Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sindir Reklamasi, Mega: Pulau Tak Boleh Jadi Milik Pribadi

image-gnews
Megawati dalam acara peluncuran bukunya yang bertajuk
Megawati dalam acara peluncuran bukunya yang bertajuk "Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis & Tertawa Bersama Rakyat" di gedung Arsip Nasional, Jakarta, 23 Maret 2016. Megawati merupakan presiden RI kelima dan sekaligus menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung masalah reklamasi dan isu lingkungan yang tengah hangat menjadi sorotan media. Menurut Megawati, kelestarian lingkungan menjadi harga mati bagi keberlangsungan hidup umat manusia di seluruh dunia.

"Pemahaman terhadap masalah lingkungan menjadi suatu yang wajib layaknya wawasan kebangsaan yang harus selalu dianut pemimpin masa depan negeri ini," ucap Megawati dalam orasi ilmiahnya di acara pengukuhan gelar doktor honoris causa bidang ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu, 25 Mei 2016.

BACA: Megawati Akui Kalah dari Bung Karno Soal Honoris Causa

Menurut Presiden RI kelima itu, masalah reklamasi menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan pemerintah saat ini. Mega mengimbau pemerintah lebih serius menyelesaikan masalah kisruh reklamasi. "Makanya saya mendorong persoalan lingkungan di dalam negeri segera dibenahi mencakup semua undang-undang terkait dengan lingkungan."

"Lahirnya Undang-Undang Penataan Ruang memiliki implementasi yang harus sejalan dengan undang-undang yang mengatur wilayah perairan," ujarnya. "Ke depan, tidak boleh terjadi lagi konflik kepemilikan lahan, termasuk persoalan reklamasi."

BACA: Ini Alasan Megawati Selamatkan Pulau Nipah

Putri Presiden RI pertama, Sukarno, itu pun menuturkan penguatan hukum sebagai landasan negara Indonesia harus semakin berani dan tegas bagi siapa saja yang melanggar ataupun mengeksploitasi alam yang berdampak pada rusaknya lingkungan. Mega mengaku akan terus memperjuangkan dan mendorong kebijakan politik yang ramah lingkungan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sudah saatnya, kata dia, paradigma politik ekonomi yang bisa memanfaatkan secara bijak kekayaan alam dikedepankan, termasuk pemanfaatan kekayaan hayati di Tanah Air. "Sejak dulu, saya selalu berjuang dan mengkritisi pulau-pulau itu diperjualbelikan. Tidak boleh yang namanya pulau itu menjadi eksklusif milik pribadi. Pulau-pulau itu kedaulatan bangsa dan pemiliknya semua rakyat Indonesia. Itulah perintah konstitusi yang harus selalu kita jaga," ucapnya.

BACA: Megawati Ungkap Kisah di Balik Diplomasi Lenso

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menuturkan hal yang sejalan dengan apa yang diutarakan Megawati dalam upaya mengkritisi masalah isu lingkungan itu. Menurut Rieke, sudah saatnya pemerintah Indonesia lebih peduli terhadap lingkungan alamnya. Musababnya, ujar dia, ketika alam di Indonesia hancur, yang kena imbas bukan hanya Indonesia, melainkan seluruh penjuru dunia.

"Masalah pembalakan liar yang harus dihentikan sampai reklamasi yang juga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lalu masalah perubahan iklim, bagaimana tadi dikatakan bahwa Indonesia harus terlibat secara aktif dalam kesadaran nasional untuk kita kemudian melakukan gerakan solidaritas internal dalam mengatasi perubahan iklim," katanya kepada Tempo seusai acara.

AMINUDIN A.S.

