TEMPO.CO, Mataram - World Bank akan meluncurkan Project Greenback 2.0 untuk keperluan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Lombok Timur mulai 25 Mei 2016. Greenback bertujuan meningkatkan efisiensi pasar remitansi TKI dari luar negeri. Setiap tahun, tercatat US$ 400 miliar masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Peluncuran Greenback 2.0 disampaikan tim World Bank bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat (NTB) Yusri dan Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia NTB Prijono sewaktu menemui Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, Kamis, 12 Mei 2016. ”Remitansi ini sumber pendapatan keluarga dan nasional,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Yusron Hadi, yang mendampingi Gubernur Muhammad Zainul.
Menurut dia, tingginya biaya transaksi dan ketidakefisienan lain sering menjadi masalah dan menimbulkan dampak negatif pada pekerja migran dan keluarga mereka. Proyek ini diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar remitansi yang transparan dan efisien. Selain itu, diharapkan dapat mengedukasi pekerja migran dan keluarganya mengenai akses layanan keuangan yang lebih baik sehingga pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan mereka.
Lokasi pertama Greenback akan terfokus pada sisi penerima remitansi di NTB, yang mencakup Kabupaten Lombok Timur. Rencananya, implementasi proyek ini akan menggunakan pendekatan inovatif, dengan memberi penjelasan kepada masyarakat di desa terpilih tentang keunggulan memiliki akun sendiri dan upaya memanfaatkan layanan transfer dana melalui rekening sendiri.
Kepala OJK NTB Yusri mengatakan di lokasi uji coba di Kabupaten Lombok Timur terdapat lebih dari 2.000 rumah tangga TKI. Di tempat itu, lebih dari 80 persen belum menggunakan layanan bank meskipun mereka menerima remitansi secara rutin. Padahal rumah tangga TKI rata-rata menerima kiriman remitansi sebesar Rp 3 juta per bulan atau Rp 10-15 juta per kuartal. ”Ada seorang agen melayani 200-1.000 transaksi per hari dengan total transaksi Rp 50-100 juta,” tuturnya.
Sepanjang 2015, jumlah remitansi TKI NTB sebesar Rp 1,7 triliun. Dua bulan pertama, Januari-Februari 2016, remitansi yang diterima sebesar Rp 320,8 miliar.
Gubernur Muhammad Zainul berharap program ini dapat mengubah pola pemanfaatan uang dalam masyarakat. Ia juga berharap OJK dapat mengambil peran dalam memberi edukasi kepada masyarakat tentang metode pengelolaan keuangan yang baik. ”Jangan hanya menghabiskan uang tanpa diinvestasikan ke hal yang produktif,” ujarnya.
SUPRIYANTHO KHAFID