TEMPO.CO, Nusa Dua - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, curiga ada politik uang dalam penyebutan Setya Novanto. Pengucapan itu dilakukan oleh 14 DPD dan 1 organisasi sayap saat menjawab laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.
Menurut dia, momen penyebutan nama itu bertepatan dengan beredarnya pesan pendek yang berisi iming-iming imbalan Rp 3 miliar bagi pemilik suara yang menyatakan dukungan kepada Setya. "Komite etik harus menindak," kata dia, Senin, 16 Mei 2016.
Ketua Generasi Muda Partai Golkar ini melanjutkan, pernyataan dukungan itu juga merupakan upaya menggiring pemilihan ketua umum melalui sistem aklamasi. Apalagi, kata dia, DPD I itu juga akan mempengaruhi DPD II.
Sebelumnya, ada 14 DPD dan 1 organisasi sayap yang mendukung Setya. Mereka adalah DPD I NTB, Kepulauan Riau, Nusa Tengara Timur, Bali, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua Barat, Banten, Jambi, serta Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong.
Tim sukses Ade Komarudin, Firman Soebagyo, juga mencurigai adanya tawaran duit tersebut. "Tapi saya tidak bisa membuktikan karena dapat pesan serupa," katanya. "Kader Golkar harus memilih dengan hati nurani."
Selain itu, ucap Firman, sebelum DPD menyebutkan dukungan suara, mereka kumpul terlebih dulu. Ahmadi Noor Supit, tim sukses Ade, mengatakan pertemuan itu terjadi di daerah Nusa Dua sekitar pukul 01.00 Wita seusai agenda tanggapan atas laporan Aburizal diskors oleh agenda sidang.
Supit mengatakan, dalam pertemuan itu ia diiming-imingi jabatan. Namun dia tidak mau menjelaskan ihwal adanya tawaran uang. "Barangkali selama ini terjadi begitu," katanya.
Ketua DPD I Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, membenarkan pertemuan tersebut. Menurut Ridwan, dia bersama sekitar 17 DPD I itu hanya minum kopi di Hotel Grand Hyatt. Dia membantah adanya politik uang. "Enggak ada," ujarnya.
Dalam pertemuan di tempat Setya menginap tersebut, hadir pula Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. "Dia mampir," kata Ridwan. Idrus membantah pertemuan itu. "Enggak ada."
Tim sukses Airlangga Hartarto, Chairuman Harahap, mengatakan dengan adanya “pesan pendek Rp 3 miliar” itu, berarti sudah ada instruksi terhadap pemilik suara. "Secara moral, tidak benar," katanya.
Adapun Aburizal menyerahkan masalah politik uang ini kepada Komite Etik Munaslub. Namun, dia mengatakan, Komite Etik yang menerima banyak laporan terkait dengan politik uang itu tidak menerima buktinya.
HUSSEIN ABRI YUSUF
