TEMPO.CO, Jakarta - Pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara menyedot biaya sekitar Rp 9,2 triliun. Dana itu telah dialokasikan pemerintah dalam anggaran 2016 serta tersebar di 23 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang dianggarkan khusus untuk daerah perbatasan.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Triyono mengatakan dana itu dipakai untuk membiayai 5.929 paket pekerjaan proyek pembangunan di daerah perbatasan. “Jumlah ini memang meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang jumlahnya hanya Rp 3 triliun,” ucap Triyono di Jakarta pada Kamis, 19 Mei 2016.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam pembangunan perbatasan ini. Lewat program Guru Garis Depan (GGD), kementerian ini mengirim 7.000 guru ke daerah perbatasan.
Ada juga program Kementerian Kesehatan yang dikenal dengan Nusantara Sehat. Kementerian ini akan mengirim 915 tenaga medis dan paramedis di kawasan perbatasan, tertinggal, dan terpencil. BNPP sendiri bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas sedang menyusun program dana alokasi khusus (DAK) afirmasi bidang infrastruktur perbatasan untuk tahun berikutnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga Kepala BNPP berharap anggaran sebesar itu dapat mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. “Ini seusai dengan program Nawacita pemerintah Jokowi-JK soal pembangunan yang merata,” ujar Tjahjo.
Dari Pontianak, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan hendaknya memperhatikan kearifan lokal. "Jangan sampai melupakan penduduk setempat yang selama ini mau makan apa saja yang tersedia di alam sekitar mereka tinggal," tutur Gatot saat melakukan kunjungan kerjanya di Pontianak, Kamis, 19 Mei 2016.
Gatot berpesan, jangan sampai tiba-tiba kawasan mereka dijadikan perkebunan. Keputusan perubahan ini harus melibatkan penduduk setempat. Untuk pembangunan infrastruktur, TNI terlibat aktif di sejumlah kawasan di Kalimantan, seperti dalam proyek jalan paralel perbatasan Kalimantan Barat-Serawak, Malaysia, yang dikerjakan personel Zeni Konstruksi (Zikon) dan Seno Tempur (Zipur) Kodam XII/Tanjungpura.
Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengapresiasi keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam pembangunan jalan ini. "Ini jalan patroli perbatasan. Jaraknya 100 meter dengan patok dan batas Malaysia. Untuk keperluan keamanan dan lainnya cukup enak," kata Cornelis, seperti dikutip dari Antara.
Kalimantan Barat mendapat alokasi jalan perbatasan sepanjang 135,63 kilometer. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengerjakan program tersebut dengan menerjunkan Batalion Zikon (Yonzikon) 11 Jakarta serta Yonzikon 13, Yonzipur 2, dan Yonzipur 3 Kodam III/Siliwangi dengan total 334 personel.
LUCKY IKHTIAR RAMADHAN | ANTARA
