Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suap buat Putu Sudiartana Mengalir ke Demokrat? Ini yang Ditelisik KPK  

image-gnews
Penyidik menunjukkan sejumlah barang bukti di sela jumpa pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, 29 Juni 2016. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan uang sebesar 40 ribu Dolar Singapura (sekitar Rp 390 juta) beserta bukti transfer antar bank senilai Rp 500 juta dan menetapkan lima orang tersangka salah satunya anggota DPR RI Fraksi Demokrat Komisi III, I Putu Sudiartana. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Penyidik menunjukkan sejumlah barang bukti di sela jumpa pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, 29 Juni 2016. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan uang sebesar 40 ribu Dolar Singapura (sekitar Rp 390 juta) beserta bukti transfer antar bank senilai Rp 500 juta dan menetapkan lima orang tersangka salah satunya anggota DPR RI Fraksi Demokrat Komisi III, I Putu Sudiartana. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan mengatakan tim penyidik akan mengembangkan penangkapan I Putu Sudiartana, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya pengusutan adanya kemungkinan aliran dana ke Partai Demokrat mengingat Putu adalah wakil bendahara umum partai itu. “Itu salah satu yang akan kami dalami,” katanya, Rabu, 29 Juni 2016.

Putu menjadi tersangka suap proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Ia ditangkap di rumahnya pada Selasa malam lalu dengan barang bukti uang sebesar Rp 390 juta dan bukti transfer ke rekeningnya.

Baca juga:
Lagi, Anggota DPR Terjerat Suap: Inilah 3 Jebakan Maut Politikus

Ditangkap KPK, Ini Profil Politikus Demokrat Putu Sudiartana 

Dalam konstruksi suap itu, Putu bekerja di luar tugasnya sebagai anggota Komisi Hukum. Sebab, proyek jalan dianggarkan di Komisi Infrastruktur. Karena itu, menurut Basaria, penyidik KPK akan melihat peran Putu sebagai perantara pejabat Sumatera Barat, pengusaha, dan DPR. "Kalau sekarang, belum ada simpulan seperti itu," ucapnya.

Selain itu, ujar Basaria, ada kemungkinan tim penyidik KPK memanggil Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Soalnya, proyek tersebut harus mendapat pengesahan Gubernur Sumatera Barat. Anak buah Irwan, Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Suprapto, sudah menjadi tersangka karena diduga turut membantu pengusaha Yogan Askan untuk mendapat proyek itu dengan cara memberikan uang suap kepada Putu.

Menurut Basaria, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan dimintai keterangan. Proyek senilai Rp 300 miliar itu harus dikoordinasikan dengan Kementerian. "Sekali lagi, itu kami dalami dulu. Kalau memang perlu, ya mereka akan dipanggil," tutur Basaria.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan timnya sedang mencari tahu sumber anggaran proyek jalan tersebut, apakah dana aspirasi atau anggaran lain. “Atau bisa jadi dari Kementerian, kami harus cek dulu,” ucap Laode.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengkritik cara penangkapan Putu. “Tidak ada keterangan KPK yang menunjukkan terjadinya operasi tangkap tangan seperti yang biasa kita dengar,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik bahkan menuturkan penjelasan KPK soal operasi tangkap tangan terhadap Putu adalah pernyataan paling lemah dalam sejarah penangkapan tangan yang dilakukan KPK. "Kami tidak mendapat jawaban eksplisit yang menunjukkan adanya OTT terhadap Putu Sudiartana," katanya.

Penangkapan itu dilakukan sehari setelah Partai Demokrat menggelar seminar di Bandung bertajuk “Sorotan Seputar Kinerja KPK Saat Ini”. Juru bicara Demokrat, Didi Irawadi, menilai KPK telah diintervensi penguasa, sehingga lemah mengusut kasus besar semacam dugaan korupsi bus Transjakarta, suap reklamasi, dan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Menurut Rachland, apa yang dilakukan KPK kepada Putu tidak lazim seperti yang dilakukan komisi antirasuah, misalnya ada uang yang disita ketika terjadi penangkapan. KPK, ucap dia, justru menyatakan yang menjadi bukti adalah transfer.

