Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Aksesi FCTC, Petani Tembakau Tak Akan Rugi

image-gnews
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Pengendalian Tembakau (Gempita) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis 26 April 2012. TEMPO/Subekti. 20120426.
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Pengendalian Tembakau (Gempita) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis 26 April 2012. TEMPO/Subekti. 20120426.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau  menyatakan pemerintah tak perlu merisaukan langkah mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control akan merugikan petani. Menurut Fauzi Ahmad Noor, peneliti dari Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC), persoalan yang dihadapi petani bukan karena tindakan mengaksesi FCTC yang sudah disahkan PBB pada 2003 lalu.

“Permasalahan petani adalah kebijakan impor tembakau, tata niaga yang timpang dan cuaca yang tidak menentu,” kata Fauzi seperti siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 15 Juni 2016.

Pada Selasa, 14 Juni 2016, Presiden Jokowi menggelar Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) membahas rencana aksesi FCTC yang dihadiri oleh seluruh menteri koordinator dan beberapa kementerian terkait. Ratas ini merupakan forum resmi pertama yang diadakan secara terbuka untuk membahas isu pengendalian tembakau.

BACA:Presiden Minta Impor Tembakau Dikurangi

BACA:Stop Merokok, Setahun Indonesia Hemat Rp 217 Triliun

Forum ini digelar untuk memperjelas sikap pemerintah terkait aksesi FCTC. Dalam Ratas tersebut, Presiden Jokowi meminta agar dikaji rencana aksesi FCTC dengan mempertimbangkan kepentingan nasional yaitu perlindungan kesehatan terutama anak-anak serta dampaknya terhadap petani dan tenaga kerja di sektor tembakau.

Fauzi menjelaskan, pada 2013, sebanyak 49,7 persen tembakau yang diproduksi Indonesia itu impor. Problem terbesar adalah tata niaga yang panjang sehingga membuat petani tidak berdaya bersaing dalam pasar niaga tembakau. Cuaca yang tidak menentu makin membuat petani terpuruk. “Tembakau adalah tanaman semusim, sekali kena hujan petani bisa terancam gagal panen,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Fauzi,  kebanyakan petani saat ini sudah sangat menderita dengan rantai pemasaran yang ada. Hanya sebagian kecil yang masih menikmati keuntungan dari bercocok tanam tembakau. Bagi petani yang masih ingin bertahan menanam tembakau, pemerintah bisa meregulasi tata niaga perdagangan tanaman itu misalnya dengan penentuan standar kualitas daun dan transparansi kebutuhan impor daun tembakau yang lebih fair dan terbuka serta kemudahan mengakses data.

“Sementara bagi sebagian petani di beberapa daerah, proses diversifikasi dan bantuan untuk mengembangkan komoditas lain bisa menjadi pertimbangan. Seperti yang dilakukan di Brasil, Malawi, Malaysia hingga Turki,” tuturnya.

BACA:Jokowi Diminta Aksesi FCTC Demi Lindungi HAM

Julius Ibrani, Koordinator Bantuan Hukum YLBHI, menjelaskan bahwa, ”Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) yang berlaku mulai 2016 - 2030. Sebuah analisis oleh von Eichborn dan Tanzmann (2015) menunjukkan bahwa setidaknya 11 dari 17 Tujuan yang terkait dengan 68 dari 169 Target SDGs akan sangat sulit atau bahkan mustahil dicapai bila rokok dibiarkan terus meningkat konsumsinya.

 “Presiden sepatutnya konsisten dengan Nawa Cita, RPJMN dan komitmen pencapaian SDGs-nya, dengan mengendalikan produksi dan konsumsi rokok dengan ketat,”kata Julius. Ia menegaskan, implementasi SDGs, salah satunya dengan mengaksesi FCTC.

ISTIQOMATUL HAYATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Usaha Sambel Sri Agustin, Nasabah Mekaar Mendapat Pujian dari Jokowi

1 menit lalu

Usaha Sambel Sri Agustin, Nasabah Mekaar Mendapat Pujian dari Jokowi

Sri Agustin, pemilik merek sambel Wanstin yang dipuji Presiden Jokowi saat menyapa 3.000 nasabah PNM Mekaar di Tangerang Selatan, Senin, 19 Februari 2024.


Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Ini Deretan Janjinya Saat Kampanye

35 menit lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Ini Deretan Janjinya Saat Kampanye

KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang Pilpres 2024 melalui rapat pleno, Rabu, 24 April 2024.


Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

PDIP tak lagi menganggap Jokowi dan Gibran sebagai kadernya. Lantas, apa respons Jokowi dan Gibran?


Ma'ruf Amin akan Bertemu Gibran Rakabuming Raka

1 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Quran Hours 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama itu mengangkat tema Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ma'ruf Amin akan Bertemu Gibran Rakabuming Raka

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan akan bertemu Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Apa yang akan mereka bicarakan?


Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?


Selain Gibran dan Bobby Nasution, Khofifah Disebut Juga Bakal Terima Penghargaan Satyalancana

5 jam lalu

Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto Sabtu, 17 Februari 2024/dok tim media Khofifah
Selain Gibran dan Bobby Nasution, Khofifah Disebut Juga Bakal Terima Penghargaan Satyalancana

Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, mulai dari Gibran, Bobby Nasution, hingga Khofifah.


Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

8 jam lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

8 jam lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

Ketika Megawati membela sejumlah kebijakan dan langkah politik Jokowi selama dua periode.


Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

9 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Apa yang masuk dalam tindakan nepotisme dan abuse of power?