Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Simposium 65 Tandingan, Siapa yang Hadir?

image-gnews
Konferensi Pers jelang pelaksanaan Simposium Anti PKI di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, 30 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Konferensi Pers jelang pelaksanaan Simposium Anti PKI di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, 30 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua panitia Simposium Nasional Anti Partai Komunis Indonesia (PKI) Letnan Jenderal purnawirawan Kiki Syahnakri mengatakan bahwa simposium 65 tandingan yang mereka gelar itu terbuka untuk para aktivis hak asasi manusia dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Panitia simposium ini pun mengundang panitia simposium tragedi 1965 yang dilaksanakan April lalu.

"Semua diundang. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan), Imparsial, Agus Widjojo juga. Kita lihat, mereka mau datang atau tidak," ujar Kiki saat jumpa pers di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, Senin, 30 Mei 2016.

Kiki menyebut rekomendasi yang dihasilkan Simposium 1965 sebelumnya terlalu berat sebelah. "Dulu yang dibicarakan hanya kejadian pasca 65, itu kan sebuah reaksi. Sebelumnya ada pembunuhan yang dilakukan PKI di Banyuwangi, Kanigoro (Blitar), yang di Jawa Timur," kata dia memberi latar belakang.

Saksi korban pembunuhan oleh PKI yang terjadi pada 1948, menurut dia, akan didatangkan pada simposium pada 1-2 Juli nanti. "Ini supaya berimbang."

Kiki tak ingin menyimpulkan apakah kegiatan mereka itu direstui pemerintah, namun dia mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan datang saat pembukaan. "Tim saya tadi sudah ke beliau menyerahkan berkas lengkap kegiatan ini, saya rasa akan datang," ujarnya.

Kata dia, dukungan Ryamizard bersifat formil. "Dukungan dari dia formil, ya dengan kedatangannya itu. Tak ada dukungan finansial."

Undangan juga diberikan pada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.  Pada Ahad kemarin, Luhut sudah menyatakan bahwa dirinya memang diundang, tapi belum memutuskan akan datang atau tidak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalaupun pemerintah datang atau tidak, kami tetap jalan," ujar Kiki tegas. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri terkait pelaksanaan simposium ini. "Kami sudah laporan, ya tak ada komplain, artinya merestui."

Kiki menyampaikan bahwa panitia berniat mencegah konflik horizontal yang mereka anggap bisa terjadi pasca pelaksanaan Simposium tragedi 1965 bulan lalu, yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta, Senen, Jakarta Pusat 18-19 April lalu.

Soal saksi, dia belum bisa memastikan berapa yang akan hadir. "Saya tak tahu yang bisa, pokoknya dari beberapa tempat, Jumlah lebih dari 10 orang, nanti yang akan bicara tak semua," ujar Kiki. Sebagai pelengkap, mereka akan menampilkan display foto- foto korban kekejaman PKI di masa lalu.

Setelah pelaksanaan simposium, para purnawirawan TNI dan sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam forum umat Islam, akan melakukan Apel Siaga Nasional pada 3 Juni itu. Apel itu akan dilakukan dalam rangka penolakan terhadap segala aspek yang dianggap memicu atau menandai kebangkitan PKI.

"Apel dilakukan usai shalat Jumat, di Monumen Nasional (Monas). Sebelum apel, ada 'long march' dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara," kata Kiki.

YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada warga muslim memasuki bulan suci Ramadan ini. Pesan yang disampaikan dalam video pendek ini diunggah di YouTube, Jumat dini hari, 24 April 2020. Youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.


Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Pasukan TNI juga ikut mengamankan proses penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, di Jakarta, 29 Februari 2016. TEMPO/Subekti
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.


Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Dari kiri: Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Host Ichan Loulembah, pakar hukum Bivitri Susanti dan mantan Dirjen Otda Djohermansyah Djohan dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta. Sabtu, 18 Februari 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.


YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

16 Desember 2017

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.


Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

7 Oktober 2017

Para anggota TNI mengikuti upacara peringatan hari jadi ke- 72 TNI, di lapangan Jasdam Palembang, Sumsel, 5 Oktober 2017. Peringatan HUT TNI di Palembang dimeriahkan sejumlah atraksi, pertunjukkan kolosal, serta panggung hiburan. ANTARA
Hut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen

Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini


Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

5 Oktober 2017

Tank medium Kaplan merupakan produk bersama antara FNSS (Turki) dan PT Pindad (Indonesia).Tank Kaplan dilengkapi dengan turet CMI Cockerill 3105 i dengan meriam bertekanan tinggi Cockerill 105mm. Sistem pemuatan amunisi otomatis yang canggih membuat Kapla
Ini Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon

Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.


Polisi Sita Bendera Berlogo Palu Arit di Kafe Garasi 66

29 September 2017

Warga nonton bareng (nobar) pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI di Lapangan Hiraq Lhokseumawe, Aceh (23/9) malam. Nobar pengkhianatan G30S/PKI yang diperintahkan Panglima TNI kepada jajaran TNI diseluruh daerah di Indonesia itu bertujuan mengingatkan ke
Polisi Sita Bendera Berlogo Palu Arit di Kafe Garasi 66

Meski pemiliknya menyatakan tak bertujuan menyebarkan komunisme dengan memasang bendera berlogo palu arit aparat tetap memintanya mencopot


Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

22 September 2017

Adegan film Penumpasan Penghiatan G30S/PKI. journalbali.com
Kodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah

Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.


Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

22 September 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Wiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu  

Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.


Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

19 September 2017

Film Pengkhianatan G 30 S-PKI
Sejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965  

Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.