Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Penyiaran Ragukan Evaluasi KPI pada Televisi Swasta

image-gnews
Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi
Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Gabungan akademisi dan pengiat masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) meragukan hasil evaluasi dengar pendapat  terhadap 10 televisi swasta Indonesia. Evaluasi yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ini merupakan agenda 10 tahun untuk menentukan perpanjangan izin penyiaran pada Oktober 2016.

"Kami kecewa karena KPI tidak melakukan kerjanya dengan benar-benar," kata akademisi Universitas Indonesia sekaligus anggota Koalisi Reformasi Penyiaran Ade Armando dalam konferensi pers di Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu 25 Mei 2016.

Menurut Ade evaluasi terhadap 10 stasiun televisi, yakni ANTV, Global TV, Indosiar, Metro TV, MNCTV, RCTI, SCTV, Trans7, dan TVOne dilakukan secara normatif dan sekadar formalitas semata. "Kualitas pertanyaan yang diajukan komisioner tidak bermutu dan tidak substansial," kata Ade.

Evaluasi yang berlangsung pada 10-17 Mei lalu di kantor KPI mengundang perwakilan setiap stasiun televisi dan mewawancarai mereka sesuai proposal laporan yang telah diajukan. Laporan kemudian dikumpulkan menjadi sebuah dokumen setebal 500 halaman dengan sistematika dan parameter penilaian yang beragam.

Koalisi Reformasi Penyiaran menyampaikan sembilan kritik kinerja KPI, antara lain  tajam rendahnya kualitas evaluasi yang telah dilakukan. Koalisi juga menilai KPI lalai tidak menyertakan daftar pelanggaran yang dilakukan televisi swasta dan masukan dari uji publik dalam evaluasi mereka.

"Akan lebih bermakna bila mereka melampirkan surat teguran yang sudah mereka terima dari KPI. Tapi dalam laporan ini sama sekali tidak di singgung," kata anggota Koalisi yang juga Ketua Yayasan Pengembangan Media Anak, Bobby Guntarto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Laporan yang sudah mengalami revisi ketiga ini diharap tidak menjadi referensi final KPI dalam mengambil keputusan pada 10 Oktober 2016. Guntarto juga berharap kepatuhan pada Sistem Siaran Jaringan (SSJ) setiap lembaga penyiaran akan dikaji ulang, terutama mengenai iklan bernuansa partai politik di stasiun-stasiun tertentu.

"Mereka mengatakan iklan itu berbayar, maka tidak bermasalah. Padahal jadinya stasiun itu digunakan untuk kepentingan partai atau golongan," kata Guntarto.

Heychael dari lembaga Remotivi menambahkan rasa kecewanya terhadap  KPI yang dinilai menghambat pendidikan masyarakat. Menurutnya momen tersebut seharusnya digunakan untuk meluruskan tayangan televisi yang tidak bermutu. "EDP (evaluasi dengar pendapat) menyia-nyiakan anggaran negara dan kesempatan kita melakukan perubahan," katanya.

TENE HANDIYANTONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB

28 hari lalu

Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia


Antisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye

9 Januari 2024

Ilustrasi hoaks atau fake news. Shutterstock
Antisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye

KPI DKI Jakarta bakal menyosialisasikan penayangan iklan kampanye ke lembaga penyiaran lokal. Apa tujuannya?


Pegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram

8 Juni 2023

Ilustrasi Ganja. Getty Images
Pegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram

Polres Metro Tangerang mengungkap transaksi narkoba jenis ganja lewat Instagram. Diduga libatkan pegawai KPI.


Hari Televisi Sedunia, Serba-serbi dalam Sejarah Pertelevisian

21 November 2022

Ilustrasi tv analog. Shutterstock
Hari Televisi Sedunia, Serba-serbi dalam Sejarah Pertelevisian

Penetapan Hari Televisi Sedunia juga menjadi momentum ketika para pemimpin PBB menyadari peran televisi dalam memfokuskan perhatian publi


DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

19 Mei 2022

Anggota Komisi I DPR RI Kresna Dewanata Phrosakh. Foto: Dok/Man
DPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan

Setiap calon Anggota KPI harus memiliki visi dan misi yang jelas.


Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

7 Maret 2022

Gedung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Jakarta, Rabu 8 September 2021. TEMPO/Subekti.
Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri

Korban pelecehan seksual dan perundungan di KPI mempertanyakan nasib penanganan kasusnya di Polres Metro Jakarta Pusat yang jalan di tempat.


Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

5 Maret 2022

Pelawak Kabul Basuki alias Tessy. (YouTube/MAIA ALELDUL TV)
Cerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi

Tessy kehilangan pekerjaannya di layar kaca selama enam tahun setelah dicekal oleh KPI karena memakai pakaian perempuan.


Komnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI

2 Oktober 2021

Gedung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Jakarta, Rabu 8 September 2021. TEMPO/Subekti.
Komnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI

Komisioner Komnas Perempuan mengatakan MS merasa perlu melapor ke lembaganya lantaran perundungan di KPI berdampak ke istri dan ibunya.


Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker

23 September 2021

Ilustrasi pelecehan seksual korban laki-laki. Shutterstock
Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker

Kasus pelecehan seksual seperti yang dialami MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, mengundang perhatian publik luas beberapa waktu lalu.


Jangan Anggap Sepele, 9 Gejala Trauma Pada Pria Korban Pelecehan Seksual

2 September 2021

Ilustrasi Pria Stres (pixabay.com)
Jangan Anggap Sepele, 9 Gejala Trauma Pada Pria Korban Pelecehan Seksual

Terbaru meruak kabar dugaan pelecehan seksual pada seorang pegawai pria di Komisi Penyiaran Indonesia oleh sejumlah rekan kerjanya.