Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Apresiasi Karikatur Jokowi Kontra "Cina"  

Editor

Pruwanto

image-gnews
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi karikatur Presiden Joko Widodo kontra “Cina” yang dipublikasikan media Manila Times. Menurut Luhut, hal itu menunjukkan kehadiran Presiden Joko Widodo atau pemerintah Indonesia secara keseluruhan dalam menangani isu strategis dan sensitif seperti Laut Cina Selatan. 

"Memang saya kira (karikatur itu) menunjukkan kehadiran dan keteguhan pemerintah," ujar Luhut saat dicegat awak media pada Hari Anti-Narkotik Internasional di Jakarta, Ahad, 26 Juni 2016. 

Karikatur Presiden Joko Widodo kontra Cina dipublikasikan dalam situs berita Filipina, Manila Times, pada Sabtu kemarin, pukul 02.29 waktu setempat. Karikatur itu menggambarkan Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian perang ala tentara Romawi dengan keris luk 13 di tangan kanan tengah menerjang naga yang merepresentasikan Cina. 

Tak jauh di belakang Presiden Joko Widodo, pada gambar itu, berdiri seorang petani Filipina dan Rodrigo Duterte. Petani Filipina berteriak, "Go Jokowi!", sementara Duterte digambarkan berdiam diri sambil memegang jeriken dan bendera putih. (Baca: Soal Natuna, Media Filipina Memuat Karikatur Jokowi-"Cina")

Karikatur itu beredar tak lama setelah insiden penembakan kapal Cina di perairan Natuna beberapa hari lalu. Kapal KRI Imam Bonjol milik TNI Angkatan Laut menembak kapal Cina karena tak mau berhenti saat ketahuan hendak mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Joko Widodo sempat mengecek langsung lokasi kejadian bersama sejumlah menteri. Dalam pengecekan itu, Presiden Joko Widodo hadir dengan kapal perang Imam Bonjol yang dipakai untuk menembak kapal Cina. Banyak pihak menganggap tampilnya Presiden Joko Widodo dengan kapal perang tersebut sebagai pesan terhadap Cina bahwa Indonesia siap memperjuangkan ZEE-nya. 

Luhut melanjutkan, sikap pemerintah Indonesia terhadap ZEE-nya memang tidak berubah meskipun berhadapan dengan negara besar seperti Cina. Ia berkata, sikap itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Tentu kami akan tetap memelihara hubungan baik dengan siapa saja (tak terkecuali Cina). Bersikap baik itu juga menjadi keniscayaan," kata Luhut. 

ISTMAN M.P.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menkumham Berikan Paspor untuk WNI Keturunan di Filipina

27 Maret 2022

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly
Menkumham Berikan Paspor untuk WNI Keturunan di Filipina

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan paspor beserta izin tinggal special non immigrant visa kepada perwakilan warga negara Indonesia yang berasal dari warga negara keturunan atau Persons of Indonesian Descent (PIDs). Acara penyerahan paspor dilakukan secara simbolis di Lapangan Upacara KJRI Davao, Filipina.


Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

16 September 2017

Arifin C Noor (kedua dari kiri) saat syuting film G30S/PKI di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Maman Samanhudi
Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

Menurut Elprisdat, film bisa dijadikan sesuatu untuk mengukur isu. Dia juga mengatakan film dapat membandingkan yang terjadi di masa lalu dan sekarang


PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

14 September 2017

Film Pengkhianatan G 30 S-PKI
PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

Elprisdat menuturkan keinginan warganet di media sosial agar
film G 30 S PKI diputar lagi tidak masalah.


Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

8 September 2017

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto membuka Simposium Nasional Pemuda Indonesia di Hotel Aryaduta Jakarta, 30 Agustus 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

Wiranto ogah berkomentar soal penyelesaian kasus pembunuhan Munir yang terjadi 13 tahun lalu.


Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

4 September 2017

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin.


Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

29 Agustus 2017

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta para bekas pengurus dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mematuhi pernyataan bersama yang akan dikeluarkan oleh tiga kementerian. IRSYAN HASYIM
Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

Wiranto menyebut ada kelemahan regulasi yang berujung pada pengulangan kasus penipuan First Travel.


Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

25 Agustus 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

Kerja sama Indonesia dan Cina terus meningkat sejak
ditandatanganinya Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013.


Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

25 Agustus 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

Wiranto menyoroti kelebihan Indonesia yang memiliki enam juta kilometer persegi yurisdiksi maritim.


Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

25 Agustus 2017

Menkopolhukam Wiranto saat menerima kunjungan kehormatan Panglima Armada Amerika Serikat kawasan Asia Pasifik Laksamana Harry B. Harris, di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 7 Agustus 2017. Foto/Humas Kemenkopolhukam
Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim dengan melibatkan negara-negara lain.


Wiranto Minta Dunia Internasional Perkuat Kerja Sama Maritim

25 Agustus 2017

Menkopolhukam Wiranto saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria, Judith Nemeth-Patch di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2017. Foto / Humas Kemenkopolhukam
Wiranto Minta Dunia Internasional Perkuat Kerja Sama Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim.