TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai sistem yang digunakan relawan Teman Ahok untuk mengumpulkan salinan KTP terkait dengan pencalonannya dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017 sudah sangat baik. "Semua KTP yang masuk, begitu masuk ke komputer, itu kasih notifikasi. 'Terima kasih Anda telah memberikan dukungan'," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.
Teman Ahok biasanya melakukan data entry terhadap formulir dukungan Ahok-Heru yang telah terkumpul. Setelah data masuk ke komputer, orang yang mendaftarkan dukungannya akan menerima sebuah notifikasi berupa pesan pendek.
Ahok menilai, dengan sistem tersebut, akan terlihat jika memang terjadi kecurangan. Misalnya, jika ada seseorang yang tidak memberikan dukungan tapi KTP-nya sampai di tangan Teman Ahok, pasti orang tersebut akan mengajukan protes. Kecurangan itulah, menurut Ahok, yang diduga dilakukan lima eks relawan Teman Ahok. Mereka akhirnya dipecat dari kelompok relawan. "Nah, yang lima main itu ketahuan pas notifikasi. Makanya dipecat," ujarnya.
Karena itu, Ahok menganggap pentingnya meminta nomor ponsel saat mengumpulkan dukungan agar bisa mengirim pemberitahuan bahwa dukungannya telah diterima, juga terhindar dari manipulasi.
Baca: Alasan Eks Teman Ahok Ungkap Kecurangan Pengumpulan KTP
Rabu siang kemarin, lima bekas relawan Teman Ahok memberikan pernyataan di media. Mereka mengungkapkan adanya dugaan manipulasi data KTP di organisasi itu demi mencapai target satu juta dukungan. Lima orang tersebut adalah Paulus Romindo, penanggung jawab Kelurahan Kamal, Jakarta Barat; Richard Sukarno, penanggung jawab Kelurahan Kebon Kelapa Dua; Khusnul Nurul, penanggung jawab Kelurahan Jati Baru, Jakarta Pusat; Dodi Hendaryadi, penanggung jawab Pinang Ranti; serta Dela Novianti.
FRISKI RIANA
