TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo punya cara sendiri menjawab pertanyaan penting soal dua isu besar di pekan ini. Presiden bahkan sempat membuat gemas wartawan di Istana Merdeka Jakarta yang mencecarnya dengan pertanyaan soal penyelesaian kuburan massal dalam kasus tragedi 1965 dan masuknya nama pejabat tinggi negara di Panama Papers.
Selasa 26 April 2016 siang, Jokowi baru saja membuka rapat Sensus Ekonomi di kompleks Istana Merdeka. Wartawan sudah menunggunya dan mulai bertanya, dua isu penting itu. Melihat wartawan dan mendengar pertanyaan itu, Jokowi bukannya berhenti dan segera menjawab. Ia malah memilih menghindari wartawan.
Jokowi tidak menyatakan menolak atau menjawab pertanyaan seperti hanya pejabat publik. Ia bikin cara baru: mundur. Mundur yang dimaksud bukan mengundurkan diri dari jabatan, melainkan berjalan ke belakang.
Selangkah demi selangkah dia menjauh dari awak media yang mencegatnya dan melontarkan pertanyaan tentang keberadaan pejabat publik di Panama Papers serta Kuburan Massal PKI. Ekspresi Jokowi tak seperti pejabat yang hendak kabur saat berjalan mundur. Wajahnya tetap serius dengan sorot mata tajam dan bibir ditekuk ke atas seolah-olah memikirkan jawaban.
"Hmm, bagaimana? Apa?" kata Jokowi sambil terus berjalan mundur. Tak satupun jawaban keluar dari mulutnya. Mereka memintanya tak kabur, tapi Jokowi tak menghentikan langkah mundurnya. Setelah posisinya cukup jauh dari awak media, barulah Jokowi melempar senyum. Ia melambaikan tangan dan meminta pertanyaan disampaikan lain waktu. Wartawan pun berteriak kesal, dibikin gemas oleh ulah Presiden.
Beberapa pekan terakhir terungkap sejumlah nama populer termasuk pejabat publik di Panama Papers. Panama Papers adalah sebutan proyek konsorsium global jurnalis investigasi (ICIJ) yang membongkar bocoran dokumen berisi daftar klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum di Panama yang banyak membantu pendirian perusahaan cangkang di negara suaka pajak.
Tempo, satu-satunya media dalam negeri yang tergabung dalam proyek investigasi global tersebut, menemukan sejumlah konglomerat hingga penyelenggara negara dalam daftar klien tersebut. Dua di antaranya adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis dan Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan Luhut Panjaitan.
Harry tak membantah pernah mendirikan perusahaan cangkang di British Virgin Islands. Namun menurut dia perusahaan itu tak pernah aktif, apalagi memiliki aset. Adapun Luhut menampik menjadi bos di sebuah perusahaan di Republik Seychelles, Afrika Timur, yang didirikan oleh orang-orang dekatnya pada 2006.
ISTMAN MP | AGOENG
