Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suap ke Putu Sudiartana, Anggota DPR Lain Terlibat?

image-gnews
Pintu ruangan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana disegel oleh KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 Juni 2016. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Pintu ruangan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana disegel oleh KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 Juni 2016. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menduga ada keterlibatan pihak lain dalam kasus suap proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang menyeret Putu Sudiartana, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dugaan itu muncul karena Sudiartana duduk sebagai anggota Komisi Hukum DPR, yang tidak berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Peran Sudiartana ditengarai sebagai perantara proyek alias makelar. "Kami sedang mendalaminya, termasuk (keterlibatan) anggota DPR (lainnya)," kata Alex di Kementerian Dalam Negeri, 30 Juni 2016.

Baca juga:  Lagi, Anggota DPR Terjerat Suap: Inilah 3 Jebakan Maut Politikus

Sudiartana dicokok di rumahnya pada Selasa malam lalu. Barang bukti yang diangkut KPK dari rumah Sudiartana berupa uang tunai Sin$ 40 ribu atau senilai Rp 390 juta dan bukti transfer ke rekeningnya sebesar Rp 500 juta dalam beberapa tahap. Proyek jalan tersebut bernilai Rp 300 miliar.

Selain Sudiartana, KPK menetapkan empat tersangka lain, yaitu Novianti, sekretaris Sudiartana, dan Muhlis, yang tak lain suami Novianti.Muhlis diduga ikut menampung uang suap. Berikutnya Suhemi, rekan Sudiartana; Yogan Askan, pengusaha dan kader Partai Demokrat; serta Suprapto, Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Permukiman Sumatera Barat.

KPK belum melakukan pemeriksaan lanjutan kepada para tersangka ataupun saksi. "Tidak ada (pemeriksaan)," ujar juru bicara KPK Yuyuk Andriati Iskak, 30 Juni 2016.  Lembaga antirasuah ini masih berfokus mengumpulkan barang bukti dengan menggeledah ruang kerja Sudiartana di gedung DPR dan ruang kerja Suprapto.

Setelah menggeledah ruang kerja Sudiartana di lantai 9 gedung Nusantara I selama 2,5 jam, penyidik membawa satu koper hitam berisi dokumen. Di Padang, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Suprapto dan ruangan monitoring selama tiga jam. Dari ruang kerja Suprapto, penyidik menenteng satu koper hitam, yang disinyalir berisi dokumen.

Anggota Badan Anggaran DPR, Dadang Rusdiana, mengatakan proyek 12 jalan itu merupakan salah satu alokasi dari dana optimalisasi dalam Rancangan APBN-Perubahan 2016. Pengucuran anggaran dibahas Badan Anggaran bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Pembahasan berlangsung di panitia kerja," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat pembahasan itu, Dadang menuturkan, sangat mungkin terjadi transaksi antara pemerintah dan anggota Dewan untuk meloloskan proposal proyek. Boleh jadi, menurut dia, anggota Dewan yang mengetahui proyek di suatu daerah langsung menghubungi kepala daerah. "Bisa saja Sudiartana menjual informasi itu seolah-olah memperjuangkan dana pembangunan di sana,” ujarnya.

Meski bukan anggota Badan Anggaran, Dadang mencurigai politikus Partai Demokrat itu punya jaringan luas untuk melobi pihak terkait. "Bisa saja dibantu dari rekannya di partai," ujar politikus Partai Hanura tersebut.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Permukiman Sumatera Barat Ridha Sutrian Putra, yang menggantikan Suprapto,  mengaku usulan proyek 12 ruas jalan itu telah disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum pada akhir tahun lalu. Proyek itu terkait dengan pembangunan jalan provinsi untuk mengembangkan wilayah selatan dan utara Sumatera Barat.

Proyek infrastruktur tersebut di antaranya jalan di Pasaman Barat, jalan tembus dari Sijunjung menuju Payakumbuh, jalan di Solok Selatan, serta ruas jalan di Dharmasraya. "Panjangnya bervariasi. Ada yang panjang dan ada yang pendek," ujarnya.

TIM TEMPO

Baca juga:
Kenapa Anggota DPR Mudah Terjerat Suap?   Begini  Penyebabnya
Ditangkap KPK, Ini Profil Politikus Demokrat Putu Sudiartana  

                                              

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tersangka Suap Satelit Bakamla Kembalikan Uang Suap ke KPK

20 Juli 2018

Anggota DPR, Fayakhun Andriadi memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tipikor, Jakarata, 31 Januari 2018. Sidang ini beragenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla yang dibiayai APBN-P tahun 2016.  TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Suap Satelit Bakamla Kembalikan Uang Suap ke KPK

Fayakhun Andriadi, tersangka suap satelit bakamla, mengembalikan uang Rp 2 miliar ke KPK.


