TEMPO.CO, Surabaya- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan penggunaan sistem e-Governance dapat menghemat anggaran puluhan hingga ratusan juta rupiah. “Awalnya itu dapat menghemat 300 juta,” ujar Risma di Balai Kota Surabaya, Selasa 24 Mei 2016.
E-Governance adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan. Di Surabaya, sistem ini sudah digagas oleh Risma sejak awal pemerintahannya, yakni sekitar 2003.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhamad Syarif mengatakan semua sistem dan softwareatau piranti lunak sistem e-governance akan ditawarkan kepada pemerintah kabupaten dan kota, terutama bagi bupati dan wali kota yang baru terpilih. KPK membentuk tim khusus untuk menawarkan sistem itu kepada pemerintah daerah di Indonesia. “Beberapa bupati dan gubernur sudah datang, dan kami akan fokus itu,” tuturnya.
Laode berujar dia menyarankan pemerintah daerah yang tertarik sistem e-government untuk berkunjung ke Kota Surabaya. Tujuannya, supaya mereka melihat Surabaya bisa menjalankan sistem ini.
Laode menargetkan sistem itu bisa diterapkan di sembilan provinsi yang menjadi proyek percontohan KPK dalam pencegahan korupsi. Sembilan provinsi itu diantaranya Sumatera utara, Riau, Banten, dan Papua Barat. “Alasan memilih sembilan provinsi itu karena dulu banyak kasus korupsinya,” ujarnya.
Adapun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta pemerintah kabupatan dan kota mengunjungi Pemerintah Kota Surabaya untuk belajar soal e-governance, Selasa, 24 Mei 2016.
Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi mengatakan Risma sudah menjelaskan secara detail e-Governance itu, yang isinya terdiri dari berbagai macam sistem, seperti e-Budgeting, e-Project, e-Delivery, dan e-Musrenbang dan sistem lainnya.
Dari kunjungannya itu, Erry mengaku memperoleh banyak pelajaran. Oleh karena itu, Erry berharap kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk mempelajari sistem itu. “Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya,” ujarnya.
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Surabaya telah ditandatangani oleh kedua belahpihak. Bahkan, penandatanganan kerjasama itu disaksikan oleh Wakil Pimpinan KPK Laode Muhamad Syarif.
MOHAMMAD SYARRAFAH
