TEMPO.CO, Jakarta - Menindaklanjuti perkara-perkara penyelundupan yang terjadi selama tahun ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Adapun ratas kali ini fokus ke evaluasi penanganan perkara penyelundupan selama ini.
"Peta kerawanan kita sudah ketahui, sekarang kuncinya di aksi pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka ratas, Rabu, 29 Juni 2016.
Rapat hari ini sesungguhnya bukan ratas terkait penyelundupan pertama di Istana Kepresidenan. Pada 16 Maret lalu, Presiden Joko Widodo sudah menggelar rapat serupa. Hanya saja, pada waktu itu, ratas fokus pada bentuk atau pemetaan penyelundupan yang terjadi mulai dari penyelundupan barang industri, penyelundupan daging, penyelundupan narkotika, hingga penyelundupan ikan hasil illegal fishing di Perairan Indonesia.
Dalam beberapa waktu terakhir memang terjadi banyak kasus penyelundupan, baik keluar dari atau masuk ke Indonesia. Mei lalu misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapati penyelundupan ikan hiu paus dan ribuan benih lobster untuk kepentingan illegal di Maluku dan Singapura.
Pencurian ikan yang berujung pada penyelundupan pun sering terjadi. Pagi ini misalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa setahun terakhir Satgas 115, yang berisi kementerian dan lembaga penegak hukum, sudah menenggelamkan 176 kapal yang ketahuan mencuri ikan di laut Indonesia.
Presiden Joko Widodo melanjutkan bahwa langkah pencegahan penyelundupan yang bisa diambil untuk memaksimalkan peta kerawanan itu ada banyak. Salah satunya meningkatkan patroli bersama antar lembaga.
Patroli itu bertujuan menjaga jalur-jalur tikus yang kerap digunakan untuk kegiatan penyelundupan. Menurut Presiden Joko Widodo, banyak jalur tikus yang belum terawasi dengan maksimal dan berpotensi dimanfaatkan penyelundup. Untuk penyelundupan narkotika misalnya, penyelundup kerap menggunakan jalur tikus berupa pelabuhan kecil atau illegal serta nelayan nelayan lokal.
"Terakhir, tindakan tegas bagi aparat yang bermain atau mendukung aksi penyelundupan itu," ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi meminta hukuman untuk aparat yang bermain itu tegas dan tanpa pandang bulu.
"Penyelundupan bisa berbahaya jika tidak ditangani dan dikurangi. Orang jadi malas produksi dan investasi. Itu merugikan Indonesia," ujar Jokowi.
ISTMAN MP