Datang ke KPK dalam Suap Eni Saragih, Idrus Marham Irit Bicara

19 Juli 2018

Menteri Sosial Idrus Marham (kedua kiri) menandatangani prasasti Desa Sejahtera Mandiri di Ciburial, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 12 Juli 2018. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Datang ke KPK dalam Suap Eni Saragih, Idrus Marham Irit Bicara

Menteri Sosial Idrus Marham memenuhi panggilan KPK. Ia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka suap proyek PLTU Riau-1 Eni Saragih.


Suap PLTU Riau, KPK Geledah Ruang Kerja Eni Saragih di DPR

16 Juli 2018

Ekspresi Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih saat masuk ke mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Sabtu malam, 14 Juli 2018. Eni Saragih resmi ditahan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus dugaan suap terkait dengan proyek pembangunan PLTU Riau-1. TEMPO/Fakhri Hermansyah.
Suap PLTU Riau, KPK Geledah Ruang Kerja Eni Saragih di DPR

KPK menggeledah ruang Eni Saragih terkait perkara suap PLTU Riau.


Eksklusif Eni Saragih: Saya Pikir Rezeki dari Swasta itu Halal

16 Juli 2018

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Sabtu malam, 14 Juli 2018. Dari hasil OTT tersebut, KPK menangkap 12 orang dan menyita Rp 500 juta. Uang itu diduga terkait dengan tugas Komisi VII. TEMPO/Fakhri Hermansyah.
Eksklusif Eni Saragih: Saya Pikir Rezeki dari Swasta itu Halal

Tersangka dugaan suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Riau Eni Saragih mengakui menerima uang dari swasta.


KPK Tetapkan Bos Apac Group Tersangka Suap Anggota DPR

14 Juli 2018

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan kepada media tentang penetapan tersangka baru terkait pengembangan suap R-APBD Pemprov Jambi di gedung KPK, Jakarta, 2 Februari 2018. KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli bersama Plt Kadis PU Arfan. ANTARA
KPK Tetapkan Bos Apac Group Tersangka Suap Anggota DPR

KPK) menetapkan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pemberi suap anggota DPR, Eni Maulani Saragih.


KPK Duga Eni Saragih Bukan Penerima Tunggal Suap Proyek PLTU Riau

14 Juli 2018

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan bersama juru bicara KPK, Febri Diansyah (kiri), memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. KPK meningkatkan kembali satu perkara penyidikan dengan tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola, yang diduga menerima gratifikasi Rp 49 miliar dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Duga Eni Saragih Bukan Penerima Tunggal Suap Proyek PLTU Riau

KPK menduga Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih bukan satu-satunya pihak yang menerima suap proyek PLTU Riau.


KPK Tetapkan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih Tersangka

14 Juli 2018

Eni Maulani Saragih. Dpr.go.id
KPK Tetapkan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih Tersangka

KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pembangunan PLTU di Riau.


Suap Eni Saragih Diduga Terkait Kewenangan Komisi VII DPR

13 Juli 2018

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (kanan) bersama juru bicara Febri Diansyah dalam rilis uang suap OTT Wali kota Kendari, di gedung KPK, Jakarta, 9  Maret 2018. Empat tersangka OTT Kendari antara lain: Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra, calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah dan pihak swasta Fatmawaty Faqih. TEMPO/Imam Sukamto
Suap Eni Saragih Diduga Terkait Kewenangan Komisi VII DPR

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penangkapan anggota DPR Eni Saragih diduga berkaitan dengan kewenangan Komisi VII.


KPK Periksa Amin Santono sebagai Tersangka Suap RAPBN-P 2018

22 Mei 2018

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono (tengah), mengenakan rompi tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, 6 Mei 2018. Amin bersama tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
KPK Periksa Amin Santono sebagai Tersangka Suap RAPBN-P 2018

KPK memeriksa politikus Demokrat Amin Santono sebagai tersangka kasus suap RAPBN Perubahan 2018.


Terima Suap Rp 7 Miliar, Musa Zainuddin Divonis 9 Tahun Penjara

15 November 2017

Anggota Komisi Infrastruktur DPR RI Musa Zainuddin (baju batik) hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat untuk menjalani sidang putusan. Musa merupakan terdakwa kasus dugaan suap anggaran proyek infrastruktur daerah di Maluku dan Maluku Utara. Jakarta, 15 November 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
Terima Suap Rp 7 Miliar, Musa Zainuddin Divonis 9 Tahun Penjara

Musa Zainuddin divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Musa terbukti menerima suap Rp 7 miliar.