Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Grobogan Menyita Buku Bertema PKI dari Toko Buku

Editor

Budi Riza

image-gnews
Sorak-sorai dan pengibaran bendera bergambar palu arit menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai kota di pulau Jawa. wikipedia. org
Sorak-sorai dan pengibaran bendera bergambar palu arit menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai kota di pulau Jawa. wikipedia. org
Iklan

TEMPO.CO, Semarang – Jajaran Kepolisian Resor Grobogan, Jawa Tengah, menyita beberapa buku yang berisi cerita sejarah maupun tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia.

Kepala Kepolisian Resor Grobogan Ajun Komisaris Besar Indra Dharmawan Iriyanto mengatakan penyitaan buku dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat. “(Buku-buku itu) dijual di toko swalayan,” kata Indra kepada Tempo di Semarang, Rabu, 11 Mei 2016.

Ada tujuh judul buku yang disita polisi, yaitu Siapa Dalang G30S PKI, The Missing Link G30S PKI, Fakta dan Rekayasa G30S PKI, Komunisme Ala Aidit, Tempo Musso, Peristiwa 1 Oktober, dan Nyoto Peniup Saxofon di Tengah Prahara.

Indra mengatakan petugas intelijen Polres Grobogan masih mendalami maksud dan tujuan isi buku dan maksud penjualan buku-buku itu.

Indra belum bisa memastikan apakah akan memproses hukum pelaku yang mengedarkan buku itu. “Untuk lebih lanjut, kami masih dalami apakah ada aturan-aturan hukum yang dilanggar. Sementara itu dulu ya,” katanya.

Kepala Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Liliek Darmanto mengaku belum mengetahui adanya penyitaan buku oleh Polres Grobogan itu. “Saya belum mendapatkan laporan,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Jawa Tengah, Kahar Muamalsyah, menyesalkan tindakan Polres Grobogan tadi.

“Atas dasar apa penyitaan itu,” kata Kahar. Dia mempertanyakan tindakan polisi yang baru akan melakukan penyelidikan tapi sudah mengambil atau menyita buku-buku milik orang.

Kahar menilai tindakan Polres Grobogan itu juga menggelikan sekaligus ironi. Sebab, buku-buku yang diambil Polres Grobogan itu juga ada yang isinya mengkritik PKI.
Dia menilai tindakan Polres Grobogan itu bisa memberangus kebebasan berekspresi. Selain itu juga berpotensi menghalang-halangi rakyat Indonesia untuk mengenal dan mempelajari sejarah bangsanya sendiri.

“Lagi pula, Mahkamah Konstitusi juga sudah mencabut peraturan mengenai kewenangan Jaksa Agung untuk melarang buku,” katanya.

ROFIUDDIN

Baca juga:
Pemerkosa Yuyun: Dibui 10 Tahun, Rok Jadi Bukti, Ini Mereka!
Inilah 5 Hal  yang Amat Mengerikan di Balik Tragedi Yuyun dan Feby

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kunjungi Pondok Pesantren, Jokowi Bicara Lagi `Gebuk` PKI  

11 Juni 2017

Presiden Jokowi tertawa ketika memberikan pertanyaan nama-nama suku di Indonesia kepada santri saat melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, 13 April 2017. Presiden juga menghadiri peletakaan batu pertama Auditorium Mbah Muqoyyim. ANTARA/Oky Lukmansyah
Kunjungi Pondok Pesantren, Jokowi Bicara Lagi `Gebuk` PKI  

okowi kembali menegaskan soal larangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena itu, Presiden minta masyarakat tidak terprovokasi isu bangkitnya PKI.


Tuding Ada Kader PKI di PDI-P, Alfian Akan Diperiksa Polisi

18 Mei 2017

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi RP Argo Yuwono. TEMPO/M. Iqbal Ichsan
Tuding Ada Kader PKI di PDI-P, Alfian Akan Diperiksa Polisi

Alfian Tanjung akan dimintai keterangan soal cuitannya yang diduga menuding sebagian politikus PDI Perjuangan adalah kader PKI.


Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

17 Maret 2017

Kaos Rusia Airlines, Aeroflot. cccp-shirts.com
Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

Fotografer Tempo, Subekti, dipaksa mencopot kaus bergambar maskapai penerbangan Rusia, Aeroflot, yang ia kenakan saat salat Jumat di Jatinegara.


Rezim Orde Baru Bangkit, Pengamat: Produk Reformasi Harus Waspada

13 Maret 2017

Pengunjung mengamati koleksi foto mantan presiden RI Soeharto yang merupakan bagian dari peluncuran buku foto
Rezim Orde Baru Bangkit, Pengamat: Produk Reformasi Harus Waspada

Pemerintahan Soeharto, presiden yang berkuasa di era Orde Baru selama 32 tahun, dianggap lebih baik ketimbang sekarang.


Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

8 Maret 2017

Nezar Patria. Dok. TEMPO/Adri Irianto
Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

Alfian Tanjung meminta maaf kepada anggota Dewan Pers Nezar Patria. Alfian tak sanggup membuktikan tuduhannya kepada Nezar sebagai kader PKI.


Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

31 Agustus 2016

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bejo Untung dan anggotanya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 9 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Yayasan Korban Peristiwa 65 Ingin Bertemu Presiden Jokowi  

Bedjo Untung menuturkan YPKP 65 ingin berbicara dari hati ke hati dengan Presiden Jokowi.


Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

25 Agustus 2016

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo di sela-sela Simposium Anti PKI di Balai Kartini Jakarta, 1 Juni 2016. TEMPO/Arkhe
Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

Setidaknya ada empat elemen dalam rekomendasi rekonsiliasi yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo.


Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

25 Agustus 2016

Ketua Pemuda Rakyat Sukatno yang menjadi underbouw PKI yang juga wartawati Warta Buana, korban Tragedi 1965, Sri Sulistyawati hadiri acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai bahwa Simposium ini tidak bisa dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. TEMPO/Subekti
Wantimpres: Presiden Terima Hasil Simposium Tragedi 1965  

Koordinator Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 Bedjo Untung meminta Presiden Jokowi segera merespons rekomendasi tersebut.


Tragedi 1965, Luhut Sebut Tidak Ada Korban Pembunuhan Massal  

21 Juli 2016

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Luhut menyampaikan harapannya agar Indonesia jangan mau didikte negara asing. TEMPO/Aditia Noviansyah
Tragedi 1965, Luhut Sebut Tidak Ada Korban Pembunuhan Massal  

Pengadilan menemukan adanya genosida. Pemerintah membantah hal ini.


Penggalian Kuburan Korban 1965 Diharapkan Kelar Bulan Depan  

21 Juli 2016

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Dalam acara ngobrol santai tersebut Luhut menyampaikan pesan kepada sejumlah wartawan. TEMPO/Aditia Noviansyah
Penggalian Kuburan Korban 1965 Diharapkan Kelar Bulan Depan  

Pemerintah tidak melihat ada jumlah kuburan massal yang signifikan, yang bisa membuktikan tuduhan adanya pembantaian pada 1965