Hidupkan PMP, Cara Tuban Sosialisasikan Anti-PKI  

Jum'at, 13 Mei 2016 | 17:48 WIB
Hidupkan PMP, Cara Tuban Sosialisasikan Anti-PKI  
Polisi berjaga saat massa Front Pancasila melakukan aksi demo menolak diselenggarakan Simposium Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Front Pancasila menilai simposium dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan legitimasi bahwa PKI adalah sebagai korban pelanggaran HAM. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Tuban - Sosialisasi gerakan anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dilakukan hingga ke desa-desa dalam sepekan ini. Sasarannya, agar aparat di pemerintahan desa tanggap akan adanya bahaya laten PKI.

Di Kecamatan Parengan, salah satu kecamatan di Tuban, digelar rapat koordinasi antar-aparat desa dan kecamatan, dua hari lalu. Materinya berjudul ”Penanggulangan Bahaya Laten Komunisme G30SPKI”. Rapat dihadiri oleh pejabat musyawarah kecamatan, para kiai, kepala desa, dan guru.

Menurut Camat Parengan Didik Purwanto, rapat koordinasi sengaja digelar di daerahnya dengan beberapa alasan. Pertama, di Kabupaten Tuban ada dua kecamatan, yaitu Parengan dan Semanding. Dua kecamatan ini pada era 1960-an pernah menjadi basis gerakan PKI. Di daerah ini juga terdapat dua kuburan massal yang berada di Kampung Sukoharjo. ”Tentunya kami mewaspadai gerakan ini agar tidak berkembang lagi,” ujar Didik kepada Tempo, Jumat, 13 Mei 2016.

Hasil rapat mengusulkan Bupati Tuban meminta Dinas Pendidikan menghidupkan kembali mata pelajaran pendidikan moral pancasila (PMP) dan pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB). Pelajaran tersebut diusulkan dari Kecamatan Parengan untuk diteruskan ke Kabupaten Tuban. ”Kami berharap pelajaran itu masuk kurikulum lagi,” ujar dia.

Kantor Kecamatan Parengan juga menginstruksikan seluruh kepala desa mewaspadai munculnya simbol-simbol komunis. Seperti gambar palu-arit yang dipasang di pelbagai tempat, seperti di pakaian berupa kaus, rumah penduduk, serta bendera. Jika ditemukan gambar aksesori partai terlarang, pihak Kecamatan Parengan, dan dibantu polisi dan TNI, akan menindak tegas pemiliknya. ”Kami berkomitmen NKRI,” katanya.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Tuban, Teguh Setyo Budi, mengatakan secara formal tidak ada instruksi dari pemerintah pusat terkait dengan sosialisasi bahaya laten komunisme. Kegiatan yang berada di Kecamatan Parengan bersifat inisiatif dan itu positif. ”Pemerintah Tuban mendukung,” ujar dia kepada Tempo, Jumat, 13 Mei 2016.

Teguh mengatakan, masyarakat di Kabupaten Tuban sudah tanggap dan menolak gerakan yang melawan pemerintah. Apalagi di kabupaten ini jumlah pondok pesantrennya cukup banyak. Dari 20 kecamatan di kabupaten ini, ada dua hingga lima pondok pesantren. Menurut Teguh, masyarakat tentunya sangat reaktif jika ada gerakan makar. ”Kami mendukung kegiatan di Kecamatan Parengan,” ujar dia.

SUJATMIKO

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan