TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Indonesian Police Watch (IPW) Neta S. Pane menilai keputusan Presiden Joko Widodo mengusulkan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI merusak sistem kaderisasi organisasi Polri.
Menurut Neta, seharusnya Presiden memperhatikan jenjang karier dan kepangkatan, seperti yang diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. "Artinya, kalau Tito dijadikan Kapolri, tentu harus diperhatikan mengingat dia masih terlalu muda," ujarnya melalui pesan pendek, Rabu, 15 Juni 2016.
Presiden Jokowi sudah menyampaikan usulan mengajukan Tito Karnavian, yang sekarang menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagai satu-satunya calon Kapolri kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin.
Neta menilai pengajuan Tito mematikan jenjang organisasi di Polri karena di atasnya masih ada lima angkatan. Selain itu, masa pensiunnya masih sangat panjang. "Masih banyak senior yang jauh di atas Tito, seharusnya Tito perlu lebih dulu mendukung perwira yang senior untuk menjadi Kapolri," ucapnya.
Menurut Neta, Tito dipastikan tidak akan nyaman memimpin para seniornya apabila nanti terpilih sebagai Kapolri. "Kalaupun Tito akan menjadi Kapolri, mungkin bisa saja di masa mendatang, mengingat masa pensiunnya masih lama, yakni 2022," katanya.
Kendati demikian, Neta mengatakan tetap menghormati keputusan Presiden Jokowi mengajukan Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti, yang memasuki masa pensiun pada Juli mendatang. "Tapi, karena ini hak prerogatif Presiden, sebagai rakyat, kami mau bilang apa," tuturnya.
ABDUL AZIS
