TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) berunjuk rasa di depan gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka sudah datang sejak pukul 10.00 dan mulai berorasi sekitar pukul 11.00.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat SPN Iwan Kusmawan mengatakan permasalahan buruh saat ini memprihatinkan. "Pemerintah tidak tegas dan berlaku tajam kepada buruh dan tumpul terhadap investor asing," ucap Iwan di depan gedung MPR/DPR, Ahad, 1 Mei 2016.
Iwan menilai sistem pengupahan yang digunakan pemerintah seolah merupakan mainan. Kelompok buruh menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. "Belum selesai soal upah buruh, upah buruh menjadi bangunan BPJS yang mengisap buruh," ujarnya.
Baca Juga: May Day, KSBSI: Sistem Upah di Indonesia Aneh dan Tidak Adil
Dia menuturkan buruh menuntut penghapusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain itu, buruh harus memperkuat diri untuk bertahan dari invasi tenaga kerja asing. Menurut Iwan, ironis apabila pemerintah mengizinkan datangnya tenaga kerja asing di tengah minimnya pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan.
Unjuk rasa mulai mengendor ketika perwakilan Dewan datang menemui para buruh. Ketua Komisi Ketenagakerjaan DPR Dede Yusuf menerima tuntutan para demonstran.
Dewan, kata Dede, akan selalu mendukung perbaikan di sektor ketenagakerjaan. "Ini kami terima untuk kami tindaklanjuti," ucapnya.
Pukul 11.50, massa SPN yang berasal dari Depok, Karawang, Bogor, dan Bekasi perlahan mulai meninggalkan gedung MPR/DPR. Para demonstran dijadwalkan berjalan menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menghadiri puncak acara Hari Buruh Internasional atau May Day. Rencananya, di GBK akan ada deklarasi ormas buruh Indonesia.
ARKHELAUS W.