M. RIZKI | AMIRULLAH | A. EL FARUQI

Baca juga:  Lagi, Anggota DPR Terjerat Suap: Inilah 3 Jebakan Maut Politikus


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

27 September 2021

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, 12 November 2017. Kasus yang menimpa Ketua DPR ini menjadi perhatian karena Setya sempat menghilang saat akan dijemput penyidik KPK, lalu terlibat dalam kecelakaan. ANTARA
Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menambah daftar pimpinan badan legislatif yang terjerat kasus korupsi.


KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

7 September 2018

Empat anggota DPRD Malang resmi memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 September 2018. KPK resmi melakukan penahanan terhadap 22 orang tersangka anggota DPRD Malang periode 2014-2019 tahap ketiga dalam tindak pidana korupsi kasus suap. Mereka diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto
KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

KPU sedang mengebut berkas pelantikan PAW DPRD Kota Malang.


Didakwa Terima Suap 7 M, Anggota DPR Musa Zainuddin Eksepsi  

13 Juli 2017

Anggota Komisi V DPR dari fraksi PKB, Musa Zainuddin. ANTARA/Wahyu Putro A
Didakwa Terima Suap 7 M, Anggota DPR Musa Zainuddin Eksepsi  

Anggota Komisi V DPR Musa Zainuddin menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa KPK yang menyebut dia menerima suap Rp 7 miliar.


Suap Proyek Infrastruktur Daerah, Anggota DPR Dituduh Terima 7 M

13 Juli 2017

Anggota Komisi V DPR dari fraksi PKB, Musa Zainuddin. ANTARA/Wahyu Putro A
Suap Proyek Infrastruktur Daerah, Anggota DPR Dituduh Terima 7 M

Anggota DPR Musa Zainuddin didakwa menerima suap Rp7 miliar dalam kasus dugaan korupsi anggaran proyek insfrastruktur di DPR.


Tak Ada Celah Korupsi Anggaran

6 Juli 2017

Tak Ada Celah Korupsi Anggaran

Terungkapnya berbagai modus korupsi dari perencanaan anggaran sampai proses pelaksanaan APBN atau APBD sejatinya karena penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja (ABK) atau performance based budgeting. Pada intinya, ABK merupakan prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil (output) dan kemanfaatan (outcome) dari setiap rupiah uang negara/daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program/kegiatan pemerintah pusat/daerah.


Pengakuan Dosen ITB Saat Disodori Tas Berisi Uang E-KTP  

4 April 2017

Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong keluar mobil setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 23 Maret 2017. KPK menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. ANTARA/Reno Esnir
Pengakuan Dosen ITB Saat Disodori Tas Berisi Uang E-KTP  

Dosen ITB Munawar yang menjadi ketua tim teknis, diajak bertemu adik Andi Narogong, mafia e-KTP di Hotel Atlet, Senayan.


Mengakui Korupsi,Putu Sudiartana Minta Maaf pada Rakyat Indonesia

8 Maret 2017

Terdakwa kasus suap terkait proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang untuk Provinsi Sumatera Barat pada APBN-P 2016 I Putu Sudiartana mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. ANTARA FOTO
Mengakui Korupsi,Putu Sudiartana Minta Maaf pada Rakyat Indonesia

Putu Sudiartana menerima putusan hakim dan mengakui korupsi serta meminta maaf kepada rakyat Indonesia.


Tersangka Suap Proyek Jalan di Maluku, Ini Kata Yudi Widiana  

7 Februari 2017

Direktur Utama PT Cahaya Mas, So Kok Seng alias Aseng. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Tersangka Suap Proyek Jalan di Maluku, Ini Kata Yudi Widiana  

Yudi membantah mengenal Aseng. Ia mengatakan tidak pernah berhubungan dengan Aseng, baik langsung maupun tidak langsung.


Sanusi Dihukum 7 Tahun, KPK Tak Terima Sepenuhnya  

29 Desember 2016

Febri Diansyah. TEMPO/Dwi Narwoko
Sanusi Dihukum 7 Tahun, KPK Tak Terima Sepenuhnya  

Penyidik KPK akan mengembangkan indikasi keterlibatan pihak lain dalam perkara Sanusi.


Kasus Korupsi E-KTP, Setya Novanto Diperiksa KPK 7,5 Jam

13 Desember 2016

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto saat mendatangi kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 20 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Kasus Korupsi E-KTP, Setya Novanto Diperiksa KPK 7,5 Jam

Setya Novanto mengaku telah mengklarifikasi sejumlah isu kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.