BACA JUGA
Heboh Polwan Cantik Dianiaya Polisi di Hotel, Ada Perkosaan?
'Megawati Bukan Presiden Terbaik Dunia, tapi Presiden Wanita Terbaik di Negeri Ini'

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Telkom Raih Empat Penghargaan di BCOMSS 2024

6 hari lalu

Telkom Raih Empat Penghargaan di BCOMSS 2024

Telkom tidak hanya fokus pada strategi reaktif untuk menurunkan krisis, namun juga proaktif dalam memastikan informasi diperoleh dengan cepat oleh masyarakat.


Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

7 hari lalu

Kawanan monyet ekor panjang yang memasuki kawasan permukiman di Kota Bandung. Cuplikan video netizen
Monyet Ekor Panjang Berkeliaran di Bandung, Pakar ITB: Akibat Habitat Rusak dan Perburuan

Pakar ITB menengarai kemunculan monyet ekor panjang di Bandung akibat kerusakan habitat asli. Populasi mamalia itu juga tergerus karena perburuan.


Pegadaian Raih 3 Penghargaan di Ajang PRIA 2024

8 hari lalu

Pegadaian Raih 3 Penghargaan di Ajang PRIA 2024

Penghargaan diberikan kepada korporasi, kementerian, pemerintahan, maupun lembaga di seluruh Indonesia.


Kapolda Lampung Jelaskan Tak Beri Penghargaan kepada AKP Andri Gustami Setelah Gagalkan Penyelundupan Narkoba hingga Akhirnya Gabung Jaringan Fredy Pratama

9 hari lalu

Terdakwa mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Andri Gustami (tengah) berjalan seusai sidang putusan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Lampung, Kamis 29 Februari 2024. Andri Gustami divonis hukuman mati oleh majelis hakim karena terbukti meloloskan pengiriman 150 kg narkotika jenis sabu-sabu dan 2.000 pil ekstasi dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. ANTARA FOTO/Ardiansyah
Kapolda Lampung Jelaskan Tak Beri Penghargaan kepada AKP Andri Gustami Setelah Gagalkan Penyelundupan Narkoba hingga Akhirnya Gabung Jaringan Fredy Pratama

AKP Andri Gustami ditangkap dan dihukum mati setelah terungkap membantu meloloskan narkoba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung.


Kapolda Lampung Jelaskan Mengapa AKP Andri Gustami yang Divonis Mati Belum Dapat Penghargaan

10 hari lalu

AKP Andri Gustami. Foto: Istimewa
Kapolda Lampung Jelaskan Mengapa AKP Andri Gustami yang Divonis Mati Belum Dapat Penghargaan

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika membenarkan AKP Andri Gustami pernah mengajukan permohonan penghargaan


PNM Terima Award di Ajang BCOMSS 2024

10 hari lalu

PNM Terima Award di Ajang BCOMSS 2024

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menerima Award Top Contributor BUMN For Communications di ajang BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS).


Pegadaian Menang Dua Kategori di BCOMSS 2024

10 hari lalu

Pegadaian Menang Dua Kategori di BCOMSS 2024

PT Pegadaian memenangkan kategori Top Contributor BUMN For Sustainability dan Gold Winner untuk kategori BUMN Local Heroes.


Kabupaten Agam Raih Penghargaan Adipura

14 hari lalu

Kabupaten Agam Raih Penghargaan Adipura

Kabupaten Agam meraih penghargaan Adipura untuk kedua kalinya. Penghargaan ini diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, berkat komitmen Kabupaten Agam dalam menjaga lingkungan.


Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

15 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi dengan pengunjung di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. ANTARA/Budi Candra Setya
Serba-serbi Monyet Ekor Panjang, Mengapa Bertindak Agresif ke Manusia?

Macaca Fascicularis atau di Indonesia lebih dikenal monyet ekor panjang kerap bertindak agresif pada manusia, apa sebabnya?


Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

15 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
Kawanan Monyet Ekor Panjang Masuk Pemukiman Warga Kota Bandung, Pertanda Apa?

Monyet turun gunung, termasuk monyet ekor panjang ini disebut-sebut menjadi pertanda akan terjadi suatu peristiwa, apa itu?