Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Istana Tampik Kantor Pertahanan Daerah, Ini Reaksi Kemenhan

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. TEMPO/Iqbal Ichsan
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. TEMPO/Iqbal Ichsan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Djundan Eko Bintoro, enggan menanggapi respons Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait dengan pembentukan kantor pertahanan daerah. Istana merasa belum menerima pengajuan dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal rencananya itu. “Saya akan cari informasi dulu,” kata Djundan saat dihubungi Kamis, 26 Mei 2016.

Menurut Djundan, pembahasan tentang pembangunan kantor pertahanan di daerah sudah dilakukan sejak empat tahun lalu. Dasarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang yang dibuat di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjelaskan bahwa urusan pemerintahan pusat bisa dilimpahkan pada instansi vertikal di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

Adapun, instansi vertikal itu akan memiliki struktur kerja layaknya lembaga di atasnya atau dalam hal ini Kementerian Pertahanan. “Pembahasan ini sudah dilalakukan sejak empat tahun terakhir,” kata Djundan.

Baca: Kantor Pertahanan Daerah Berbeda dengan Komando Teritorial

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa rencana Kementerian Pertahanan membangun kantor pertahanan di daerah belum memenuhi prosedur. Sampai sekarang belum ada pengajuan. "Belum ada pengajuan tersebut," ujar Pramono ketika dicegat awak media di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis, 26 Mei 2016.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pramono menjelaskan, rencana Kementerian Pertahanan harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Pembangunan kantor pertahanan itu berkaitan dengan reorganisasi lembaga negara.

Baca: Istana Belum Mendapat Pengajuan Pembentukan Kantor Pertahanan Daerah

"Membentuk kantor pertahanan di daerah itu ada reorganisasinya. Reorganisasinya harus diajukan ke Menteri Pertahanan dan Reformasi Birokrasi. Seperti halnya reorganisasi TNI, reorganisasi Kepolisian, dan reorganisasi lembaga lainnya," ujarnya.

ISTMAN MP | MITRA TARIGAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pramono Anung Emoh Jawab Soal Kerenggangan Hubungan Jokowi dengan Megawati

30 November 2023

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Indo Defence Expo & Forum, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 2 November 2022. Tempo/Fajar Pebrianto
Pramono Anung Emoh Jawab Soal Kerenggangan Hubungan Jokowi dengan Megawati

Pramono Anung enggan berkomentar soal hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kian renggang.


Mensesneg Pastikan Jokowi Tak Akan Lakukan Reshuffle dalam Waktu Dekat

22 November 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (kiri) saat menyampaikan paparan pada kunjungan kerja di Balai Desa Batubulan, Gianyar, Bali, Selasa, 31 Oktober 2023. Kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Gianyar tersebut diantaranya meninjau SMK Negeri 3 Sukawati, peninjauan Pasar Bulan dan penyerahan bantuan pangan beras di Balai Desa Batubulan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Mensesneg Pastikan Jokowi Tak Akan Lakukan Reshuffle dalam Waktu Dekat

Mensesneg Pratikno memastikan Presiden Jokowi tidak akan kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.


Istana Sebut Isu Reshuffle Mahfud Md hingga Pramono Anung Hoaks

22 November 2023

Presiden Joko Widodo didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah) dan Mensesneg Pratikno (kiri) menghadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Festival budaya yang digelar di area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu bertujuan untuk membangun ekosistem budaya melalui pemajuan kebudayaan dalam rangka menyongsong IKN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Istana Sebut Isu Reshuffle Mahfud Md hingga Pramono Anung Hoaks

Istana membantah isu akan kocok ulang atau reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.


Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

25 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Abdullah Azwar Anas merupakan politikus PDIP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

Puan Maharani membantah isu kader PDIP yang jadi menteri Jokowi menarik diri. Siapa saja 5 menteri itu?


Komentar Jokowi, Luhut, hingga Erick Thohir Usai Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung

14 September 2023

Presiden Jokowi (kedua kiri) bersama sejumlah influencer duduk di dalam kereta cepat rute Jakarta-Bandung, Rabu, 13 September 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka uji coba kereta cepat. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Komentar Jokowi, Luhut, hingga Erick Thohir Usai Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komentar Presiden Jokowi, Luhut, hingga Erick Thohir usai mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung.


Jokowi Tiba di Tanah Air Usai Lawatan Dua Hari ke Cina

29 Juli 2023

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 27 Juli 2023. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jokowi Tiba di Tanah Air Usai Lawatan Dua Hari ke Cina

Selama di Cina, Jokowi menggelar serangkaian kegiatan mulai dari pertemuan bilateral dengan Xi Jinping, juga pemimpin perusahaan negeri tirai bambu.


Jokowi Minta Pembangunan Smelter Amman Mineral Industri Sesuai Target

20 Juni 2023

Setelah melarang ekspor nikel pada 1 Januari 2020, Presiden Joko Widodo akan menyetop ekspor bauksit mulai 1 Januari 2023. Larangan berikutnya akan berlaku pada konsentrat tembaga, pasir timah, dan komoditas tambang lain mulai tahun ini.
Jokowi Minta Pembangunan Smelter Amman Mineral Industri Sesuai Target

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pembangunan smelter tembaga milik PT Amman Mineral Industri bisa diselesaikan sesuai target.


Istana Minta Kementerian Kelautan Buat Aturan Detail Soal Ekspor Pasir Laut

7 Juni 2023

Presiden Joko Widodo (kedua kanan), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (ketiga kanan), Pj Bupati Buton Basiran (keempat kanan), Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia (ketiga kiri) dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (kedua kiri) meninjau pabrik Aspal Buton di Kecamatan Lawele, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/9/2022). Presiden mengecek pengembangan industri pengolahan aspal di Kabupaten Buton dan menargerkan dua tahun ke depan seluruh kebutuhan aspal secara nasional bersumber dari Pulau Buton. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.
Istana Minta Kementerian Kelautan Buat Aturan Detail Soal Ekspor Pasir Laut

Jika pasir di muara sungai dikeruk dan hanya disimpan, Pramono menyebut hal itu akan menjadi masalah baru sehingga keran ekspor pasir laut dibuka.


Istana Minta Kementerian Kelautan Bikin Aturan Detail soal Ekspor Pasir Laut

7 Juni 2023

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama (kiri-kanan) Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Hubungan Luar Negeri Edy Putra Irawady, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi memberikan keterangan kepada wartawan terkait Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut didorong oleh tingginya permintaan reklamasi di dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Istana Minta Kementerian Kelautan Bikin Aturan Detail soal Ekspor Pasir Laut

Ada tudingan alasan pemerintah membuka ekspor pasir laut mengada-ada dan terkesan tidak jujur.


Gara-gara ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Konsumsi di Acara Kemenhub Dibawa Pulang

24 Maret 2023

Pejalan kaki melintas di depan Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020.Pasca instruksi Presiden RI agar PNS atau Aparatur Sipil Negara bekerja dari rumah, gedung Kemenhub terpantau sepi. TEMPO/Muhammad Hidayat
Gara-gara ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Konsumsi di Acara Kemenhub Dibawa Pulang

Konsumsi untuk peserta acara Kementerian Perhubungan terpaksa tidak diperkenankan dimakan di tempat karena ASN dilarang buka puasa bersama.