun pada akhir Juli.
REZKI ALVIONITASARI