Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Umum Muhammadiyah: Perlu Dialog Lagi dengan Korban 65

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Ketua Umum PP Muhammadyah periode 2015-2020, Haedar Nashir saat wawancara dengan wartawan usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Muhammadyah pada Muktamar ke-47 di Makassar. TEMPO/Muhammad Yunus
Ketua Umum PP Muhammadyah periode 2015-2020, Haedar Nashir saat wawancara dengan wartawan usai ditetapkan sebagai Ketua Umum Muhammadyah pada Muktamar ke-47 di Makassar. TEMPO/Muhammad Yunus
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan Muhammadiyah berharap perlu ada dialog kembali dalam Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta pada 18-19 April lalu. "Jangan formulasi hasil karena terjadi tarik menarik," kata Haedar seusai pembukaan Temu Jaringan Saudagar Muhammadiyah di Hotel Sahid Rich Yogyakarta, Sabtu, 14 Mei 2016.

Menurut Haedar, sejumlah kalangan perlu bicara masa lampau. Di antaranya Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pemerintah, kalangan legislatif, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil. Haedar juga mengiyakan ketika ditanya perlunya dialog dengan korban 65. Dialog itu, kata Haedar menjadi bahan untuk refleksi semua kalangan.

Haedar juga menjawab ihwal maraknya pembubaran diskusi maupun pemberangusan kebebasan berekspresi menjelang 21 Mei, peringatan 18 tahun reformasi 1998. Menurut dia, perlu konsensus nasional yang baru antar elemen bangsa yang ikut memperjuangkan reformasi.

Konsensus yang dimaksud Haedar adalah pemerintah perlu punya standar regulasi soal artikulasi kebebasan berekspresi. Di negara yang plural seperti Indonesia, mereka yang punya pandangan garis keras merasa berada dalam iklim demokrasi. Begitu pula sebaliknya dengan kalangan lainnya.

Kalangan yang memperjuangkan reformasi perlu bertemu untuk mereformulasi Indonesia ke depan dengan melihat perkembangan demokrasi, penegakan hal asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Mereka perlu mendengar masukan ahli hukum, tata negara, dan masyarakat sipil. Perlu konsolidasi dalam hal demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan masyarakat sipil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Isu yang krusial segera dibahas, kata Haedar adalah artikulasi kebebasan yang muncul dari beragam kelompok. Dia menyebut ada kelompok yang serba ke kanan dan serba kiri. Mereka semua menyatakan bagian dari Indonesia. Haedar berpendapat perlu mencari titik temu untuk artikulasi kebebasan dengan prinsip demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan sesuai nilai-nilai Pancasila.

Menurut dia, Indonesia perlu menyiapkan peta jalan untuk tahapan-tahapan menjadi negara maju. Jika tidak segera disiapkan, maka Indonesia akan stagnan. Ia melihat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla punya etos baru melakukan reformasi, di antaranya birokrasi dan kesejahteraan langsung ke masyarakat. "Semuanya perlu dialog antar-komponen bangsa. Kalau tidak ada dialog akan kontraproduktif," kata Haedar.

SHINTA MAHARANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

1 hari lalu

Ilustrasi persiapan Lebaran Ketupat atau Lebaran Syawal. ANTARA/Siswowidodo
Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memprediksi Lebaran jatuh pada Rabu, 10 April 2024, sama dengan yang telah ditetapkan Muhammadiyah


PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

5 hari lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya berjabat tangan usai menggelar pertemuan di Kantor PBNU Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

KPU menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024. Begini tanggapan PBNU dan PP Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia.


Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

6 hari lalu

Batik Ecoprint dari Kampung Brontokusuman Karangkajen Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

Kampung Karangkajen Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dikenalkan sebagai Kampung Religius jelang Ramadhan atau awal Maret 2024 ini.


Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

6 hari lalu

Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

PBNU mengajak semua pihak bersatu lagi dan Muhammadiyah mengajak masyarakat legawa menerima hasil Pemilu 2024.


Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

7 hari lalu

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama. Foto: Canva
Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

11 hari lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

12 hari lalu

(ki-ka) Pengurus Formas LKSA - PSAA, Jasra Putra bersama pengurus Panti Asuhan Dapur Yatim Baleendah, Devi Susiana dan Komisioner KPAI, Rita Pranawati menjelaskan foto-foto terkait penyergapan panti oleh Densus 88 Anti Teror saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta, 19 Januari 2016. TEMPO/Amston Probel
Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

KPAI mengimbau pelbagai lembaga keagamaan, seperti pesantren, lembaga zakat, dan ormas Islam, membantu mengarahkan kegiatan anak selama Ramadan.


Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Digugat, Ketum PP Muhammadiyah: MK Harus Berani Transparan dan Jujur

14 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Digugat, Ketum PP Muhammadiyah: MK Harus Berani Transparan dan Jujur

Pada proses menjelang Pemilu 2024, di kalangan masyarakat telah muncul ketidakpercayaan atau distrust pada lembaga-lembaga tinggi negara, seperti MK.


Abdul Mu'ti: Masjid Muhammadiyah Saat Tarawih Tak Gunakan Pengeras Suara Luar

17 hari lalu

Warga Muhammadiyah melaksanakan salat Tarawih pertama di Masjid Jami Al Huda Muhammadiyah, Tebet Timur, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Abdul Mu'ti: Masjid Muhammadiyah Saat Tarawih Tak Gunakan Pengeras Suara Luar

Abdul mengatakan, sudah sejak awal di Masjid Muhammadiyah, tidak ada Tarawih dan Tadarus dengan pengeras suara luar.


Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1445 H Pada Selasa, 12 Maret 2024, Ini Poin-poinnya

18 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang hasil Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1445 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1445 H Pada Selasa, 12 Maret 2024, Ini Poin-poinnya

Pemerintah menetapkan awal puasa Ramadan 1445 Hijriah pada Selasa, 12 Maret 2024. Apa saja alasan Menteri Agama Yaqut dalam sidang Isbat?