Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pegawai Honorer K-2 Mengadu ke Ombudsman RI  

Editor

Pruwanto

image-gnews
Laode Ida. TEMPO/Imam Sukamto
Laode Ida. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan pegawai negeri berstatus honorer kategori 2 atau tak memenuhi kualifikasi sarjana strata 1 (S-1) mengadukan persoalan tak diangkatnya mereka sebagai pegawai negeri ke Ombudsman RI. Mereka yang mengatasnamakan Gerakan Honorer Kategori 2 Indonesia Bersatu beranggapan adanya kecurangan dalam tes penerimaan calon pegawai negeri.

"Ada beberapa teman kami yang membayar tapi tidak lulus, mereka jujur kepada kami," kata Humas dan Keorganisasian gerakan itu, Suko Aji Reno, di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Mei 2016. Suko Aji mengatakan, ada penundaan pengumuman penerimaan sebanyak tujuh kali dan nilai mereka tak dipublikasikan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR pada 20 Januari 2016, menyatakan pengangkatan bertahap pegawai negeri yang kebanyakan guru itu batal karena payung hukum dan anggaran yang tak memungkinkan. Ketika demonstrasi pegawai honorer 15 September tahun lalu, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Pemerintahan DPR juga menyatakan akan mengangkat secara bertahap menjadi calon pegawai negeri dan menuntaskan persoalan 440 pegawai honorer tersebut.

"Kami prihatin atas sikap Menteri yang berubah-ubah. Padahal ini permasalahan serius menurut kami, 440 ribu honorer K-2 yang tersisa," kata Suko Aji. Dia mengatakan pegawai honorer K-2 minimal sudah mengabdi selama 14 tahun.

Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan La Ode Ida membenarkan adanya indikasi transaksi dalam pengangkatan pegawai negeri honorer tersebut. "Bukti-bukti transfer sudah tidak asing bagi kami. Sudah ada investigasi khusus tentang penerimaan CPNS itu," kata La Ode.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para perwakilan honorer K-2 merasa keberatan terhadap status guru bantu yang mendapat sertifikasi dan tunjangan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

Rabu depan, 1 Juni 2016, Ombudsman akan membuka forum guna mengklarifikasi berbagai pernyataan dari guru honorer itu. Perwakilan GHK 2-IB akan dipertemukan dengan perwakilan Kementerian PAN dan RB, Komisi II DPR, Sekretariat Negara, Staf Kepresidenan, dan Badan Kepegawaian Negara. "Kami harus segera menyelesaikan ini," kata Laode.

AKMAL IHSAN | PRU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari Guru Sedunia, Berikut 9 Fakta Menarik Guru di Seluruh Dunia

6 Oktober 2023

Ilustrasi guru. shutterstock.com
Hari Guru Sedunia, Berikut 9 Fakta Menarik Guru di Seluruh Dunia

Data UNESCO di Hari Guru Sedunia, dunia membutuhkan 69 juta guru untuk mencapai tujuan penyediaan pendidikan dasar dan menengah universal di 2030.


Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI

27 Agustus 2023

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI

Latar belakang pelaporan itu berkaitan dengan adanya kejanggalan dalam tahapan seleksi anggota Bawaslu Kota Solo.


Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

4 Agustus 2023

Ilustrasi mengelola keuangan. Shutterstock
Orang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.


Ombudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman

30 Juli 2023

Pekerja melintas disamping proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Ombudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman

Ombudsman kemudian menyarankan agar pemerintah lebih memperjelas semua wilayah IKN sebelum ibu kota baru ini terbentuk.


Ombudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat

14 Februari 2023

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto
Ombudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat

Jajak pendapat Komisi Ombudsman menunjukkan, 90 persen responden menyatakan setuju dengan pemberian insentif kendaraan listrik bagi konsumen.


Ombudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah

29 Desember 2021

Suasana pelayanan publik pada hari pertama masuk bekerja usai libur lebaran di Kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Sejumlah kantor pemerintahan dan swasta kembali beroperasional setelah libur Lebaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ombudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah

Acara Ombudsman ini dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.


Cegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan

30 November 2021

Logo Ombudsman RI. indonesia.go.id
Cegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan

Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pembentukan tim pengawas gabungan untuk mencegah adanya penyelewengan dari program pupuk bersubsidi.


Kesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh

1 Oktober 2021

Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Peserta aksi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini dinilai memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA/M Risyal Hidayat
Kesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh

Novel Baswedan dkk per 30 September tak lagi sebagai pegawai KPK. Ia mengatakan sedih, bukan karena dirinya diberhentikan pimpinan KPK.


Ombudsman Sarankan Lansia di DKI Daftar Vaksinasi Covid-19 Lewat RT, Sebab..

8 Maret 2021

Orang lanjut usia bersiap menjalani vaksinasi Covid-19 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BPPK) Jakarta, Jumat, 5 Maret 2021. Vaksinasi Covid-19 untuk lansia digelar Kementerian Kesehatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tempo/Nurdiansah
Ombudsman Sarankan Lansia di DKI Daftar Vaksinasi Covid-19 Lewat RT, Sebab..

Teguh mengatakan sampai hari ini banyak menerima keluhan para lansia tak bisa vaksinasi Covid-19 setelah mendaftar online lewat situs Kemenkes.


Alvin Lie Sebut Alasan Kemenkumham Soal Harun Masiku Tak Rasional

20 Februari 2020

(Kiri-kanan) Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mengelar konferensi pers usai mengelar pertemuan membahas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu 29 Agustus 2019. Tempo/Dias Prasongko
Alvin Lie Sebut Alasan Kemenkumham Soal Harun Masiku Tak Rasional

Anggota Ombudsman Alvien Lie mengatakan alasan Kemenkumham soal kepulangan Harun Masiku tak masuk akal.